Bahlil Siapkan Siasat Atasi Penurunan Pasokan Listrik Sulawesi-Kalimantan

Kebutuhan energi listrik di kawasan luar Pulau Jawa terus menunjukkan peningkatan signifikan seiring pesatnya laju hilirisasi industri dan pembangunan infrastruktur strategis. Namun, lonjakan permintaan tersebut kini mulai menekan ketahanan daya di sejumlah wilayah, khususnya Sulawesi dan Kalimantan. Menanggapi kondisi pasokan listrik yang kian menipis di dua pulau besar tersebut, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia langsung menyiapkan sejumlah langkah taktis.

Isu penurunan cadangan daya listrik ini menjadi sorotan utama dalam rapat kerja antara Kementerian ESDM dan Komisi XII DPR RI di Senayan, Jakarta. Pemerintah menegaskan bahwa stabilitas pasokan listrik merupakan fondasi krusial yang tidak boleh terganggu jika Indonesia ingin mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi daerah.

Lonjakan Beban Industri dan Tantangan Pasokan

Sulawesi saat ini menjadi episentrum hilirisasi mineral global, terutama industri pengolahan nikel yang membutuhkan pasokan daya luar biasa besar dan stabil tanpa henti. Di sisi lain, Kalimantan tengah mengalami akselerasi pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta ekspansi kawasan industri hijau yang juga menuntut ketersediaan daya andal dalam waktu cepat.

Kondisi ini membuat margin cadangan (reserve margin) pembangkit listrik setempat menyusut lebih cepat dari proyeksi awal. Tanpa intervensi segera, defisit pasokan listrik dikhawatirkan dapat menghambat operasional smelter serta mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat umum.

Strategi Terintegrasi Kementerian ESDM

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan perlunya sinkronisasi cepat antara rencana ekspansi PLN (RUPTL) dengan realisasi proyek industri di lapangan. Pemerintah tidak ingin ada jeda waktu antara penyelesaian smelter dengan kesiapan gardu transmisi maupun pembangkit pemasok daya.

"Kita harus bergerak cepat memetakan kebutuhan riil di lapangan. Penurunan pasokan daya di Sulawesi dan Kalimantan ini harus disiasati lewat akselerasi pembangunan pembangkit serta penguatan jaringan interkoneksi transmisi agar tidak mengganggu roda industri dan kebutuhan masyarakat," ujar Bahlil dalam keterangannya di Kompleks Parlemen.

Beberapa langkah konkret yang disiapkan Kementerian ESDM meliputi:

• Percepatan Pembangunan Pembangkit Baru: Mendorong implementasi pembangkit listrik berbasis gas (PLTG/PLTMG) yang pembangunannya lebih cepat untuk menambal defisit jangka pendek.
• Penguatan Interkoneksi Jaringan (Supergrid): Mempercepat interkoneksi sistem transmisi antardaerah agar listrik berlebih dari satu wilayah bisa dialirkan secara fleksibel ke wilayah yang mengalami defisit.
• Kemitraan Swasta dan Captive Power: Mengoptimalkan skema kerja sama dengan pengembang listrik swasta (IPP) serta mengatur integrasi pembangkit mandiri (captive power) milik pelaku industri ke jaringan nasional.

Mendorong Keandalan Menuju Energi Bersih

Selain mengejar ketersediaan daya dalam tempo singkat, pemerintah juga tetap berkomitmen mengintegrasikan sumber energi baru terbarukan (EBT) seperti hidro dan tenaga surya dalam rencana jangka menengah di Sulawesi dan Kalimantan. Karakteristik geografis kedua pulau tersebut dinilai memiliki potensi alam yang melimpah untuk mendukung transisi energi hijau nasional secara berkelanjutan.