Liputan6 Ungkap Hoaks Pendaftaran Pemutihan Pajak Kendaraan Gratis

Cakrawala digital kembali diramaikan oleh narasi yang terlalu indah untuk menjadi kenyataan. Sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim adanya program pemutihan pajak kendaraan bermotor secara gratis untuk tahun 2026 telah menyebar cepat, memantik gelombang harapan di tengah beban ekonomi yang tak ringan. Unggahan itu disertai sebuah tautan pendaftaran yang tampak meyakinkan, seolah membuka gerbang menuju keringanan biaya yang telah lama dinantikan oleh jutaan pemilik kendaraan. Namun, di balik visual yang rapi dan kata-kata manis itu, tersimpan jebakan digital yang siap menelan data pribadi para penggunanya. Tim Cek Fakta Liputan6.com segera melakukan investigasi mendalam terhadap klaim yang beredar masif ini. Hasilnya tegas dan tak terbantahkan: klaim tersebut sepenuhnya palsu. Tidak ada kebijakan resmi dari pemerintah maupun instansi terkait yang membuka pendaftaran pemutihan pajak kendaraan gratis melalui tautan tersebut. Ini adalah modus penipuan digital berkedok program pemerintah, yang dirancang untuk mengeksploitasi harapan publik di tengah ketidakpastian.

Awal Mula Beredarnya Klaim Gratis

Cerita ini bermula dari sejumlah tangkapan layar yang beredar di grup-grup WhatsApp dan linimasa Facebook. Dalam unggahan itu, sebuah poster digital menampilkan logo Kementerian Keuangan dan Korps Lalu Lintas Polri, lengkap dengan tipografi resmi yang sekilas sulit dibedakan dari komunikasi pemerintah yang sah. "Daftar Sekarang! Pemutihan Pajak Kendaraan Gratis 2026. Bebas Denda, Bebas Biaya Balik Nama," demikian bunyi teks promosinya. Ribuan warganet langsung bereaksi. Di kolom komentar, banyak yang menandai sanak saudara, berbagi tautan dengan semangat, dan bahkan meluapkan rasa syukur karena merasa akhirnya ada solusi bagi tunggakan pajak yang menggunung. Harapan itu begitu terang, hingga menutupi kewaspadaan. Pihak Kepolisian Daerah Metro Jaya, melalui Kepala Subdirektorat Pembinaan dan Penegakan Hukum Direktorat Lalu Lintas, AKBP Fahri Siregar, dengan tegas membantah adanya program tersebut. "Itu hoaks. Kami tidak pernah mengeluarkan tautan pendaftaran melalui media sosial tidak resmi," ujarnya dalam konferensi pers yang digelar daring, Selasa (9/12/2025).

Membedah Anatomi Tautan Palsu

Tautan yang disebarkan itu menggunakan domain mencurigakan dengan akhiran yang tidak lazim, seperti ".id-reg.xyz". Saat diklik, halaman akan meminta pengguna mengisi data pribadi yang sangat sensitif: mulai dari nama lengkap, nomor induk kependudukan (NIK), alamat, hingga nomor polisi kendaraan. Bahkan, di beberapa versi, situs meminta unggahan foto kartu tanda penduduk (KTP) dan surat tanda nomor kendaraan (STNK). Ini adalah teknik phishing klasik yang kini dibungkus dengan isu populis. Data yang terkumpul berpotensi disalahgunakan untuk berbagai kejahatan, termasuk pengajuan pinjaman daring ilegal atau pencurian identitas. Berdasarkan data Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), modus penipuan berkedok program pemerintah telah meningkat 47 persen sepanjang tahun 2025.

"Setiap kali ada kebijakan populer, langsung bermunculan pihak tak bertanggung jawab yang memanfaatkannya. Kami mengimbau masyarakat untuk selalu memverifikasi informasi melalui kanal resmi," tegas AKBP Fahri Siregar.

Tidak Ada Pemutihan Tanpa Dasar Hukum

Pemutihan pajak kendaraan adalah kebijakan yang sah dan pernah diberlakukan di berbagai daerah, namun implementasinya selalu didasari peraturan kepala daerah (gubernur) yang diumumkan secara resmi. Program semacam ini tidak pernah gratis sepenuhnya; biasanya mencakup penghapusan denda keterlambatan atau pengurangan biaya balik nama, sementara pokok pajak tetap harus dilunasi. Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah mencatat, pada 2025 hanya tiga provinsi yang mengajukan usulan pemutihan pajak, dan semuanya dijadwalkan selesai sebelum akhir tahun. Tidak ada satu pun program yang berjalan hingga 2026 atau dilakukan melalui pendaftaran online di luar sistem resmi. Sistem pembayaran pajak kendaraan nasional kini terintegrasi dalam aplikasi "SIGNAL" (Sistem Informasi Pajak Kendaraan Nasional) yang dikelola Korlantas Polri. Segala bentuk pendaftaran, pembayaran, atau keringanan hanya dapat diakses melalui aplikasi resmi tersebut atau laman milik Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) masing-masing provinsi.

Edukasi Digital Adalah Tameng

Eka Putri, seorang ibu rumah tangga di Bekasi, mengaku nyaris terjebak. "Saya lihat di grup arisan, teman-teman share. Saya langsung klik dan isi data. Untung suami saya cepat mencegah sebelum saya kirim foto KTP," tuturnya dengan suara sedikit bergetar. Pengalaman serupa dialami banyak orang yang rentan menjadi korban karena minimnya literasi digital. Jebakan ini begitu halus, karena ia menyentuh titik terdalam kebutuhan rakyat: keringanan di tengah himpitan. Psikolog komunikasi Dr. Retno Listyarti menjelaskan bahwa hoaks finansial memiliki tingkat keberhasilan yang tinggi karena memanfaatkan "cognitive bias of hope" — di mana otak cenderung memproses informasi yang memberi harapan secara kurang kritis.

Langkah Cepat Pemerintah dan Platform

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) bergerak cepat. Hanya dalam waktu 24 jam sejak laporan diterima, setidaknya empat domain palsu telah diblokir. Pihak Kemenkominfo juga berkoordinasi dengan Meta dan Google untuk menghapus unggahan asli dari peredaran. Namun, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kemenkominfo, Semuel Abrijani, mengingatkan bahwa pemutusan akses hanyalah solusi sementara. "Yang lebih penting adalah membangun imunitas digital. Setiap orang harus punya kebiasaan `saring sebelum sharing`," ujarnya. --- FAQ Esensial [SOCIAL_TWEET]: Hati-hati! Liputan6 bongkar hoaks pendaftaran pemutihan pajak kendaraan gratis 2026. Jangan klik link mencurigakan, data pribadi Anda taruhannya. Simak faktanya: [tautan] [SOCIAL_TG]: Laporan eksklusif: Tim Cek Fakta Liputan6 membongkar skema phishing berkedok pemutihan pajak kendaraan gratis. Semua yang perlu Anda tahu tentang modus ini dan cara menghindarinya.