Bogor — Perindo Desak Reformasi Sistem Layanan HGB Usai OTT KPK

Kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilancarkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di wilayah Kabupaten Bogor terkait pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) menjadi cermin retak pelayanan publik di sektor pertanahan. Kasus ini tak sekadar menyeret oknum pejabat ke ranah hukum, tetapi juga membuka tabir betapa rentannya proses birokrasi legalitas tanah terhadap praktik pungutan liar dan suap.

Bagi masyarakat dan pelaku usaha yang sedang memantau perkembangan daerah penyangga ibu kota ini, isu pertanahan memang selalu menjadi perhatian intensif. Bogor memiliki nilai ekonomis tanah yang sangat tinggi. Sayangnya, potensi investasi yang luar biasa ini kerap terhambat oleh oknum tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan kerumitan birokrasi untuk meraup keuntungan pribadi.

Dampak Berantai bagi Dunia Usaha dan Masyarakat

Praktik penyimpangan dalam pengurusan HGB berdampak langsung pada kelancaran investasi dan iklim bisnis di Jawa Barat. Ketidakpastian durasi dan biaya resmi membuat banyak pemohon terpaksa gigit jari. Penundaan izin HGB dapat membekukan modal senilai milyaran rupiah yang seharusnya bisa segera berputar untuk menggerakkan roda ekonomi daerah dan menyerap tenaga kerja lokal.

"Dugaan penyimpangan dalam pelayanan pertanahan tidak hanya menyangkut proses hukum, tetapi juga merusak kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha yang ingin berkontribusi secara sah," tegas perwakilan Partai Perindo dalam keterangannya.

Merespons krisis kepercayaan publik ini, Partai Perindo mendorong adanya perbaikan sistem secara menyeluruh dan radikal. Pengawasan internal di badan pertanahan dianggap sudah tidak memadai jika tidak diimbangi dengan transparansi berbasis teknologi modern yang minim intervensi fisik.

Digitalisasi Total untuk Menutup Celah Pungli

Guna mencegah insiden serupa terulang kembali, dorongan untuk melakukan digitalisasi penuh dalam proses sertifikasi tanah semakin menguat. Dengan sistem yang terintegrasi secara daring, pemohon dapat memantau posisi berkas secara real-time tanpa harus bertatap muka langsung dengan petugas yang berpotensi melakukan negosiasi di bawah meja.

Partai Perindo menilai bahwa reformasi birokrasi pertanahan harus difokuskan pada pemangkasan jalur birokrasi yang berbelit-belit. Rasa frustrasi masyarakat saat mengurus HGB harus dijawab dengan kepastian hukum yang nyata, efisiensi waktu, serta layanan yang inklusif.

Menjaga Kepercayaan Investor dan Kepastian Hukum

Kabupaten Bogor yang menjadi target ekspansi perumahan dan kawasan industri sangat membutuhkan jaminan kepastian hukum pertanahan. Jika krisis integritas ini tidak direspons dengan pembenahan sistemik oleh Kementerian ATR/BPN dan pemerintah daerah setempat, dikhawatirkan para investor akan menarik modal mereka dan berpindah ke wilayah lain yang lebih kondusif.

Penting bagi seluruh pihak untuk menyadari bahwa penindakan tegas oleh KPK harus berjalan sejajar dengan pembenahan manajemen pelayanan internal. Hanya dengan kombinasi ketegasan hukum dan perbaikan sistem yang transparan, masyarakat dan pelaku usaha di Kabupaten Bogor dapat menikmati pelayanan pertanahan yang bersih, cepat, serta akuntabel.