Brussels — Uni Eropa Tunduk pada Tekanan Keluarga Haftar soal Migran

Brussels — Uni Eropa menghadapi tekanan kebijakan luar biasa di kawasan Mediterania timur menyusul laporan investigasi DER SPIEGEL yang mengungkap praktik negosiasi kontroversial dengan keluarga Haftar di Libya timur. Brussels cemas terhadap meningkatnya jumlah migran yang mencapai Pulau Kreta, Yunani, dan dalam proses itu membiarkan dirinya diperas oleh klan yang dipimpin Khalifa Haftar, tokoh militer yang dikenal keras dan kerap dituding melanggar hak asasi manusia.

Laporan tersebut menyoroti bagaimana rute migrasi baru melalui Libya timur menuju Kreta menjadi pintu masuk utama para pengungsi dan pencari suaka ke Eropa. Kondisi ini menempatkan keluarga Haftar pada posisi tawar yang kuat: mereka mengendalikan pelabuhan, penjaga pantai, hingga jaringan yang mengatur keberangkatan perahu-perahu migran menuju perairan Eropa.

Kronologi Meningkatnya Gelombang Migran ke Kreta

Meningkatnya arus migrasi ke Kreta bukan peristiwa yang terjadi dalam semalam. Berdasarkan penelusuran jurnalistik DER SPIEGEL, serangkaian peristiwa berikut menjadi penanda menguatnya jalur migrasi dari Libya timur:

1. Melonjaknya kedatangan perahu migran di pantai selatan Kreta dalam beberapa bulan terakhir, seiring memburuknya kondisi keamanan dan ekonomi di Libya.
2. Pihak berwenang Yunani melaporkan peningkatan signifikan jumlah operasi penyelamatan di Laut Kreta, memaksa Athena meminta dukungan tambahan dari lembaga-lembaga Uni Eropa.
3. Brussels merespons dengan membuka jalur komunikasi dan negosiasi langsung dengan otoritas de facto di Libya timur yang dikuasai keluarga Haftar.
4. Dalam negosiasi itu, keluarga Haftar dikabarkan meminta konsesi politik, ekonomi, dan keamanan sebagai imbalan untuk menahan arus perahu migran.
5. DER SPIEGEL menemukan bahwa sebagian permintaan tersebut dipenuhi, menimbulkan kekhawatiran bahwa UE membiarkan kebijakan migrasinya disandera kepentingan kelompok bersenjata.

Keluarga Haftar: Penguasa De Facto Libya Timur

Khalifa Haftar memimpin Pasukan Nasional Libya (LNA) dan menguasai sebagian besar wilayah timur serta sebagian selatan Libya sejak perang saudara pecah setelah jatuhnya Muammar Gaddafi pada 2011. Kekuasaannya diperkuat dukungan sejumlah negara asing, termasuk Mesir, Uni Emirat Arab, dan Rusia. Putra-putranya, termasuk Saddam Haftar, memegang posisi kunci di militer dan ekonomi wilayah tersebut.

"Brussels cemas dengan meningkatnya jumlah migran yang mencapai Kreta, dan membiarkan dirinya diperas oleh keluarga Haftar yang terkenal kejam," demikian temuan utama laporan investigasi DER SPIEGEL.

Kontrol keluarga ini atas pesisir timur Libya menjadikan mereka penentu utama arus keberangkatan perahu menuju Eropa. Para penyelundup yang beroperasi di wilayah tersebut, menurut laporan itu, bekerja dalam jaringan yang tidak dapat bergerak tanpa toleransi otoritas lokal — dan keluarga Haftar memanfaatkan fakta tersebut sebagai alat negosiasi dengan Brussels.

Dilema Kebijakan dan Kritik terhadap Brussels

Pendekatan UE terhadap keluarga Haftar memicu kritik tajam dari organisasi hak asasi manusia dan sejumlah diplomat Eropa. Mereka menilai kebijakan tersebut melegitimasi kelompok yang dituding terlibat dalam pelanggaran HAM berat, termasuk penahanan sewenang-wenang dan kekerasan terhadap migran.

• Kebijakan ini dianggap menciptakan preseden berbahaya: kelompok non-negara dapat menentukan kebijakan migrasi Uni Eropa.
• Migran yang dicegat di wilayah Haftar kerap ditahan dalam kondisi memprihatinkan di pusat-pusat penampungan yang kekurangan fasilitas dasar.
• Para kritikus mendesak UE mengalihkan pendekatan dari negosiasi bilateral dengan klan menuju solusi diplomatik yang melibatkan pemerintah Libya yang diakui internasional.
• Di sisi lain, pejabat UE membela langkah tersebut sebagai solusi pragmatis untuk menekan jumlah korban jiwa di laut.

Nasib Migran di Tengah Politik Antarnegara

Di tengah tarik-menarik kepentingan politik, nasib para migran menjadi taruhan paling besar. Setiap tahun ribuan orang mempertaruhkan nyawa menyeberangi Laut Mediterania dengan perahu yang tidak layak laut. Angka kematian di rute tersebut masih menjadi salah satu yang tertinggi di dunia, dan kebijakan yang hanya menggeser titik keberangkatan — tanpa menyelesaikan akar masalah di Libya — dinilai para pengamat tidak akan menghentikan gelombang migrasi, melainkan hanya mengubah rutenya.

Hingga berita ini ditulis, Komisi Eropa belum memberikan tanggapan resmi terhadap temuan DER SPIEGEL. Namun, laporan tersebut kembali menegaskan bahwa kebijakan migrasi Eropa tidak dapat dilepaskan dari realitas geopolitik di Afrika Utara, termasuk kekuatan-kekuatan non-negara yang kini memegang kunci jalur manusia menuju benua Eropa.