Dadang Supriatna: Profil dan Kinerja Bupati Bandung

Dadang Supriatna: Profil dan Kinerja Bupati Bandung

H. Dadang Supriatna, S.I.P., M.Si. adalah Bupati Bandung yang dilantik pada 26 April 2021 untuk periode 2021–2024. Ia merupakan politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang memenangi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Bandung 2020 bersama aktor dan tokoh masyarakat, Sahrul Gunawan, selaku wakil bupati. Pasangan ini dilantik Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di tengah pandemi Covid-19, mengusung visi besar “Bedas”: Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis, dan Sejahtera. Sebelum memimpin daerah terpadat di Jawa Barat ini, Dadang adalah legislator kawakan yang menghabiskan karier politiknya di DPRD Kabupaten Bandung dan DPRD Provinsi Jawa Barat.

Profil dan Latar Belakang

Lahir di Bandung pada 12 Juli 1970, Dadang Supriatna menempuh pendidikan tinggi di jurusan Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Widyapuri Mandiri Sukabumi, lalu meraih gelar magister Ilmu Sosial dari Universitas Pasundan. Ia memulai kiprah politik dari bawah sebagai kader Partai Kebangkitan Bangsa dan tercatat pernah menjadi Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PKB Kabupaten Bandung. Karier legislatifnya dimulai sebagai anggota DPRD Kabupaten Bandung selama dua periode (2004–2009 dan 2014–2019), dilanjutkan sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Barat periode 2019–2024; posisi terakhirnya ia tinggalkan setelah menang dalam kontestasi bupati. Penguasaan medan birokrasi dan jejaring partai yang kuat menjadi modal utamanya memimpin wilayah seluas lebih dari 1.700 kilometer persegi yang dihuni sekitar 3,7 juta jiwa.

Program Unggulan dan Kinerja

Sejak awal masa jabatan, Dadang meluncurkan sederet program khas yang menyasar langsung persoalan dasar masyarakat. Program pertama adalah pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2) bagi lahan pertanian di bawah 2 hektare. Kebijakan ini membebaskan lebih dari 200.000 wajib pajak petani dari beban fiskal, dengan total insentif senilai puluhan miliar rupiah per tahun. Langkah ini digadang-gadang sebagai bentuk keberpihakan terhadap petani gurem yang selama ini kesulitan memperoleh akses permodalan dan kesejahteraan. Program Kedua adalah industrialisasi pertanian melalui “Petani Milenial”. Inisiatif ini tidak hanya mencetak ribuan petani muda berbasis teknologi dan jejaring pasar daring, tetapi juga memberikan bantuan alat pertanian modern, benih unggul, dan pendampingan intensif. Dalam kurun dua tahun, program ini mengklaim telah merekrut dan mendampingi lebih dari 5.000 petani milenial yang mampu meningkatkan produktivitas hingga 30 persen dibandingkan metode konvensional. Di bidang infrastruktur, Dadang secara agresif menjalankan perbaikan “Rumah Tidak Layak Huni” (Rutilahu). Pada 2022-2023 saja, Pemerintah Kabupaten Bandung merenovasi tak kurang dari 12.000 unit rumah warga miskin melalui kolaborasi dengan Baznas, CSR, dan APBD. Program “Kredit Mesra” juga digulirkan untuk mendongkrak UMKM: kredit tanpa agunan dengan bunga nyaris nol persen ini menjangkau puluhan ribu pelaku usaha mikro. Di bawah kepemimpinannya, Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bandung merangkak naik dan angka kemiskinan ekstrem berhasil ditekan.

Tantangan dan Kontroversi

Salah satu kritik yang kerap dialamatkan kepada pemerintahannya adalah masih lambannya penanganan banjir musiman di kawasan Bandung Selatan—khususnya di Kecamatan Baleendah, Dayeuhkolot, dan Bojongsoang. Meskipun sudetan Sungai Cisangkuy dan bendung kering mulai dikerjakan, ribuan rumah masih rutin terendam setiap musim hujan. Problem klasik sampah juga belum selesai, terutama ketergantungan pada TPA Sarimukti yang kerap overload dan memicu konflik dengan daerah tetangga. Di ranah tata kelola, sejumlah aktivis menyoroti proses pembahasan peraturan daerah yang dianggap kurang partisipatif serta isu perlindungan lahan kritis yang tergerus alih fungsi lahan menjadi kawasan industri dan perumahan. Dadang pun dihadapkan pada ekspektasi tinggi untuk memperkuat transparansi anggaran dan akses informasi publik. Di tengah segala tantangan, pendekatan khasnya yang merakyat dan komunikasi langsung dengan warga setidaknya menjaga tingkat kepuasan publik tetap pada posisi yang relatif stabil, sebagaimana tercermin dari hasil survei internal yang diterima pemkab pada akhir 2023.