DPRD Sulsel Desak Pertamina Segera Atasi Antrean Panjang BBM

Pemandangan antrean kendaraan yang mengular di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di wilayah Sulawesi Selatan kini kian memprihatinkan. Fenomena antrean bahan bakar minyak (BBM) yang telah berlangsung selama hampir dua bulan ini bukan lagi sekadar gangguan sementara, melainkan sudah memicu keresahan luas di kalangan masyarakat dan pelaku usaha logistik.

Menanggapi situasi yang tak kunjung membaik, pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan melayangkan desakan keras kepada PT Pertamina Patra Niaga. Parlemen daerah meminta badan usaha milik negara tersebut bertindak cepat menstabilkan pasokan dan menjamin ketersediaan BBM secara merata demi mencegah lumpuhnya perekonomian daerah.

DPRD Minta Tindakan Konkret dan Evaluasi Total

Kondisi di lapangan menunjukkan sopir truk logistik, angkutan umum, hingga pengendara pribadi terpaksa mengorbankan waktu berjam-jam—bahkan menginap di sekitar SPBU—hanya untuk mendapatkan solar bersubsidi maupun jenis BBM tertentu. Pimpinan DPRD Sulsel menilai keterlambatan penanganan distribusi ini sangat berisiko mengganggu stabilitas sosial dan ekonomi.

"Masyarakat sudah terlalu lama menanggung beban ini. Pertamina harus segera mengambil langkah konkret, mencari akar masalahnya, dan memastikan pasokan BBM kembali normal tanpa alasan logistik lagi," tegas perwakilan pimpinan DPRD Sulsel dalam keterangannya.

DPRD Sulsel juga mendorong adanya koordinasi terpadu antara aparat kepolisian, pemerintah daerah, dan Pertamina guna mengawasi potensi penimbunan maupun praktik pelangsir BBM subsidi yang kerap memperkeruh kelangkaan.

Dampak Nyata terhadap Sektor Logistik dan Distribusi Pangan

Kelangkaan BBM bersubsidi jenis solar memberi pukulan telak terhadap armada pengangkut bahan pangan dan komoditas antar-kabupaten. Waktu tempuh distribusi membengkak drastis karena armada terhambat berhari-hari di jalur pengisian.

Berikut rangkuman dampak utama dan poin tuntutan evaluasi distribusi BBM di Sulawesi Selatan:

Transparansi Kuota dan Pengawasan Ketat

Selain meminta pasokan digenjot, parlemen menekankan pentingnya transparansi data kuota BBM untuk wilayah Sulawesi Selatan. Pertamina diminta membuka data distribusi ke publik agar masyarakat memahami apakah persoalan terletak pada kuota nasional yang menipis atau murni kendala mata rantai distribusi.

DPRD Sulsel menegaskan bakal memanggil pihak manajemen Pertamina Regional Sulawesi bersama instansi terkait dalam forum dengar pendapat resmi jika situasi antrean tak kunjung terurai dalam waktu dekat. Stabilitas pasokan energi dipandang sebagai urat nadi vital yang tidak boleh dibiarkan berlarut-larut dalam ketidakpastian.