BGN Bantah Tuduhan Keuntungan Program MBG untuk Presiden Prabowo Beredar luas di media sosial dan aplikasi percakapan s

BGN Bantah Tuduhan Keuntungan Program MBG untuk Presiden Prabowo

Beredar luas di media sosial dan aplikasi percakapan sebuah narasi yang mengatasnamakan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang. Narasi tersebut memuat pernyataan yang menuding adanya pembagian keuntungan dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada Presiden Prabowo Subianto, serta menyeret nama mantan Kepala BGN Dadan Hindayana. Menanggapi hal itu, BGN dengan tegas menyatakan bahwa informasi tersebut adalah palsu, hoaks, dan tidak pernah diucapkan oleh Nanik maupun pihak resmi lembaga.

“Saya menegaskan bahwa narasi yang beredar tersebut tidak benar. Saya tidak pernah menyampaikan pernyataan sebagaimana yang dicantumkan dalam pesan yang beredar di media sosial maupun aplikasi percakapan,” tegas Nanik dalam keterangan resminya, Sabtu (13/6/2026).

Laporan media kami mengonfirmasi bahwa klarifikasi ini dikeluarkan menyusul keresahan publik yang dipicu oleh penyebaran pesan berantai bernada provokatif. BGN menilai disinformasi semacam ini berpotensi menyesatkan masyarakat, merusak reputasi lembaga, dan menimbulkan kegaduhan di ruang publik. Pihak BGN pun mengimbau masyarakat untuk tidak mudah percaya dan menyebarkan informasi yang belum terverifikasi kebenarannya, terutama yang bersumber dari kanal tidak resmi.

Program Makan Bergizi Gratis sendiri merupakan inisiatif strategis nasional yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia, khususnya di kalangan pelajar dan kelompok rentan. Sejak diluncurkan, program ini mendapat sorotan luas karena skala dan dampaknya yang masif. Tuduhan adanya keuntungan yang mengalir kepada Presiden Prabowo dinilai tidak berdasar dan bertentangan dengan prinsip transparansi yang selama ini dikedepankan oleh BGN sebagai lembaga independen yang bertanggung jawab langsung di bawah presiden.

Nanik menambahkan, seluruh pengelolaan program MBG dilakukan secara profesional dengan pengawasan ketat dari berbagai pihak, termasuk aparat pengawasan internal pemerintah dan partisipasi masyarakat sipil. Klaim sepihak yang menyudutkan figur publik tanpa bukti, menurutnya, hanya akan mengganggu fokus pemerintah dalam menjalankan program-program prioritas.

Lebih lanjut, BGN menyatakan akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menangkal penyebaran hoaks ini, termasuk berkoordinasi dengan pihak berwenang guna melacak asal-usul pesan palsu tersebut. Masyarakat diharapkan berperan aktif dengan melaporkan konten serupa dan selalu memeriksa fakta sebelum membagikan informasi.