Karawang — Komisi VII DPR Serap Aspirasi PT M-Class Industry

Karawang selalu punya cerita menarik di balik deretan kawasan industrinya yang megah. Sebagai salah satu pusat manufaktur nasional di Jawa Barat, wilayah ini kerap menjadi cermin nyata bagaimana roda perekonomian berputar di tingkat tapak. Pada Jumat, 18 September 2026, suasana kerja di PT M-Class Industry mendadak hangat saat rombongan Komisi VII DPR RI hadir melakukan kunjungan kerja spesifik.

Kedatangan para wakil rakyat ini bukan sekadar agenda seremonial potong pita atau sapaan formalitas belaka. Kehadiran jajaran legislatif tersebut membawa misi penting: menyerap aspirasi secara mendalam, menggali potensi keberhasilan perusahaan, sekaligus membedah satu per satu benang kusut birokrasi yang masih mengganjal kemajuan industri nasional.

Jembatan Aspirasi dari Garis Depan Manufaktur

Di hadapan jajaran manajemen dan para pekerja PT M-Class Industry, Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, menegaskan bahwa para pembuat kebijakan tidak boleh hanya duduk manis di balik meja ruang rapat Senayan. Menurutnya, pemahaman yang presisi mengenai kondisi riil dunia usaha hanya bisa didapatkan dengan menginjakkan kaki langsung di lokasi produksi.

"Kami ini keliling ke banyak perusahaan, ya tempat-tempat seperti ini. Hari ini kita datang ke sini untuk mendengarkan langsung dari bapak ibu yang memang bekerja dan menangani perusahaan ini," ungkap Saleh di sela-sela peninjauan lapangan.

Langkah menjemput bola ini dinilai sangat krusial oleh Komisi VII. Sinergi antara regulasi yang diterbitkan kementerian dan realitas operasional di pabrik kerap kali mengalami celah ketidaksesuaian jika tidak terus diselaraskan. Oleh karena itu, Komisi VII berupaya menjaring rekam jejak keberhasilan perusahaan agar dapat direplikasi oleh sektor serupa, sekaligus mencatat apa saja kendala yang harus dibenahi dari sisi regulasi.

Mengurai Keluh Kesah dan Hambatan Birokrasi

Dunia manufaktur tanah air memang tidak pernah lepas dari tantangan yang dinamis. Mulai dari urusan tata kelola kawasan industri, penyesuaian sertifikasi mutu seperti Sertifikasi SNI, hingga persoalan pelayanan publik dari instansi pemerintah yang dinilai belum optimal. Saleh Partaonan Daulay secara terbuka mengundang pihak manajemen perusahaan untuk tidak sungkan menyampaikan berbagai kendala tersebut.

"Kami juga ingin mendengar keluh kesah dari perusahaan ini. Baik keluh kesah karena mungkin pelayanan pemerintah yang belum maksimal, atau misalnya ada urusan dengan pemerintah yang tidak selesai," tegas Saleh.

Untuk memberikan gambaran analitis mengenai fokus perhatian Komisi VII DPR RI dalam kunjungan kerja spesifik ini, berikut adalah peta perbandingan antara dinamika lapangan dan target penyelesaian kebijakan:

Langkah Lanjut Menuju Kebijakan Pro-Industri

Kunjungan spesifik ini bukanlah akhir dari dialog. Seluruh masukan, data teknis, hingga keluhan yang disampaikan oleh PT M-Class Industry akan dihimpun sebagai catatan resmi Komisi VII DPR RI. Data tersebut nantinya bakal diramu menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan produk hukum, revisi undang-undang terkait, maupun saat menggelar rapat pengawasan bersama mitra kementerian seperti Kementerian Perindustrian.

Mendorong keberlanjutan industri dalam negeri bukan hanya soal pemberian fasilitas, melainkan tentang menghadirkan rasa aman dan kepastian iklim usaha. Lewat koordinasi terbuka semacam ini, diharapkan PT M-Class Industry serta jajaran manufaktur nasional lainnya dapat terus berekspansi secara sehat tanpa terhambat tembok birokrasi.