Bupati Gowa Dilaporkan ke Polisi, Aturan Ganjil Genap Jakarta Diperluas

Dua peristiwa penting mewarnai lanskap hukum dan kebijakan publik Indonesia dalam sepekan terakhir. Di Sulawesi Selatan, sorotan tajam mengarah ke lingkaran kekuasaan daerah setelah seorang kepala daerah resmi dilaporkan ke pihak berwajib oleh mantan suaminya sendiri. Sementara di ibu kota, kebijakan ganjil genap kembali menjadi buah bibir seiring perluasan cakupan hari pemberlakuannya yang kini menjangkau hampir seluruh hari kerja. Kedua peristiwa ini—meski berbeda konteks—sama-sama menggambarkan bagaimana aturan dan akuntabilitas diuji di dua ranah yang berbeda: politik dan lalu lintas.

Laporan Mantan Suami: Dugaan Manipulasi Sidang yang Mengguncang Gowa

Pada Jumat malam (10/7/2026), suasana di Markas Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Selatan mendadak ramai oleh kehadiran Muhammad Khaerul Aco. Bukan sekadar warga biasa, pria ini melangkah dengan membawa setumpuk dokumen dan satu tujuan: melaporkan mantan istrinya, Husniah Talenrang, Bupati Gowa, atas dugaan manipulasi proses persidangan perceraian mereka. Langkah hukum yang ditempuh oleh Aco mengejutkan banyak pihak, mengingat posisi Husniah sebagai pemimpin tertinggi di Kabupaten Gowa.

“Saya tidak bisa tinggal diam. Ada hal-hal dalam proses persidangan yang tidak berjalan sebagaimana mestinya, dan saya punya bukti untuk itu,” ujar Muhammad Khaerul Aco kepada awak media di depan gedung Polda Sulsel, dengan nada suara yang berusaha tenang namun sarat emosi.

Laporan ini didaftarkan dengan nomor perkara yang kini tengah dalam tahap penyelidikan awal oleh penyidik. Menurut sumber di kepolisian, dugaan yang dilaporkan mencakup manipulasi dokumen dan kesaksian yang diduga terjadi selama rangkaian sidang perceraian berlangsung di Pengadilan Agama. Yang membuat kasus ini semakin pelik adalah status terlapor yang merupakan pejabat publik, sehingga asas equality before the law—kesetaraan di hadapan hukum—kembali menjadi ujian besar bagi aparat penegak hukum di Sulawesi Selatan.

Husniah Talenrang sendiri belum memberikan pernyataan resmi menanggapi laporan ini. Namun, lingkaran dalam pemerintahannya menyebut bahwa pihak Bupati akan menghormati proses hukum dan siap memberikan klarifikasi pada waktunya. Sementara itu, masyarakat Gowa terbelah dalam menyikapi kasus ini—sebagian menilai ini adalah drama pribadi yang dibawa ke ranah publik, sementara yang lain menganggapnya sebagai ujian integritas seorang pemimpin.

Pakar hukum dari Universitas Hasanuddin, yang enggan disebutkan namanya karena belum memiliki keterangan lengkap, menyatakan bahwa kasus ini harus disikapi secara proporsional. “Jika benar ada manipulasi, maka ini bukan sekadar masalah perdata biasa. Ini menyangkut integritas institusi peradilan dan moralitas seorang kepala daerah,” katanya.

Ganjil Genap Jakarta: Kini Berlaku Setiap Hari, Kecuali Akhir Pekan dan Libur Nasional

Berpindah lebih dari 1.500 kilometer ke barat, Jakarta juga tengah menyaksikan pengujian aturan dalam skala massal. Kebijakan ganjil genap—yang telah menjadi tulang punggung manajemen lalu lintas ibu kota—memasuki babak baru. Per hari ini, Selasa (6/8/2024), aturan tersebut resmi berlaku setiap hari kerja, dengan pengecualian hanya pada akhir pekan (Sabtu dan Minggu) serta hari libur nasional yang ditandai tanggal merah dalam kalender resmi.

Keputusan ini tertuang dalam regulasi terbaru Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang bertujuan menekan volume kendaraan di ruas-ruas jalan protokol yang selama ini menjadi titik kemacetan kronis. Data Dinas Perhubungan DKI mencatat bahwa pemberlakuan ganjil genap secara konsisten pada hari kerja berpotensi mengurangi kepadatan lalu lintas hingga 18–25 persen pada jam sibuk, berdasarkan hasil uji coba yang dilakukan selama triwulan kedua 2024.

“Kami memahami ini akan berdampak pada mobilitas warga, namun kebijakan ini lahir dari keprihatinan mendalam terhadap kualitas udara dan efektivitas waktu masyarakat. Setiap jam yang hilang di kemacetan adalah kerugian ekonomi yang nyata,” jelas Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta dalam konferensi pers virtual yang digelar kemarin sore.

Ruas-ruas yang terkena dampak meliputi Jalan Sudirman, MH Thamrin, HR Rasuna Said, Gatot Subroto, dan beberapa arteri utama lain yang menjadi tulang punggung mobilitas perkantoran dan bisnis. Sanksi bagi pelanggar mencapai denda maksimal Rp500.000 sesuai dengan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta ancaman tilang elektronik yang kian terintegrasi melalui kamera ETLE di seluruh titik strategis.

Kebijakan ini menuai reaksi beragam dari warga ibu kota. Komunitas pengendara dan pekerja harian menyuarakan kekhawatiran akan keterbatasan akses, sementara pegiat lingkungan dan transportasi publik menyambutnya sebagai langkah progresif menuju Jakarta yang lebih tertib dan hijau.

Dua Wajah Aturan: Akuntabilitas Pribadi dan Ketertiban Bersama

Meski berbeda konteks, kedua peristiwa ini menyimpan benang merah yang sama: pengujian terhadap integritas aturan, baik di ruang privat yang melibatkan pejabat publik maupun di ruang publik yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Kasus Bupati Gowa menjadi ujian bagi akuntabilitas personal seorang pemimpin yang seharusnya menjadi teladan dalam mematuhi hukum. Sementara itu, ganjil genap di Jakarta adalah ujian kepatuhan kolektif terhadap regulasi yang bertujuan menciptakan kenyamanan bersama.

Secara paralel, kedua situasi ini memperlihatkan bahwa penegakan aturan di Indonesia masih memerlukan pengawasan ketat—baik dari institusi resmi seperti kepolisian dan pengadilan, maupun dari partisipasi aktif masyarakat sipil. Di era transparansi digital saat ini, setiap langkah hukum dan kebijakan publik akan selalu berada dalam sorotan, siap diapresiasi atau dikritik oleh warganet dalam hitungan detik.

Ke depan, publik menanti apakah Polda Sulsel akan memproses laporan Muhammad Khaerul Aco secara transparan tanpa intervensi kekuasaan, dan apakah warga Jakarta akan beradaptasi positif terhadap perluasan ganjil genap atau justru memunculkan model pelanggaran baru. Yang pasti, kedua kisah ini adalah cermin yang memperlihatkan sejauh mana Indonesia telah melangkah—atau masih terhuyung—dalam menjadikan aturan sebagai panglima, bukan sekadar tulisan di atas kertas.