DEPOK — P-PPPK Desak DPR Beri Afirmasi Khusus di RUU ASN

Wacana penataan ulang manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) kembali menghangat di tengah dinamika birokrasi nasional. Perkumpulan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P-PPPK) secara terbuka mendorong pemerintah pusat bersama DPR RI agar menyematkan regulasi afirmasi yang adil dan proporsional bagi kalangan PPPK di dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) ASN terbaru.

Langkah ini disuarakan sebagai respons atas ketimpangan perlindungan kerja, jenjang karier, hingga kepastian masa depan yang selama ini dinilai masih membayangi ratusan ribu pegawai berstatus kontrak pemerintah di berbagai daerah di Indonesia.

Suara P-PPPK dan Tuntutan Kesetaraan Hak

Para pengurus P-PPPK menilai bahwa kontribusi pegawai perjanjian kerja dalam menjalankan roda pelayanan publik tidak berbeda dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Namun, dari sisi regulasi payung hukum, perlakuan yang diterima dinilai belum sepenuhnya setara, terutama terkait mekanisme perpanjangan kontrak, hak jaminan pensiun, serta kesempatan menduduki jabatan struktural tertentu.

"Penataan ASN harus berlandaskan asas keadilan dan meritokrasi yang seimbang. Kebijakan afirmasi khusus di RUU ASN mutlak diperlukan agar PPPK tidak terus-menerus berada di posisi rentan secara administratif maupun kesejahteraan," tegas perwakilan P-PPPK dalam forum konsolidasi di Depok, Jawa Barat.

Forum tersebut menegaskan bahwa penataan ASN bukan sekadar formalitas pengalihan status eks tenaga honorer, melainkan upaya strategis untuk memastikan profesionalisme birokrasi tetap ditopang oleh kepastian hukum yang kuat bagi pekerjanya.

Kronologi dan Poin Krusial Perjuangan PPPK

Perjalanan regulasi penataan tenaga non-ASN hingga pematangan skema PPPK mencakup sejumlah tahapan penting yang menjadi dasar tuntutan saat ini:

1. Tahap Pemetaan dan Penghapusan Honorer (2022–2023): Pemerintah memulai restrukturisasi pegawai non-ASN dengan membuka rekrutmen PPPK secara besar-besaran untuk tenaga pendidik, kesehatan, dan teknis.
2. Pengesahan UU ASN Nomor 20 Tahun 2023: Lahir payung hukum baru yang menyamakan hak dasar ASN, namun aturan turunan terkait teknis penjenjangan karier dan afirmasi dinilai masih menyisakan celah interpretasi.
3. Evaluasi dan Pembahasan RUU Lanjutan (2024–2025): Asosiasi PPPK secara intensif menyampaikan aspirasi ke parlemen agar pasal-pasal perlindungan kerja, kepastian tanpa masa kontrak berkala, dan jaminan hari tua dirumuskan secara tegas.

Adapun poin-poin afirmasi utama yang diajukan mencakup:

• Penghapusan Sistem Evaluasi Kontrak Berkala: Menuntut status kerja permanen hingga batas usia pensiun sepanjang memenuhi target kinerja.
• Peluang Mobilitas Karier: Akses terbuka untuk menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) dan posisi manajerial birokrasi.
• Penyetaraan Skema Pensiun: Kepastian hak pensiun berbasis defined benefit setara dengan skema PNS reguler.

Tantangan Implementasi Kebijakan ASN ke Depan

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN) kini dihadapkan pada tantangan menyelaraskan postur anggaran negara dengan tuntutan perluasan hak ASN. DPR RI diharapkan mampu mengawal aspirasi ini agar revisi atau aturan turunan RUU ASN mampu menjawab kecemasan pegawai tanpa membebani kapasitas fiskal daerah secara berlebihan.