Afif Nurhidayat: Profil dan Kinerja Bupati Wonosobo

Afif Nurhidayat: Profil dan Kinerja Bupati Wonosobo

Afif Nurhidayat adalah Bupati Wonosobo yang menjabat untuk periode 2021–2026, dilantik pada 26 Februari 2021. Ia berasal dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan terpilih bersama Wakil Bupati Muhammad Albar dalam Pilkada Wonosobo 2020 dengan perolehan suara 56,8 persen atau sebanyak 175.234 suara, mengalahkan dua pasangan calon lainnya. Sebelum menjadi bupati, Afif merupakan birokrat karir di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo yang meniti jenjang dari posisi staf hingga menduduki jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Wonosobo sejak tahun 2017.

Profil dan Latar Belakang

Afif Nurhidayat lahir di Wonosobo pada 15 Juli 1967. Ia menempuh pendidikan dasar dan menengah di kota kelahirannya, kemudian melanjutkan ke jenjang strata satu di Universitas Diponegoro Semarang jurusan Ilmu Pemerintahan, lulus tahun 1992. Afif kemudian meraih gelar Magister Administrasi Publik dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada tahun 2008.

Karir birokrasinya dimulai sebagai staf di Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Wonosobo pada 1993. Ia konsisten menapaki jenjang struktural: Kepala Sub Bagian Otonomi Daerah (2001), Kepala Bagian Pemerintahan (2007), Kepala Badan Kepegawaian Daerah (2012), hingga dipercaya sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo pada tahun 2017 oleh Bupati saat itu, Kholiq Arif. Pengalaman lebih dari 28 tahun di birokrasi memberinya pemahaman mendalam tentang mesin pemerintahan daerah, yang menjadi modal utama saat ia memutuskan maju sebagai calon bupati. Afif juga pernah menjabat sebagai Penjabat (Pj) Bupati Wonosobo pada 2020 selama masa transisi menjelang Pilkada, meskipun hanya beberapa bulan.

Program Unggulan dan Kinerja

Sejak menjabat, Afif Albar meluncurkan sejumlah program strategis. Program pertama yang menjadi andalan adalah Wonosobo Smart City terintegrasi. Pada tahun 2023, sebanyak 265 desa dan kelurahan di 15 kecamatan telah terhubung jaringan internet berkecepatan tinggi melalui program Desa Digital. Pemerintah kabupaten mengalokasikan anggaran Rp 14,7 miliar untuk infrastruktur teknologi informasi pada APBD 2023, meningkat hampir dua kali lipat dari Rp 8,2 miliar pada 2021. Hasilnya, indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Wonosobo naik dari 2,48 pada 2020 menjadi 3,31 pada 2023 berdasarkan penilaian Kementerian PAN-RB, menempatkan Wonosobo dalam kategori Baik. Layanan publik seperti perizinan dan administrasi kependudukan kini 70 persen dapat diakses secara daring melalui aplikasi SiWonosobo.

Program kedua yang menonjol adalah pengembangan agrowisata dan hilirisasi produk unggulan lokal, khususnya kopi dan kentang Dieng. Pemerintah membangun Pusat Pengolahan Kopi Terpadu di Kecamatan Kertek pada 2022 dengan kapasitas produksi 2 ton biji kopi per bulan. Ekspor kopi Wonosobo ke pasar Eropa dan Amerika Serikat mencatat nilai Rp 8,5 miliar pada 2023, naik dari Rp 4,1 miliar di 2021. Untuk komoditas kentang, dibangun gudang penyimpanan berpendingin berkapasitas 50 ton di Dataran Tinggi Dieng pada 2023 senilai Rp 6,3 miliar guna menstabilkan harga saat panen raya. Sektor pariwisata juga digenjot dengan peresmian rute baru Wonosobo-Dieng via Tol Bawen dan revitalisasi 5 destinasi wisata prioritas, menghasilkan peningkatan kunjungan wisatawan dari 1,2 juta pada 2021 menjadi 2,3 juta pada 2023, dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor pariwisata mencapai Rp 24,6 miliar.

Tantangan dan Kontroversi

Kepemimpinan Afif Nurhidayat tidak lepas dari sejumlah tantangan. Salah satu kritik muncul dari lambannya realisasi janji kampanye pembangunan 500 unit rumah tidak layak huni. Hingga akhir 2023, baru 187 unit yang terbangun akibat keterbatasan anggaran dan lambannya koordinasi dengan pemerintah pusat. Isu lain yang menjadi sorotan adalah penanganan bencana tanah longsor di beberapa kecamatan, termasuk di Kecamatan Kaliwiro yang menelan korban jiwa pada awal 2024. Sejumlah warga mengeluhkan respons tanggap darurat yang dinilai kurang cepat, meskipun Badan Penanggulangan Bencana Daerah mengklaim telah menyalurkan bantuan senilai Rp 2,3 miliar. Secara struktural, Afif juga menghadapi beban kemiskinan yang masih tinggi, yaitu 17,7 persen pada 2023 meskipun turun dari 18,4 persen di 2021, namun tetap di atas rata-rata Provinsi Jawa Tengah sebesar 10,7 persen. Pengelolaan keuangan daerah juga mendapat catatan dari BPK terkait temuan administratif senilai Rp 3,8 miliar pada Laporan Keuangan 2022, yang sebagian besar telah ditindaklanjuti namun tetap menjadi pekerjaan rumah tata kelola pemerintahan ke depan.