BOGOR — Kemendagri Minta Pemkab dan Pemkot Bogor Garansi Pasokan Sampah PSEL

Masalah penanganan sampah di kawasan Bogor Raya kini menjadi perhatian serius pemerintah pusat. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara tegas meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor dan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor, Jawa Barat, untuk memperkuat sinergi inter-daerah. Langkah ini dinilai sangat krusial guna menjamin kepastian volume pasokan sampah harian yang akan diolah dalam proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL). Keberlanjutan proyek infrastruktur hijau ini sangat bergantung pada konsistensi pasokan bahan baku dari kedua wilayah aglomerasi tersebut.

Pertumbuhan populasi dan aktivitas ekonomi yang pesat di Bogor berbanding lurus dengan peningkatan akumulasi sampah harian. Tanpa adanya sistem pemrosesan berbasis teknologi modern, kapasitas Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang ada saat ini dipastikan akan segera melampaui batas kemampuan penampungan. Proyek PSEL pun diposisikan sebagai solusi strategis jangka panjang untuk mengurai ancaman krisis lingkungan di wilayah penyangga ibu kota.

Sinergitas Pemkab dan Pemkot Bogor Kunci Utama PSEL

Kemendagri menekankan bahwa kepastian volume pasokan sampah bukan sekadar masalah operasional pengangkutan, melainkan komitmen hukum dan operasional yang saling mengikat antar-daerah. Pihak pengembang dan pengelola fasilitas PSEL membutuhkan jaminan jumlah sampah yang masuk setiap harinya agar turbin pembangkit listrik dapat berputar secara konsisten dan menghasilkan daya sesuai kapasitas rencana.

"Integrasi antara Pemkab dan Pemkot Bogor tidak boleh berjalan setengah-setengah. Proyek PSEL membutuhkan jaminan kepastian tonase sampah harian agar skema bisnis dan pasokan daya listrik ke jaringan PLN tetap berada pada kurva yang stabil," ungkap perwakilan dari pihak Kemendagri dalam koordinasi penataan sampah regional.

Koordinasi yang padu antara dua pemerintah daerah ini dipandang sebagai syarat mutlak agar investasi bernilai besar tersebut tidak terhambat di tengah jalan. "Jika pasokan sampah fluktuatif, efisiensi mesin pengolah akan terganggu dan berisiko merugikan investasi yang sudah ditanamkan," tegas perwakilan tersebut memberikan penekanan.

Proyeksi Pasokan Sampah dan Target Energi Listrik

Berdasarkan kalkulasi teknis awal, penggabungan volume sampah dari Kota Bogor dan Kabupaten Bogor diproyeksikan mampu memenuhi standar pasokan minimal fasilitas PSEL. Kolaborasi ini dirancang agar beban pengelolaan sampah terbagi secara proporsional sesuai potensi limbah masing-masing wilayah.

Melalui gambaran data di atas, Kabupaten Bogor memegang porsi terbesar dalam menopang volume sampah yang dibutuhkan PSEL, sementara Kota Bogor menyumbang pasokan sampah perkotaan dengan densitas yang cukup tinggi. Gabungan pasokan ini ditargetkan mampu memenuhi kebutuhan operasional fasilitas PSEL hingga 1.500 ton sampah per hari.

Kepastian Hukum dan Tata Kelola Biaya Pengolahan

Selain pemenuhan tonase sampah secara fisik, Kemendagri turut mengingatkan pentingnya kejelasan regulasi mengenai biaya pengolahan sampah atau tipping fee. Pemkab dan Pemkot Bogor diimbau untuk segera menyelaraskan skema alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing demi mendukung pembayaran kewajiban pengolahan tersebut.

Langkah antisipatif ini diambil agar tidak terjadi hambatan pembayaran di kemudian hari yang berpotensi menghentikan operasi PSEL. Sinergi yang solid antara Kabupaten dan Kota Bogor diharapkan mampu menjadi benchmark atau percontohan nasional bagi kawasan aglomerasi lain di Indonesia dalam mengelola limbah perkotaan menjadi sumber energi terbarukan yang ramah lingkungan.