Bahlil Beberkan Pemicu Antrean Panjang SPBU Makassar, Kantongi Bukti Penyimpangan

Pemandangan antrean mengular kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Makassar, Sulawesi Selatan, akhirnya mendapat tanggapan resmi dari pemerintah pusat. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, secara gamblang membeberkan akar masalah di balik fenomena kelangkaan dan kemacetan pasokan yang meresahkan para pengendara tersebut.

Dalam Rapat Kerja bersama Komisi XII DPR RI di Senayan, Bahlil menegaskan bahwa antrean panjang bukan sekadar persoalan kuota pasokan dari PT Pertamina (Persero), melainkan adanya indikasi kuat kebocoran dan penyelewengan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi ke sektor yang tidak semestinya.

Temuan Lapangan dan Alat Bukti Kebocoran Subsidi

Pemerintah menengarai sebagian pasokan solar maupun pertalite bersubsidi di wilayah Sulawesi Selatan tersedot ke aktivitas industri dan pertambangan ilegal. Bahlil menyebut pihaknya telah mengantongi bukti konkrit terkait praktik nakal yang merugikan masyarakat luas ini.

"Kami tidak bicara tanpa data. Ada indikasi permainan dan kami sudah memegang alat buktinya. Alokasi BBM bersubsidi yang seharusnya dinikmati masyarakat kecil justru ditarik ke sektor industri dan tambang di luar ketentuan," tegas Bahlil di hadapan anggota dewan.

Praktik penimbunan dengan memodifikasi tangki kendaraan serta transaksi ilegal di luar jam operasional normal disinyalir menjadi pemicu utama kuota harian SPBU habis dalam hitungan jam. Akibatnya, masyarakat umum dan sopir logistik lokal harus rela mengantre berjam-jam demi mendapatkan hak bahan bakar mereka.

Analisis Distribusi: Kebutuhan Riil vs Indikasi Kebocoran

Kementerian ESDM bersama Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menyoroti ketimpangan drastis antara jumlah kuota yang disalurkan dengan serapan konsumsi riil kendaraan publik. Berikut perbandingan pola distribusi BBM subsidi resmi versus penyimpangan di lapangan:

Langkah Penertiban dan Penegakan Hukum

Mengatasi krisis ini, Kementerian ESDM menyiapkan sejumlah langkah terpadu untuk menormalisasi pasokan BBM di Makassar dan sekitarnya:

• Pengawasan Digital Ketat: Memperketat verifikasi sistem QR Code MyPertamina guna mencegah satu nomor polisi membeli BBM subsidi melebihi batas wajar harian.
• Koordinasi Bersama Polri: Menyerahkan temuan bukti penyimpangan ke aparat penegak hukum untuk menindak tegas sindikat penimbun dan oknum operator SPBU nakal.
• Sanksi Administratif SPBU: Menutup sementara operasional atau memutus alokasi pasokan bagi SPBU yang terbukti melayani pembelian jeriken ilegal atau tangki modifikasi.

Bahlil memastikan pemerintah akan terus memantau perbaikan distribusi di Sulawesi Selatan agar subsidi energi tepat sasaran dan antrean kendaraan di SPBU dapat segera terurai tuntas.