MANILA — DPR Filipina Periksa Harta Kekayaan Wapres Sara Duterte

Dugaan ketidaksesuaian aset pejabat publik kembali mengguncang panggung politik Filipina. Kali ini, sorotan tajam tertuju langsung kepada Wakil Presiden Sara Duterte dan sang suami, Manases Carpio. Tim penuntut DPR Filipina bersiap mencocokkan dokumen pendapatan perusahaan serta kepemilikan properti milik pasangan tersebut dengan Laporan Harta Kekayaan dan Kewajiban (SALN) yang dilaporkan ke negara.

Langkah pemeriksaan menyeluruh ini ditegaskan oleh mantan anggota parlemen yang kini menjabat sebagai penasihat sekaligus juru bicara tim penuntutan DPR, Robert Ace Barbers. Dalam wawancara siaran radio DZBB AM, Barbers menjelaskan bahwa transparansi laporan kekayaan seorang pejabat tinggi negara harus diuji melalui bukti-bukti riil di lapangan.

"Kami akan memeriksa catatan korporasi di Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) serta transaksi pembelian properti untuk memverifikasi apakah seluruh aset tersebut sudah dicantumkan secara akurat dalam SALN," ujar Barbers.

Kronologi dan Rencana Penyelidikan Parlemen

Langkah pengusutan terhadap kekayaan orang nomor dua di Filipina ini dilakukan menyusul meningkatnya tekanan publik terkait akuntabilitas anggaran dan kepemilikan aset para pejabat elit. DPR Filipina menyusun tahapan sistematis untuk membedah laporan keuangan sang wakil presiden:

1. Pengumpulan Dokumen Legal Perusahaan: Parlemen mengumpulkan data resmi dari Securities and Exchange Commission (SEC) Filipina terkait seluruh unit bisnis dan portofolio saham milik Sara Duterte dan Manases Carpio.
2. Audit Catatan Badan Registrasi Tanah: Tim penuntut menelusuri akta jual beli properti, tanah, dan bangunan yang tercatat atas nama keluarga Duterte untuk melihat kesesuaian nilai transaksi.
3. Uji Silang Dokumen SALN: Membandingkan data riil dari lembaga otoritas keuangan dengan lembar SALN tahunan yang telah dilaporkan kepada publik dan komisi antirasuah.

Uji Transparansi dan Akuntabilitas Pejabat Negara

Di Filipina, SALN (Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth) merupakan instrumen hukum vital yang wajib diisi oleh setiap pejabat publik. Dokumen ini berfungsi sebagai benteng pertahanan utama dalam mencegah praktik korupsi, kolusi, serta kekayaan yang tidak wajar selama menjabat.

Sorotan terhadap kepemilikan aset Sara Duterte menjadi babak baru dari tensi politik yang memanas di Manila. Berbagai kalangan menilai bahwa langkah DPR ini bukan sekadar urusan administratif belaka, melainkan pembuktian komitmen penegakan hukum tanpa pandang bulu terhadap lingkaran kekuasaan tertinggi.

• Fokus Penyelidikan: Pendapatan korporasi, kepemilikan saham, aset tanah, dan bangunan mewah.
• Pihak Terdampak: Wakil Presiden Sara Duterte dan suaminya, pengacara Manases Carpio.
• Implikasi Hukum: Ketidaksesuaian laporan SALN dapat berujung pada sanksi administratif hingga gugatan pemakzulan (impeachment).

Hingga laporan ini diturunkan, pihak Wakil Presiden Sara Duterte belum merilis pernyataan resmi baru terkait rencana audit silang dokumen SEC dan kepemilikan properti tersebut. Kendati demikian, publik Filipina kini menantikan transparansi penuh dari proses verifikasi yang sedang digulirkan oleh parlemen.