JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Menegaskan Belum Ada Pembahasan Investigasi Bersama Kasus Eks Jampidsus

JAKARTA, Warkini.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara resmi menyatakan bahwa hingga hari ini belum terdapat pembahasan apa pun mengenai rencana investigasi bersama atau joint investigation dengan lembaga penegak hukum lain dalam pengusutan kasus yang melibatkan mantan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus). Klarifikasi ini disampaikan sebagai respons atas spekulasi publik yang berkembang sejak pekan lalu perihal kemungkinan kolaborasi KPK dan Kejaksaan Agung untuk membongkar dugaan gratifikasi dan penyalahgunaan wewenang oleh eks petinggi Adhyaksa tersebut. Juru Bicara KPK menekankan bahwa setiap tindakan penyidikan harus dilandasi koordinasi resmi dan laporan formal, yang sampai sejauh ini belum diterima oleh pihaknya.

Kronologi Munculnya Isu dan Klarifikasi KPK

Isu tentang perlunya investigasi gabungan mencuat setelah beredar informasi tidak resmi mengenai besaran aliran dana mencurigakan yang diduga mengalir ke rekening eks Jampidsus. Publik mendesak agar KPK turun tangan untuk mengawal pengungkapan kasus yang dinilai berpotensi merugikan keuangan negara hingga miliaran rupiah tersebut. Berikut kronologi peristiwa yang terekam oleh tim redaksi Warkini.com:

1. 5 Juli 2026 – Lembaga swadaya masyarakat (LSM) antikorupsi merilis laporan awal dugaan transaksi mencurigakan senilai Rp12,7 miliar yang dilakukan oleh eks Jampidsus melalui perusahaan cangkang selama periode 2023–2025.
2. 7 Juli 2026 – Sejumlah anggota DPR Komisi III menyampaikan interupsi di rapat kerja bersama Jaksa Agung, mendesak dibukanya akses seluas-luasnya bagi KPK untuk mengusut kasus tersebut dan membentuk tim gabungan.
3. 8 Juli 2026 – Beredar kabar di kalangan media bahwa Kejaksaan Agung telah mengirim surat undangan koordinasi informal kepada KPK. Namun, konfirmasi awal menyebut surat tersebut masih bersifat penjajakan dan belum menyentuh substansi investigasi.
4. 10 Juli 2026 – Kepala Biro Humas KPK menggelar konferensi pers dan menegaskan bahwa “belum ada satu pun pembahasan resmi mengenai rencana joint investigation”. Pihaknya mengaku hanya menerima dokumen laporan masyarakat dan tengah melakukan telaah internal.
5. 11 Juli 2026 – Pengamat hukum pidana dari Universitas Indonesia menilai situasi ini sebagai tarik ulur kewenangan antarlembaga. Ia mengusulkan agar Jaksa Agung segera menerbitkan surat perintah penyelidikan bersama untuk menghindari tumpang tindih.

Pernyataan Resmi dan Data yang Tersedia

Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika, mengatakan bahwa sesuai ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK dapat mengambil alih penyidikan hanya jika terdapat laporan resmi yang memenuhi syarat formil dan materiel. Saat ini, lembaganya baru sampai pada tahap penelaahan 3 laporan masyarakat yang masuk melalui kanal pengaduan daring dan surat fisik. Tidak satu pun dari laporan tersebut yang secara eksplisit memuat permintaan investigasi bersama dengan Kejaksaan.

Di sisi lain, sumber internal Kejaksaan Agung yang enggan disebutkan identitasnya mengungkapkan bahwa berkas perkara eks Jampidsus sebenarnya sudah berada di tangan jaksa penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) yang baru. “Kami sedang fokus pada audit forensik terhadap 8 rekening yang sudah diblokir. Belum ada urgensi untuk mengundang KPK karena jalur penyidikan masih bisa dijalankan mandiri,” ujarnya. Data sementara yang dihimpun Warkini.com menunjukkan bahwa jumlah transaksi mencurigakan yang dianalisis mencapai Rp27,3 miliar, melampaui angka dalam laporan awal LSM.

Reaksi dan Harapan Publik

Polemik ini memicu keresahan karena masyarakat masih mengingat sejumlah kasus besar yang mentah akibat miskinnya kolaborasi antarpenegak hukum. Koordinator Masyarakat Anti Korupsi (MAK) mendesak agar kedua lembaga membangun komunikasi formal secepatnya. “Jika KPK belum menerima ajakan, kenapa Kejaksaan tidak memulainya dengan nota kesepahaman? Publik ingin transparansi, bukan drama saling tunggu,” tegasnya.

Sejauh ini, KPK menjanjikan akan segera mengumumkan hasil telaah dalam waktu paling lambat 14 hari kerja. Apabila ditemukan indikasi keterlibatan mantan Jampidsus dalam tindak pidana korupsi yang memenuhi kualifikasi pengambilalihan, maka KPK tidak akan ragu untuk memulai koordinasi dengan Kejaksaan Agung sesuai prosedur. Sambil menunggu titik terang, masyarakat diimbau tetap tenang dan tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi terkait kronologi perkara yang tengah diusut.