Jakarta — Purbaya Setuju Kaji Penghapusan Pajak JHT? Begini Responsnya

Gengs, ada angin segar buat dompet para pekerja! Isu soal pajak Jaminan Hari Tua (JHT) yang selama ini bikin banyak orang mengeluh akhirnya mulai dilirik sama pemerintah. Bayangin, tiap kali lihat slip gaji, ada aja potongan yang rasanya kayak "kena mental" alias big no no banget. Nah, usulan biar pajak JHT dihapus total (0%) ini kayaknya nggak cuma jadi wacana tongkrongan lagi karena pihak Kementerian Keuangan katanya udah mulai pasang mode serius.

Plot twist-nya datang dari Presiden KSPI, Said Iqbal. Setelah audiensi di kantor Kementerian Keuangan, ia mengklaim kalau Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa ngasih vibe positif. Meski bukan langsung ca-ching cair, setidaknya obrolan ini bukan lagi cuma soal "dengar lalu lupa" ala drama percintaan remaja.

Momen Krusial di Kantor Sri Mulyani eh Purbaya

Buat kamu yang penasaran gimana jalannya obrolan yang berpotensi mengubah nasib saldo hari tua ini, nih kronologi dan highlight poin-poin yang perlu kamu catat:

1. Audiensi Gayeng: Said Iqbal bertemu langsung dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, pada Rabu (8/7/2026). Pertemuan ini bukan sekadar photo op, gengs.
2. Sinyal "Gas" dari Purbaya: Menurut Said Iqbal, "Semangat beliau (Purbaya) sepertinya ya, kami tangkap, memang ingin melakukan perubahan sesuai harapan daripada masyarakat." Ini kode keras kalau aspirasi pekerja sudah tembus ke meja bos besar keuangan negara.
3. PR Besar: Hitung-hitungan Penerimaan Negara: Meski semangat, Purbaya nggak mau buru-buru pencet tombol "delete" di sistem pajak. "...ingin mempelajari dulu dampaknya terhadap pendapatan pajak berapa," ujar Said Iqbal menirukan respons Purbaya. Intinya, pemerintah mau simulasi dulu: kalau ini dihapus, berapa sih duit yang hilang dari kas negara?

Bukan Cuma JHT, Tapi Ada "PR" Lain

Said Iqbal menegaskan bahwa usulan ini akan dikaji dengan sungguh-sungguh. "Yang pertama, tentang pajak JHT 0% akan dipelajari pulang dengan sungguh-sungguh." Ini bukan cuma lips service, tapi emang ada instruksi buat dihitung secara mendalam. Jadi, para pekerja harus bersabar karena ini bukan paket same-day delivery. Menkeu harus mikir keras biar dompet negara aman, tapi dompet pekerja juga nggak jebol. Kompromi yang seimbang banget, kayak nyari validasi doi ke ortu.

Ngomongin pajak-pajak properti atau beban fiskal lainnya, kita tahu salah satu kekhawatiran terbesar adalah efek domino. Kalau pajak JHT dikurangi, apakah nanti ada pos lain yang naik? Atau justru ini bisa jadi stimulus supaya daya beli tenaga kerja makin ngebut? Ini semua masih jadi pertanyaan yang harus dijawab bareng-bareng.