Bambang Suherman Dorong Kolaborasi Multipihak untuk Percepatan Filantropi Indonesia

Perhimpunan Filantropi Indonesia (PFI) kembali menegaskan komitmennya dalam mendorong praktik kedermawanan yang lebih strategis dan berdampak luas di Tanah Air. Anggota Badan Pengurus PFI, Bambang Suherman, menyampaikan bahwa lanskap filantropi nasional kini memasuki babak baru yang menuntut sinergi lebih erat antara organisasi masyarakat sipil, pemerintah, dan sektor swasta. Dalam sebuah diskusi terbatas yang digelar di Jakarta pekan ini, Bambang mengungkapkan sejumlah tantangan struktural yang masih membayangi pertumbuhan sektor filantropi sekaligus menawarkan peta jalan solusi berbasis kolaborasi multipihak.

Momentum Kebangkitan Filantropi Nasional

Indonesia secara konsisten menempati peringkat teratas dalam World Giving Index yang dirilis oleh Charities Aid Foundation. Namun, Bambang Suherman mengingatkan bahwa tingginya skor kedermawanan tradisional belum sepenuhnya bertransformasi menjadi ekosistem filantropi yang profesional dan berkelanjutan. "Kita patut berbangga dengan budaya gotong royong yang mengakar. Akan tetapi, tugas besar kita saat ini adalah menjembatani semangat kedermawanan itu dengan tata kelola kelembagaan yang transparan dan berbasis data," ujar Bambang dalam paparannya.

Transformasi dari filantropi karitatif menuju filantropi strategis memerlukan keberanian untuk mengukur dampak, bukan sekadar menghitung jumlah penerima manfaat.

Ia menyoroti kesenjangan pembiayaan untuk pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang masih lebar. Menurut data yang dikutip, Indonesia membutuhkan investasi sosial jauh di atas kapasitas APBN semata, sehingga peran lembaga filantropi, corporate social responsibility (CSR), dan impact investing menjadi sangat krusial.

Tiga Pilar Strategis yang Diusung

Dalam kesempatan yang sama, Bambang Suherman merinci tiga pilar strategis yang tengah didorong oleh Badan Pengurus PFI untuk mempercepat pertumbuhan sektor ini. Pertama, penguatan kapasitas organisasi filantropi melalui program pendampingan manajemen risiko dan tata kelola. Kedua, advokasi kebijakan insentif fiskal yang lebih ramah bagi donatur dan yayasan. Ketiga, pembangunan platform berbagi data yang memungkinkan identifikasi kebutuhan lapangan secara lebih presisi.

• Penguatan Tata Kelola: Mendorong standar akuntabilitas yang setara dengan sektor korporasi.
• Insentif Fiskal: Mengusulkan revisi regulasi agar donasi filantropi mendapat pengurangan pajak lebih signifikan.
• Platform Data Terpadu: Menghindari tumpang tindih program antardaerah melalui basis data penerima manfaat yang terintegrasi.

Bambang menekankan bahwa ketiga pilar ini hanya bisa berjalan optimal jika ada keterbukaan dari semua pemangku kepentingan. "Era kompetisi antarlembaga filantropi sudah harus kita tinggalkan. Sekarang waktunya ekosistem, di mana setiap entitas saling melengkapi sesuai keunggulan masing-masing," tegasnya.

Tantangan Regulasi dan Disrupsi Digital

Selain isu internal kelembagaan, Bambang Suherman juga menyoroti dinamika regulasi yang kerap dirasakan sebagai hambatan oleh komunitas filantropi. Peraturan perpajakan yang fluktuatif serta birokrasi perizinan yang berlapis membuat banyak prakarsa sosial kehilangan momentum. "Kami terus berkomunikasi dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas untuk menyamakan persepsi bahwa filantropi adalah mitra strategis negara, bukan sekadar pelengkap," jelasnya.

Di sisi lain, disrupsi teknologi digital justru membuka peluang yang belum pernah ada sebelumnya. Kemunculan platform crowdfunding dan dompet digital telah mendemokratisasi akses berdonasi bagi generasi muda. Bambang melihat ini sebagai sinyal positif bahwa regenerasi donatur berjalan secara alamiah. "Tantangannya adalah memastikan agar platform-platform digital ini tetap mematuhi prinsip perlindungan data pribadi dan transparansi penyaluran dana," tambahnya.

Proyeksi dan Harapan ke Depan

Menatap tahun-tahun mendatang, Perhimpunan Filantropi Indonesia di bawah arahan Badan Pengurus termasuk Bambang Suherman akan fokus pada perluasan jangkauan anggota ke Indonesia timur. Pasalnya, disparitas pembangunan antara Jawa dan luar Jawa masih sangat terasa, termasuk dalam distribusi sumber daya filantropi. "Kita tidak bisa lagi Jawa-sentris. Potensi filantropi lokal di Papua, Nusa Tenggara, dan Maluku perlu didukung dengan pendampingan teknis dan akses permodalan sosial yang memadai," tutup Bambang.

Dengan semakin kuatnya kesadaran kolektif bahwa permasalahan sosial tidak bisa diselesaikan satu pihak saja, Bambang Suherman optimistis sektor filantropi Indonesia akan terus tumbuh secara kualitas maupun kuantitas. Ia mengajak seluruh elemen bangsa untuk memaknai kedermawanan sebagai investasi jangka panjang bagi keadaban publik. Kolaborasi multipihak, transparansi, dan keberpihakan pada komunitas akar rumput menjadi kunci utama untuk mewujudkan visi Indonesia yang lebih inklusif dan berkeadilan.