AS — Pemerintah Bayar Pegawai Rp150 Triliun untuk Tidak Bekerja

Bayangkan kamu tetap menerima gaji penuh setiap bulan, tetapi dilarang keras untuk datang ke kantor atau menyentuh pekerjaanmu. Bagi sebagian orang, ini mungkin terdengar seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Namun, bagi pemerintah Amerika Serikat, situasi ini justru menjadi mimpi buruk finansial yang menelan biaya sangat fantastis.

Laporan terbaru dari lembaga pengawas independen Government Accountability Office (GAO) mengungkap fakta mencengangkan. Pemerintah AS ternyata merogoh kocek hingga $9,5 miliar (sekitar Rp150 triliun) pada tahun 2025 hanya untuk membayar para pegawai federal agar tidak bekerja. Kebijakan dilematis ini merupakan imbas langsung dari manuver pemangkasan birokrasi yang dilancarkan oleh pemerintahan Donald Trump melalui entitas barunya, Department of Government Efficiency (DOGE).

Angka Fantastis di Balik Proyek "Efisiensi"

Laporan GAO yang dirilis secara resmi menunjukkan bahwa penggunaan paid administrative leave (cuti administratif berbayar) di lembaga-lembaga federal melonjak tajam hingga 435% dalam kurun waktu 2023 hingga 2025. Angka pengeluaran tersebut membengkak hingga enam kali lipat dibandingkan total biaya yang dikeluarkan pemerintah pada tahun 2023.

Untuk memberikan gambaran lebih jelas mengenai lonjakan anggaran ini, berikut adalah perbandingan lonjakan cuti administratif berbayar tersebut:

Ironi Pemangkasan Birokrasi Elon Musk

Sebagaimana diketahui, DOGE digawangi oleh miliarder teknologi Elon Musk dengan misi utama menyederhanakan ukuran pemerintahan dan menekan pemborosan uang rakyat. Namun, proses merumahkan ribuan ASN secara masif ternyata menghadapi kendala hukum dan birokrasi yang amat rumit.

Sebelum pemutusan hubungan kerja (PHK) atau pensiun dini dapat diselesaikan secara legal, para pegawai terpaksa ditempatkan dalam status cuti administratif berbayar. Hasilnya, alih-alih menghemat anggaran secara instan, negara justru harus terus mengalirkan dana dalam jumlah dahsyat kepada pekerja yang menganggur di rumah.

"Tujuannya adalah menghemat anggaran negara, tetapi realitas hukum birokrasi justru memaksa pemerintah membayar miliaran dolar hanya agar para pekerja tidak datang ke kantor," ungkap pakar kebijakan publik dari Washington saat mengomentari temuan GAO tersebut.

Kondisi ini memicu frustrasi di kalangan pembayar pajak. Niat awal untuk melakukan efisiensi justru menciptakan pemborosan jangka pendek yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah administrasi modern AS. "Proyek yang niat awalnya memangkas pemborosan justru berujung pada ironi finansial terbesar tahun ini," tegas analis senior tersebut.

Dampak Jangka Panjang bagi Pelayanan Publik

Selain persoalan anggaran, penumpukan pegawai pada status cuti berbayar ini menimbulkan ketidakpastian moral dan kelumpuhan operasional di beberapa instansi penting. Banyak layanan publik yang melambat karena kekurangan staf aktif, sementara para staf yang dinonaktifkan tetap menerima gaji utuh tanpa beban kerja.

Kini, DPR dan Senat AS mulai mencecar akuntabilitas dari program efisiensi yang diusung DOGE. Temuan GAO ini diprediksi akan menjadi bahan perdebatan panas di Capitol Hill, mengingat janji efisiensi yang ditawarkan Elon Musk dan Donald Trump justru membebankan tagihan senilai $9,5 miliar langsung ke pundak rakyat Amerika.