Jampidsus Febrie Adriansyah Bantah Keterkaitan Rumah Sentul dan Bisnis Cipete

Jakarta – Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah akhirnya angkat bicara terkait isu yang beredar luas mengenai kepemilikan rumah mewah di Sentul dan keterlibatan bisnis keluarganya di Cipete, Jakarta Selatan. Dalam konferensi pers yang digelar di Gedung Bundar, Kejaksaan Agung, Jumat (10/7/2026), Febrie secara tegas membantah semua tuduhan tersebut dan menyebutnya sebagai upaya pelemahan institusi.

Kronologi Munculnya Isu

Isu ini mulai mencuat pekan lalu setelah beredar foto-foto di media sosial yang memperlihatkan sebuah hunian besar di Sentul yang diduga milik Febrie. Narasi yang disertakan menyebut bahwa rumah tersebut dibangun dengan biaya yang tidak wajar untuk seorang pejabat eselon I. Tak berselang lama, muncul pula dugaan bahwa keluarga Febrie memiliki usaha warung makan di kawasan Cipete yang diduga menjadi “kedok” pencucian uang. Informasi liar ini dengan cepat viral dan menimbulkan tanda tanya di masyarakat.

Klarifikasi Resmi Jampidsus

Dengan nada tegas namun tenang, Febrie Adriansyah memulai keterangan persnya dengan menyatakan bahwa dirinya tidak pernah memiliki rumah di Sentul. “Saya tegaskan, tidak benar saya memiliki rumah mewah di Sentul. Rumah yang beredar di media sosial itu adalah milik orang tua saya yang dibangun sejak tahun 2010, jauh sebelum saya menjabat sebagai Jampidsus,” ujarnya. Febrie bahkan membawa salinan sertifikat tanah dan bukti kepemilikan yang menunjukkan nama orang tuanya. Ia juga mempersilakan media untuk melakukan pengecekan langsung ke lokasi jika masih meragukan.

“Saya tidak akan lari dari tanggung jawab. Semua harta saya sudah saya laporkan di LHKPN. Silakan tanya KPK,” tegas Febrie.

Mengenai isu bisnis di Cipete, Febrie menjelaskan bahwa usaha warung makan kecil bernama “Warung Mbok Darmi” itu memang milik istri dan adik iparnya, yang dirintis sejak 2015. “Itu usaha kecil-kecilan, bukan bisnis besar seperti yang digembar-gemborkan. Istri saya hanya sebagai pemodal pasif, dan omzetnya tidak sampai Rp15 juta per bulan,” jelasnya. Ia menyayangkan pihak-pihak yang sengaja memelintir fakta untuk menciptakan persepsi negatif.

Data LHKPN: Harta Tak Berubah Signifikan

Berdasarkan penelusuran tim redaksi, Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dilaporkan Febrie pada tahun 2025 menunjukkan total harta sebesar Rp8,2 miliar, naik sekitar Rp300 juta dari laporan tahun sebelumnya yang berasal dari kenaikan nilai tanah dan kendaraan. Tidak terdapat penambahan aset berupa rumah baru di Sentul atau investasi usaha di Cipete dalam dua periode laporan tersebut. Hal ini konsisten dengan klarifikasi yang disampaikan.

Respons Kejaksaan Agung

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Dr. Ketut Sumedana, yang turut hadir dalam konferensi pers, menyatakan bahwa institusi mendukung penuh transparansi yang dilakukan Jampidsus. “Kami melihat ini sebagai serangan balik dari pihak-pihak yang tidak senang dengan penanganan kasus-kasus besar oleh Kejaksaan,” kata Ketut. Ia mengingatkan bahwa penyebar hoaks bisa dijerat dengan UU ITE.

Pengamat hukum dari Universitas Indonesia, Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji, menilai bahwa klarifikasi seperti ini penting untuk menjaga kepercayaan publik. “Pejabat penegak hukum memang harus siap dikritik, tetapi tuduhan tanpa bukti hanya akan menggerus wibawa lembaga,” ujarnya.

Penutup dan FAQ

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pihak yang secara resmi mengakui sebagai sumber penyebar foto dan narasi viral tersebut. Febrie berharap klarifikasi ini dapat mengakhiri spekulasi yang berkembang. “Saya akan terus bekerja memberantas korupsi. Apapun gangguannya, kami tidak akan mundur,” pungkasnya.