Argentina Hapus Anggaran Disabilitas, Hubungan Pemerintah dan Sekutu Memanas

Kabar panas datang dari panggung politik Argentina. Pemerintah yang dipimpin oleh Presiden Javier Milei kembali memicu gelombang kontroversi besar. Di tengah usaha menstabilkan ekonomi negara, langkah mengejutkan justru diambil dalam draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Anggaran terbaru yang diserahkan ke Dewan Perwakilan Rakyat (Diputados). Kebijakan ini ibarat menyiram bensin ke dalam api, merenggangkan hubungan pemerintah dengan koalisi partai sekutunya.

Pemerintah secara mengejutkan memutuskan untuk menghapus pasal-pasal kunci dalam undang-undang darurat disabilitas. Keputusan ini dinilai banyak pihak sebagai langkah mundur yang sangat drastis, mengingat sektor tersebut tengah berjuang menghadapi tekanan ekonomi yang luar biasa parah.

Keputusan Kontroversial yang Memicu Amarah

Langkah paling krusial yang memicu perdebatan sengit adalah penghapusan Pasal 7 bis dari undang-undang darurat. Selama ini, pasal tersebut menjadi jaring pengaman utama bagi para penyedia layanan disabilitas. Aturan itu menjamin adanya penyesuaian pembayaran secara otomatis dan berkala setiap bulan berdasarkan Indeks Harga Konsumen (IPC) untuk mengimbangi laju inflasi.

Dalam usulan draf anggaran baru, pemerintah menetapkan bahwa Nomenclador atau daftar standar tarif dasar tidak lagi mencantumkan nilai universal. Artinya, pemerintah melepas tanggung jawab penetapan tarif standar nasional dan menyerahkan mekanisme harga kepada negosiasi individual antara penyedia layanan dengan perusahaan asuransi kesehatan (obra social atau prepaga).

Pukulan Mematikan Bagi Penyedia Layanan

Sektor penyedia jasa perawat, terapis, dan pendamping penyandang disabilitas menyuarakan keprihatinan mendalam atas kebijakan baru ini. Mereka tidak ragu menyebut manuver politik pemerintah ini sebagai bentuk pengabaian terhadap hak-hak kelompok rentan.

Banyak kalangan medis dan aktivis sosial menilai bahwa tanpa jaminan tarif universal dari pemerintah, fasilitas layanan disabilitas terancam gulung tikar karena tidak memiliki posisi tawar yang seimbang saat bernegosiasi dengan perusahaan asuransi swasta yang raksasa.

"Ini bukan sekadar penyesuaian anggaran biasa, melainkan pukulan mematikan bagi keberlanjutan layanan disabilitas di seluruh negeri. Kami dipaksa bernegosiasi tanpa jaminan standar minimal yang layak," tegas salah satu perwakilan asosiasi penyedia layanan disabilitas.

Keretakan di Internal Koalisi Politik

Dampak dari keputusan ini tidak hanya dirasakan di sektor kesehatan, tetapi juga mengguncang stabilitas internal parlemen. Manuver mendadak dari pihak eksekutif mengejutkan partai-partai sekutu seperti PRO, UCR, dan Innovación Federal yang selama ini menjadi penopang kebijakan pemerintah di parlemen.

Sebelum draf anggaran diserahkan, pemerintah sempat berjanji akan menyusun draf yang "lebih unggul" dan mengakomodasi tuntutan para sekutu politik. Namun, realita isi draf anggaran justru menunjukkan arah yang bertolak belakang. Biaya politik yang harus dibayar pemerintah akibat kebijakan ini diprediksi sangat tinggi, karena dapat merusak kepercayaan antar-fraksi yang telah dibangun sejak tahun lalu.

Jika pemerintah tidak segera membuka ruang dialog dan merevisi pasal tersebut, RUU Anggaran ini terancam mendapat perlawanan sengit di DPR dan berpotensi memicu krisis politik baru bagi pemerintahan Milei.