DPR Dorong Optimalisasi Layanan Kesehatan dan Ketenagakerjaan di Karimun

Komisi IX DPR RI baru-baru ini menggelar kunjungan kerja spesifik ke Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau. Kunjungan ini menjadi sorotan karena menyentuh langsung dua isu krusial: akses layanan kesehatan dan penyerapan tenaga kerja lokal. Anggota Komisi IX, Zainul Munasichin, turut serta dalam rombongan untuk menyerap aspirasi warga dan mengevaluasi implementasi program pemerintah di wilayah perbatasan.

Pantau Langsung Puskesmas dan Jaminan Sosial

Dalam lawatannya, tim Komisi IX menyambangi sejumlah fasilitas kesehatan tingkat pertama, seperti Puskesmas dan klinik pratama. Mereka berdialog dengan tenaga kesehatan soal ketersediaan obat, alat kesehatan, dan distribusi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Zainul Munasichin menyoroti perlunya penguatan infrastruktur digital di faskes agar klaim dan rujukan bisa lebih cepat diproses. Ia juga mengingatkan pemerintah daerah untuk memastikan warga kurang mampu terdaftar sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI) agar tidak ada yang terlewat dari perlindungan kesehatan.

Selain pelayanan medis, diskusi melebar ke program ketenagakerjaan. Anggota dewan menerima laporan bahwa sebagian pemuda Karimun masih kesulitan memperoleh pekerjaan formal, terutama di sektor industri dan pariwisata yang sempat terpukul. Komisi IX mendorong Balai Latihan Kerja (BLK) setempat untuk menyelaraskan kurikulum pelatihan dengan kebutuhan pasar, seperti keterampilan digital, perhotelan, dan teknisi perkapalan. Zainul menekankan pentingnya kolaborasi antara Dinas Tenaga Kerja, perusahaan swasta, dan SMK untuk membuka lebih banyak magang dan rekrutmen bersama.

Respons atas Keluhan Masyarakat Pesisir

Warga pesisir Karimun, yang banyak menggantungkan hidup pada sektor kelautan, mengeluhkan minimnya perlindungan sosial bagi nelayan tradisional. Mereka kerap absen dari kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan karena sosialisasi yang belum merata. Menanggapi hal ini, Komisi IX berjanji mendorong BPJS Ketenagakerjaan memperluas cakupan di wilayah kepulauan dan menyederhanakan prosedur pendaftaran bagi pekerja informal. Zainul Munasichin menambahkan, "Kita tidak boleh hanya fokus pada pekerja formal. Nelayan, petani, dan pedagang kecil juga berhak atas jaminan kecelakaan kerja maupun hari tua."

Persoalan stunting juga menjadi perhatian. Bersama dinas kesehatan setempat, rombongan meninjau posyandu dan mengecek program pemberian makanan tambahan bagi balita. Data menunjukkan angka stunting di Karimun masih di atas rata-rata provinsi, sehingga diperlukan intervensi lebih terarah. Komisi IX meminta alokasi anggaran desa lebih besar untuk posyandu dan mendorong kader kesehatan lebih aktif melakukan deteksi dini.

Di ujung kunjungan, Zainul Munasichin menegaskan bahwa temuannya akan dibawa ke rapat kerja bersama kementerian terkait. Ia berharap tidak ada lagi daerah yang tertinggal dalam pelayanan dasar, apalagi yang berstatus perbatasan. "Kami akan kawal agar aspirasi masyarakat Karimun tidak hanya didengar, tetapi benar-benar ditindaklanjuti," ujarnya. Kunjungan ini menjadi bukti bahwa pengawasan langsung ke lapangan tetap menjadi cara ampuh untuk menemukan celah dan solusi bagi persoalan riil warga.

Baca juga:

• Telkomsel Menangi Lelang Frekuensi 2,6 GHz untuk 5G
• Ketika Pierce Brosnan Menghidupkan Kembali Agen 007 lewat GoldenEye