KULON PROGO — Warga Kalibawang Siap Lepas Lahan RSUD Baru

Rencana strategis pembenahan fasilitas kesehatan di wilayah utara Kabupaten Kulon Progo akhirnya menemui titik terang. Masyarakat Kecamatan Kalibawang menyatakan kesiapan mereka untuk merelakan lahan milik warga demi berdirinya Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) baru. Kehadiran RSUD di kawasan perbukitan utara ini memang sudah lama menjadi impian warga yang selama ini harus menempuh perjalanan jauh untuk mendapatkan pelayanan medis lanjutan.

Langkah awal proyek pembebasan lahan kini mulai memasuki tahap sosialisasi yang makin intensif. Keterbukaan warga dalam merespons wacana ini menjadi angin segar bagi pemerintah daerah. Pasalnya, selama bertahun-tahun, warga di kawasan perbukitan Menoreh hanya mengandalkan Puskesmas untuk berobat. Jika membutuhkan penanganan medis tingkat lanjut atau situasi darurat, mereka harus menempuh jarak puluhan kilometer menuju RSUD Wates, Sleman, atau bahkan masuk ke kota Yogyakarta.

Dukungan Penuh Demi Pemerataan Akses Kesehatan

Pemerataan fasilitas kesehatan medis di Kulon Progo memang menjadi perhatian mendesak. Selama ini, ketimpangan akses antara wilayah selatan yang terfasilitasi lengkap dan wilayah utara kerap dikeluhkan. Dengan rencana pemusatan pembangunan RSUD di Kalibawang, ribuan warga di kecamatan sekitarnya seperti Samigaluh dan Girimulyo dipastikan bakal menerima manfaat langsung secara signifikan.

Kebutuhan akan pelayanan kesehatan darurat yang cepat tanggap menjadi alasan utama mengapa warga memberikan lampu hijau terhadap proyek ini. Resiko keselamatan pasien dalam perjalanan rujukan yang memakan waktu lama kini bisa dipangkas jika rumah sakit ini resmi berdiri.

"Kami sangat mendukung penuh pembangunan RSUD ini karena sudah lama warga perbukitan menantikan fasilitas medis yang memadai. Namun, kami berharap proses ganti rugi dilakukan secara transparan dan manusiawi tanpa ada pihak yang dirugikan," ungkap salah seorang tokoh masyarakat setempat.

Keterbukaan warga untuk merelakan lahan milik pribadi—baik pekarangan rumah maupun lahan pertanian produktif—membuktikan tingginya kesadaran sosial demi kepentingan bersama. Antusiasme masyarakat ini menjadi modal sosial mendasar bagi kelancaran proyek strategis Pemkab Kulon Progo.

Dua Syarat Utama: UGR Layak dan Pelibatan Warga Lokal

Meski memberikan dukungan penuh, warga Kalibawang melayangkan dua syarat krusial yang wajib dipenuhi oleh pihak pemerintah. Pertama, penentuan Uang Ganti Rugi (UGR) harus dipatok secara wajar dan layak. Warga meminta proses appraisal tanah dilakukan secara independen dan tidak merugikan pemilik lahan, mengingat tanah tersebut merupakan aset penghidupan utama mereka.

Syarat kedua yang tidak kalah penting adalah komitmen penyerapan tenaga kerja lokal. Warga mendesak agar pemerintah dan pengelola proyek memberikan porsi prioritas bagi masyarakat setempat, baik saat tahap konstruksi fisik bangunan maupun ketika RSUD sudah resmi beroperasi secara penuh.

Berikut adalah poin-poin kesepakatan dan harapan yang disampaikan oleh warga terkait pembebasan lahan RSUD Kalibawang:

Mendorong Sentra Ekonomi Baru di Perbukitan Menoreh

Pembangunan RSUD Kalibawang tidak hanya sekadar menghadirkan fasilitas pengobatan, tetapi juga berpotensi memicu munculnya pusat pertumbuhan ekonomi baru di utara Kulon Progo. Hadirnya fasilitas umum berskala besar diyakini bakal menggerakkan roda ekonomi lokal melalui tumbuhnya usaha jasa kos, warung makan, area pertokoan, hingga sektor transportasi pendukung.

Pemerintah Kabupaten Kulon Progo berjanji akan mengawal proses pengadaan tanah ini dengan mengedepankan asas keadilan dan musyawarah mufakat. Kesepakatan yang harmonis antara pemerintah dan warga menjadi kunci utama terwujudnya layanan kesehatan yang inklusif serta berkeadilan di bumi Menoreh.

Dengan komunikasi yang terus terjalin transparan, pematokan lahan dan tahap konstruksi diharapkan bisa berjalan sesuai rencana tanpa memicu konflik sosial di tengah masyarakat.