Hubungan Presiden dan Mantan Presiden RI Retak, Belajar dari Kasus Oligarki Rusia

Hubungan antara presiden yang sedang menjabat dengan para pendahulunya di Indonesia kerap diwarnai dinamika pasang surut. Sejarah politik tanah air mencatat beberapa kali hubungan tersebut merenggang hingga menimbulkan ketegangan publik. Fenomena ini kembali mencuat seiring pergeseran dukungan dan manuver politik di tingkat elite. Sementara itu, di belahan dunia lain, Rusia memberikan pelajaran berharga bagaimana kekuasaan para oligarki—yang berlindung di balik politik—bisa ditundukkan oleh hukum. Presiden Vladimir Putin sukses memenjarakan sejumlah orang terkaya negerinya yang dulunya begitu berpengaruh. Gabungan dua narasi ini memberikan refleksi bagi perpolitikan Indonesia kontemporer.

Ketika Presiden dan Mantan Presiden Retak

Sejak era reformasi, hubungan antara presiden dan mantan presiden jarang yang benar-benar harmonis. Setelah Megawati Soekarnoputri kalah dalam Pilpres 2004 oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), hubungan keduanya tercatat dingin. Megawati bahkan sempat menolak hadir dalam pelantikan SBY. Kemudian, SBY sendiri saat menjadi mantan presiden juga menunjukkan jarak dengan Joko Widodo (Jokowi). Partai Demokrat yang dipimpin SBY kerap melontarkan kritik terhadap kebijakan pemerintah. Ketegangan ini semakin terlihat dalam kontestasi politik, di mana mantan presiden sering kali menjadi magnet oposisi.

Fenomena retaknya hubungan ini bukan hanya perkara personal, tetapi juga perebutan pengaruh. Mantan presiden masih memiliki basis massa dan jejaring oligarki yang bisa menggoyang stabilitas pemerintahan baru. Di sinilah ironi muncul: para pemimpin yang pernah menjadi simbol persatuan kini berdiri di kutub berbeda, bahkan saling menjatuhkan.

Pelajaran dari Rusia: Oligarki di Bawah Tumit Hukum

Di Rusia, Vladimir Putin menerapkan strategi tegas setelah naik ke tampuk kekuasaan. Pada awal tahun 2000-an, ia menargetkan pengusaha super kaya yang dikenal sebagai "oligarki" yang mendominasi ekonomi dan politik pasca-Soviet. Salah satu kasus paling terkenal adalah penangkapan Mikhail Khodorkovsky, pemilik perusahaan minyak Yukos, pada 2003. Khodorkovsky yang saat itu merupakan orang terkaya di Rusia divonis 10 tahun penjara atas tuduhan penggelapan pajak dan pencucian uang. Langkah Putin ini mengirim sinyal jelas: tidak ada yang kebal hukum, termasuk mereka yang duduk di lingkaran kekuasaan.

Tak hanya Khodorkovsky, oligarki lain seperti Boris Berezovsky melarikan diri ke luar negeri, sementara Roman Abramovich kehilangan sebagian asetnya setelah tekanan Kremlin. Putin secara sistematis menundukkan para taipan yang selama bertahun-tahun bermain di balik layar politik. Hasilnya, kendali negara atas sumber daya strategis semakin kuat, dan loyalitas elite bisnis beralih sepenuhnya kepada kekuasaan.

Kekuasaan Politik Bukan Tameng Abadi

Indonesia bisa menarik benang merah dari pengalaman Rusia. Para mantan presiden yang lengser sering kali membangun kerajaan bisnis melalui koneksi yang dibangun semasa menjabat. Meski tidak setara dengan oligarki Rusia, pengaruh ekonomi politik mereka tetap signifikan. Namun, sejarah juga menunjukkan bahwa hukum dapat menjangkau mereka. Di era SBY, sejumlah tokoh yang dekat dengan lingkar kekuasaan mantan presiden sebelumnya berhasil diseret ke pengadilan, meski hasilnya masih menuai pro-kontra.

Kasus-kasus seperti dugaan korupsi yang melibatkan keluarga atau kronde mantan presiden menjadi ujian bagi penegakan hukum di Indonesia. Ketika hubungan presiden dan pendahulunya retak, sering kali muncul desakan untuk “membersihkan” warisan pemerintahan lama. Namun, tanpa independensi hukum, hal itu hanya menjadi episodik dan rentan politisasi.

Refleksi: Antara Harmoni dan Penegakan Hukum

Idealnya, hubungan hangat antara presiden dan mantan presiden mencerminkan kedewasaan berdemokrasi. Namun, kenyataan politik sering kali memaksa keduanya bersebrangan jalan. Dari Rusia kita belajar bahwa konsolidasi kekuasaan bisa dilakukan lewat penegakan hukum yang—meski keras—efektif menyingkirkan saingan. Indonesia memiliki tantangan berbeda: sistem demokrasi multipartai menuntut kompromi, bukan pemberangusan.

Meski begitu, pelajaran bahwa para oligarki atau mantan penguasa tidak kebal hukum menjadi relevan untuk menjaga akuntabilitas publik. Sejarah dua negara ini mengingatkan bahwa jabatan tertinggi bukanlah jaminan kekebalan selamanya, dan roda hukum pada akhirnya bisa berputar.