DPR Minta Pemerintah Pastikan Hasil Panen Petani dan Nelayan Terserap

Isu ketahanan pangan nasional kembali menjadi sorotan hangat di parlemen. Anggota Komisi VI DPR RI, Rahmat Saleh, menegaskan bahwa tolok ukur keberhasilan ketahanan pangan tidak boleh hanya terpaku pada tingginya angka produksi gabah atau tangkapan ikan di atas kertas. Pemerintah dituntut hadir secara nyata dengan memastikan seluruh hasil kerja keras petani dan nelayan dapat terserap pasar dengan harga yang layak dan menguntungkan.

Kerap kali, momen panen raya yang seharusnya menjadi berkah justru berubah menjadi momok menakutkan bagi para produsen pangan lokal. Ketika pasokan melimpah, harga komoditas kerap terjun bebas di tingkat produsen karena minimnya daya serap pasar serta lambatnya respons lembaga penyangga pangan.

Bukan Sekadar Angka Produksi di Atas Kertas

Rahmat Saleh menyoroti bahwa target swasembada pangan yang digaungkan pemerintah akan kehilangan makna jika para pelaku utama di sektor hulu terus mengalami kerugian. Menurutnya, kepastian hilirisasi dan penyerapan hasil panen adalah kunci utama menjaga motivasi petani dan nelayan untuk terus berproduksi.

"Ketahanan pangan nasional tidak cukup hanya diukur dari seberapa besar hasil panen atau tangkapan yang didapat. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana pemerintah memastikan seluruh produksi tersebut terserap dengan harga yang adil bagi petani dan nelayan kita," tegas Rahmat Saleh.

Ia menambahkan, ketidakmampuan ekosistem pangan dalam menyerap hasil produksi lokal membuka celah masuknya spekulan dan tengkulak yang mempermainkan harga. Kondisi ini menciptakan ironi: petani gigit jari karena harga anjlok di sawah, namun konsumen di perkotaan tetap membeli bahan pangan dengan harga selangit.

Peran Strategis BUMN Pangan dan Bulog

Dalam mendorong tata kelola pangan yang lebih berkeadilan, Komisi VI DPR RI mendesak peran aktif dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di klaster pangan, seperti Perum Bulog dan ID FOOD. Lembaga-lembaga ini dinilai harus bertindak sebagai pembeli siaga (off-taker) yang agresif saat masa panen tiba.

Beberapa langkah mendesak yang perlu diperkuat oleh pemerintah dan BUMN pangan meliputi:

• Optimalisasi Dana Penyerapan: Memastikan ketersediaan anggaran yang cukup bagi Bulog dan ID FOOD untuk menyerap gabah, jagung, dan ikan langsung dari kelompok tani dan nelayan.
• Penetapan Harga Pokok Penjualan (HPP) yang Realistis: Menyesuaikan harga acuan pembelian agar tetap menutup biaya operasional dan memberikan margin keuntungan wajar bagi produsen hulu.
• Penguatan Infrastruktur Pasca-Panen: Menyediakan fasilitas pengering (dryer), lumbung modern, serta fasilitas rantai dingin (cold storage) di sentra-sentra produksi perikanan.

Benahi Rantai Pasok dan Distribusi Antardaerah

Selain kapasitas penyerapan, persoalan logistik pangan antardaerah juga memerlukan pembenahan serius. Sering kali terjadi ketimpangan ekstrem di mana wilayah sentra produksi mengalami surplus besar-besaran hingga produk membusuk, sementara daerah kepulauan atau perkotaan mengalami defisit pasokan.

Dengan membangun konektivitas logistik yang terintegrasi, komoditas hasil tani dan laut dapat didistribusikan secara cepat ke wilayah-wilayah yang membutuhkan. Langkah ini diyakini mampu menjaga stabilitas inflasi pangan nasional secara berkelanjutan, sekaligus memberikan kepastian ekonomi bagi jutaan keluarga petani dan nelayan di seluruh pelosok Tanah Air.