Kasus Dokter Icha, Keluarga Minta Parpol Sanksi Tiga Anggota DPRD TTU

Langkah pencarian keadilan bagi almarhumah dr. Eliza Princila Utami Pakaenoni atau yang akrab disapa dr. Icha terus bergulir ke tingkat nasional. Pihak keluarga bersama tim kuasa hukum resmi mendatangi jajaran pengurus pusat partai politik di Jakarta guna menuntut tindakan tegas terhadap tiga oknum anggota DPRD Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Nusa Tenggara Timur, yang telah berstatus sebagai tersangka dugaan intimidasi.

Keluarga menilai langkah hukum pidana yang tengah berjalan di kepolisian perlu diimbangi dengan sanksi moral dan etik dari partai pengusung. Kehadiran wakil rakyat yang diduga menyalahgunakan wewenang hingga menekan tenaga kesehatan dinilai mencederai amanat publik serta marwah profesi medis di daerah.

Kronologi dan Dinamika Desakan Keadilan

Proses panjang yang dihadapi keluarga dr. Icha bermula dari rangkaian peristiwa intimidasi yang dialami almarhumah saat menjalankan tugas pelayanan medis. Berikut rangkaian perkembangan penanganan perkara tersebut:

1. Insiden Dugaan Intimidasi: Tiga oknum anggota dewan diduga melakukan intimidasi dan persekusi terhadap dr. Icha terkait urusan pelayanan kesehatan di Kabupaten TTU.
2. Penetapan Status Tersangka: Aparat penegak hukum resmi menaikkan status perkara ke tingkat penyidikan dan menetapkan ketiga wakil rakyat tersebut sebagai tersangka tindak pidana intimidasi.
3. Langkah ke Pimpinan Pusat Parpol: Keluarga bersama tim advokat terbang ke Jakarta mendatangi DPP partai politik terkait untuk meminta penjatuhan sanksi pemecatan atau proses Pergantian Antarwaktu (PAW).

"Kami meminta pimpinan partai politik menunjukkan komitmen moral mereka kepada masyarakat. Anggota dewan yang sudah menjadi tersangka intimidasi terhadap tenaga medis tidak boleh dibiarkan berlindung di balik jabatan politik," tegas perwakilan tim kuasa hukum keluarga.

Desakan Moral Menuju DPP Partai Politik

Kedatangan rombongan keluarga ke ibu kota menjadi sinyal bahwa penuntasan kasus ini tidak boleh mandek di tingkat lokal. Keberanian keluarga membawa aspirasi ini ke dewan pimpinan pusat partai politik diharapkan menjadi preseden baik dalam perlindungan profesi dokter di pelosok negeri.

Pihak keluarga memaparkan sejumlah dampak psikologis mendalam yang dialami almarhumah sebelum mengembuskan napas terakhir. Karena itu, sanksi tegas berupa pencopotan jabatan dinilai sangat pantas agar tidak menimbulkan kesan impunitas bagi pejabat publik yang berurusan dengan hukum pidana.

Harapan Terhadap Transparansi Penegakan Hukum

Selain mendorong sanksi etik internal partai, keluarga dr. Icha mengimbau jajaran kepolisian dan kejaksaan untuk menuntaskan berkas perkara tanpa intervensi kekuasaan. Perlindungan terhadap keselamatan serta kehormatan tenaga medis merupakan prioritas fundamental yang dijamin undang-undang.

Dukungan publik terhadap kasus dr. Icha terus mengalir, terutama dari kalangan ikatan profesi kesehatan dan aktivis perempuan di Nusa Tenggara Timur. Mereka berharap kasus ini menjadi titik balik reformasi etika para wakil rakyat ketika berinteraksi dengan pelayan masyarakat di garda terdepan.