DPR Kecam Penembakan Tiga ASN Pertanian Oleh KKB di Papua

Kabar duka dan memprihatinkan kembali menyelimuti Bumi Cenderawasih. Aksi teror yang dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) lagi-lagi menelan korban jiwa dari kalangan sipil. Kali ini, tiga orang Aparatur Sipil Negara (ASN) dari Dinas Pertanian Jayawijaya, Papua, harus gugur secara tragis setelah menjadi sasaran penembakan brutal saat sedang menjalankan tugas pelayanan publik.

Peristiwa tragis ini memicu gelombang kemarahan dari berbagai pihak, termasuk jajaran anggota dewan di Senayan. Komisi XIII DPR RI menyampaikan kecaman keras atas tindakan keji yang dinilai sudah sangat di luar batas kemanusiaan tersebut. Para abdi negara yang tidak bersenjata itu padahal sedang mendedikasikan waktu dan tenaga mereka demi kesejahteraan serta ketahanan pangan masyarakat lokal.

Aksi Biadab dan Pelanggaran HAM Berat

Legislator dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang duduk di Komisi XIII DPR RI secara tegas mengutuk penembakan tersebut. Pihaknya menilai bahwa serangan terhadap warga sipil dan petugas pelayanan publik merupakan tindakan yang sangat tidak dapat ditoleransi dalam alasan apa pun.

"Ini adalah tindakan yang sangat tidak manusiawi dan jelas merupakan pelanggaran HAM berat yang tidak bisa ditoleransi. Mereka yang menjadi korban adalah abdi negara yang sedang bekerja tulus demi meningkatkan ketahanan pangan warga Papua, bukan aparat keamanan yang membawa senjata," tegas perwakilan legislator DPR.

Penegakan hukum yang berkeadilan dan ketegangan keamanan di Papua kini kembali menjadi sorotan utama. Pembantaian terhadap pekerja kemanusiaan dan pembangunan dinilai sebagai bentuk teror yang sengaja dirancang untuk menakut-nakuti warga serta melumpuhkan roda roda pelayanan pemerintah di wilayah pedalaman.

Niat Mulia Membangun Pertanian Berujung Tragedi

Berdasarkan informasi yang dihimpun, rombongan dinas pertanian tersebut sebenarnya tengah berada di lapangan untuk memantau dan mengeksekusi program penyiapan lahan pertanian atau cetak sawah. Program ini dirancang khusus untuk membantu masyarakat Jayawijaya agar memiliki kemandirian pangan yang lebih baik di masa depan.

Namun, niat tulus untuk memajukan sektor pertanian di Papua tersebut justru dibalas dengan aksi kekerasan bersenjata yang membabi butal. Kejadian ini menambah daftar panjang aksi kriminal KKB yang menyasar tenaga medis, guru, hingga pekerja infrastruktur dan pertanian yang seharusnya dilindungi oleh semua pihak.

Poin Kunci dan Tuntutan DPR

Menanggapi eskalasi kekerasan yang tak kunjung mereda ini, Komisi XIII DPR memberikan beberapa catatan serta tuntutan penting kepada pemerintah dan aparat penegak hukum:

• Penegakan Hukum Tanpa Kompromi: Aparat TNI dan Polri didorong untuk segera menangkap serta menindak tegas para pelaku penembakan sesuai dengan hukum yang berlaku.
• Jaminan Perlindungan Ekstra: Pemerintah pusat dan daerah wajib memberikan jaminan pengamanan ekstra bagi para ASN, tenaga medis, serta pendidik yang bertugas di area rawan konflik.
• Keberlanjutan Pembangunan: Teror KKB tidak boleh menghentikan komitmen negara dalam membangun infrastruktur dan kesejahteraan ekonomi masyarakat Papua.

Masyarakat berharap tragedi ini menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap strategi pengamanan di wilayah-wilayah rawan. Kepergian tiga petugas pertanian ini menjadi pengingat pahit betapa berharganya kedamaian dan perlindungan bagi mereka yang berjuang di garis depan pembangunan daerah terpencil.