DPR Dorong Standardisasi UMKM Nasional Agar Mampu Bersaing di Pasar Global

Denyut nadi perekonomian Indonesia sejatinya berada di tangan jutaan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Sektor ini tidak hanya menjadi penopang utama ketahanan ekonomi nasional saat krisis, tetapi juga menyerap lebih dari 97 persen tenaga kerja di seluruh penjuru negeri. Meski demikian, potensi besar tersebut sering kali terganjal oleh dinding tebal berupa rendahnya kualitas dan belum meratanya standardisasi produk.

Kondisi inilah yang memicu perhatian serius dari kalangan legislatif. Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Ilham Permana, menegaskan bahwa langkah paling krusial untuk membawa UMKM Indonesia benar-benar "naik kelas" adalah melalui percepatan standardisasi produk secara masif dan terintegrasi.

Tantangan Nyata di Lapangan: Antara Biaya dan Kompleksitas Regulasi

Bagi pelaku usaha kecil, mengurus sertifikasi bukanlah perkara mudah. Proses yang dinilai berbelit-belit, biaya audit yang relatif tinggi bagi kantong usaha mikro, hingga minimnya pemahaman soal regulasi teknis kerap menjadi benteng penghalang. Akibatnya, jutaan produk lokal yang memiliki cita rasa atau kualitas unik terpaksa tertahan hanya di pasar lokal terbatas.

Padahal, standar seperti Standar Nasional Indonesia (SNI), izin edar Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), hingga sertifikasi Halal merupakan tiket emas agar produk UMKM dapat menembus ritel modern maupun rantai pasok global (global supply chain).

Guna mengatasi kesenjangan ini, Komisi VII DPR RI meminta pemerintah—khususnya kementerian dan lembaga terkait—untuk tidak sekadar menuntut pelaku usaha memenuhi standar, tetapi juga memberikan karpet merah berupa fasilitasi dan pendampingan yang konkret.

Strategi Pendampingan dan Kemudahan Akses Pasar

Menurut Ilham Permana, intervensi negara sangat dibutuhkan agar UMKM tidak merasa berjalan sendirian dalam memenuhi tuntutan pasar yang semakin ketat. "Standardisasi bukan sekadar urusan stempel atau kertas izin, melainkan jaminan kualitas mutu yang membuat produk kita bisa berdiri sejajar dengan produk impor," ungkapnya dalam keterangan resminya.

"Kita ingin UMKM tidak hanya menjadi penonton di negeri sendiri. Dengan sertifikasi dan standardisasi yang tepat, produk lokal kita akan memiliki kepastian mutu, keselamatan konsumen terjamin, dan daya saingnya melesat tajam. Pemerintah harus hadir mempermudah proses ini dari hulu ke hilir."

Langkah nyata yang didorong mencakup penyederhanaan mekanisme birokrasi, pemberian subsidi biaya sertifikasi, hingga pelatihan teknis tata cara produksi yang baik (Good Manufacturing Practices). Jika integrasi ini berjalan mulus, target pencetakan jutaan UMKM berdaya saing tinggi bukan lagi sebatas wacana di atas kertas.

Menuju Era Digital dan Ekosistem Usaha Berkelanjutan

Di tengah pesatnya perkembangan ekonomi digital, keberadaan standardisasi juga menjadi pondasi utama saat UMKM masuk ke dalam ekosistem e-commerce. Pembeli digital saat ini jauh lebih kritis terhadap kejelasan bahan, kualitas, dan keamanan produk yang mereka beli secara daring.

Dengan memegang sertifikasi resmi, para pelaku usaha tidak hanya lebih mudah mendapatkan kepercayaan konsumen di platform digital, tetapi juga mempermudah mereka dalam mendapatkan akses pembiayaan perbankan. Standardisasi adalah investasi jangka panjang yang akan mengubah lanskap bisnis mikro menjadi industri skala menengah yang solid dan tangguh.