Cianjur — Pemkab Kawal Bantuan Rp112 Miliar untuk Penyintas Pergerakan Tanah

Bayangkan harus terbangun di tengah malam setiap kali hujan deras mengguyur, hanya untuk memastikan apakah tanah di bawah pijakan kaki masih kokoh atau justru mulai bergeser. Rasa cemas yang teramat sangat inilah yang dirasakan oleh warga di Kampung Cibuluh, RT 001/RW 004, Desa Waringsari, Kecamatan Takokak, Kabupaten Cianjur. Bencana pergerakan tanah yang kembali melanda wilayah tersebut bukan sekadar musibah musiman, melainkan trauma berulang yang terus membayangi kehidupan warga setempat.

Potret Kerusakan dan Rencana Relokasi Warga

Berdasarkan data resmi penanganan bencana di lokasi kejadian, dampak dari musibah pergerakan tanah di kawasan Takokak terbilang sangat mengkhawatirkan. Ratusan rumah warga mengalami kerusakan dari tingkat ringan hingga berat. Kondisi infrastruktur yang tidak stabil memaksa pemerintah daerah mengambil langkah cepat untuk mengamankan nyawa warga dari ancaman bahaya yang lebih besar.

Berikut adalah rincian data dampak kerusakan rumah dan skema rencana relokasi bagi para penyintas di Kampung Cibuluh:

Dari total 272 rumah terdampak, sebagian besar bangunan sudah tidak layak lagi dihuni karena struktur tanah yang terus bergerak. Oleh karena itu, skema relokasi terpadu bagi 114 KK dan relokasi mandiri bagi 18 KK menjadi agenda mendesak yang harus segera direalisasikan.

Trauma Berulang yang Menghantui Warga Sejak 2020

Fenomena pergerakan tanah di Desa Waringsari bukanlah peristiwa baru. Berdasarkan catatan dan kesaksian warga di lapangan, fenomena pergeseran tanah ini telah menjadi ancaman nyata yang terjadi secara berulang. Warga mengungkapkan bahwa pergerakan tanah sempat melanda pada tahun 2020, kembali berulang di tahun 2024, hingga dampaknya masih dirasakan secara luas saat ini.

Kerentanan wilayah tersebut membuat warga hidup dalam ketidakpastian. Salah seorang penyintas mengekspresikan kepasrahan dan keluh kesahnya dalam ungkapan bahasa daerah:

"Ieu kajadianana panginten musibahna pergeseran tanah anu ayana di Kampung Cibuluh, Desa Waringsari, Kecamatan Takokak, Kabupaten Cianjur. Ieu kajadianana ti tahun 2020, 2024, ayeuna kajadian deui," tutur seorang warga yang berharap ada solusi permanen dari pemerintah.

Kondisi geografis yang rawan menjadikan penanganan darurat tidak lagi memadai. Warga sangat membutuhkan tindakan nyata berupa pemindahan pemukiman ke zona aman agar tak lagi dihantui ketakutan saban musim hujan tiba.

Komitmen Pemkab Cianjur dan Pengajuan Anggaran Rp112 Miliar

Menanggapi penderitaan masyarakat di berbagai wilayah terdampak, Bupati Cianjur M. Wahyu Ferdian menegaskan bahwa pihak pemerintah daerah terus bergerak aktif mengawal bantuan. Melalui unggahan di akun Instagram resminya @dr.muhammadwahyu, Bupati menyampaikan bahwa Pemkab Cianjur tengah memperjuangkan alokasi dana bantuan pascabencana dalam jumlah besar.

Dampak bencana pergerakan tanah dan tanah longsor yang terjadi sejak akhir 2024 ternyata tidak hanya menimpa Takokak, tetapi juga meluas hingga ke 17 kecamatan di seluruh Kabupaten Cianjur. Luasnya wilayah terdampak memerlukan perhatian khusus dan sokongan anggaran yang signifikan dari pemerintah pusat maupun provinsi.

Sejak resmi menjabat pasca-pelantikan pada akhir Februari 2025, Bupati M. Wahyu Ferdian mengonsolidasikan seluruh jajaran Pemkab untuk menyusun langkah strategis, termasuk mengajukan usulan dana bantuan mencapai Rp112 miliar.

"Pemerintah Kabupaten Cianjur terus memperjuangkan hak-hak masyarakat terdampak bencana. Anggaran sebesar Rp112 miliar ini kami kawal secara ketat agar penanganan dampak bencana pergerakan tanah di 17 kecamatan, termasuk relokasi pemukiman warga di Takokak, dapat segera terealisasi dengan cepat dan tepat sasaran," tegas Bupati Wahyu.

Harapan Pemulihan dan Langkah Long-Term Ketahanan Bencana

Pengawalan langsung dari pimpinan daerah ini memberikan dorongan harapan baru bagi para korban bencana. Dana bantuan senilai Rp112 miliar tersebut nantinya akan dialokasikan untuk pemulihan infrastruktur vital, perbaikan rumah rusak, serta pembangunan fasilitas di lokasi relokasi terpadu baru.

Masyarakat kini sangat mendambakan kepastian pencairan bantuan dan percepatan pembangunan hunian baru. Pemkab Cianjur bersama lembaga terkait diharapkan dapat terus bersinergi agar proses relokasi berjalan lancar tanpa terhambat birokrasi, sehingga penyintas pergerakan tanah di Cianjur dapat kembali menata masa depan mereka dengan rasa aman dan tenang.