Manila — Mantan Hakim Sandiganbayan Jadi Saksi Sidang Pemakzulan Sara Duterte

Sidang pemakzulan terhadap Wakil Presiden Filipina, Sara Duterte, kembali memanas di Manila. Memasuki agenda pemeriksaan Pasal II terkait dugaan kekayaan tersembunyi dan pelanggaran integritas keuangan, tim penuntut menghadirkan sosok berpengaruh di ranah hukum Filipina, yakni mantan Ketua Pengadilan Antikorupsi (Sandiganbayan), Amparo Cabotaje-Tang, sebagai saksi pertama.

Langkah jaksa penuntut umum memanggil Cabotaje-Tang memicu tensi tinggi di ruang sidang. Sosok purnatugas ini dipanggil secara khusus untuk mengupas tuntas prinsip-prinsip hukum yang mengatur kewajiban pelaporan harta kekayaan pejabat publik serta pembuktian aset tak wajar atau hidden wealth yang menjadi sorotan utama dalam dakwaan.

Profil Singkat dan Rekam Jejak Amparo Cabotaje-Tang

Nama Amparo Cabotaje-Tang bukanlah sosok asing dalam sistem peradilan Filipina. Sebelum pensiun dari Sandiganbayan, ia dikenal luas sebagai figur hakim berintegritas tinggi yang tegas menangani kasus-kasus korupsi kakap di kalangan pejabat tinggi negara. Pengalamannya puluhan tahun di lembaga penegak hukum menjadikannya rujukan penting dalam hukum tata kelola pemerintahan dan akuntabilitas aset pejabat.

Dalam persidangan, jaksa bermaksud menggali pandangan kepakaran Cabotaje-Tang seputar:

• Kepatuhan pejabat negara terhadap pengisian Laporan Harta Kekayaan, Kewajiban, dan Kekayaan Bersih (SALN).
• Indikator yuridis terkait dana siluman atau anggaran rahasia (confidential and intelligence funds).
• Yurisprudensi penanganan perkara gratifikasi, konflik kepentingan, serta kepemilikan aset tersembunyi.

Keberatan Keras dari Pihak Pembela Sara Duterte

Kehadiran Cabotaje-Tang di kursi saksi langsung mendapat penolakan keras dari tim penasihat hukum Sara Duterte. Pihak pembela menilai bahwa kehadiran mantan hakim agung tersebut tidak relevan sebagai saksi fakta karena tidak terlibat langsung dalam pembukuan atau administrasi kantor Wakil Presiden.

"Kehadiran saksi ahli untuk menginterpretasikan prinsip hukum seharusnya menjadi kewenangan majelis hakim pemakzulan, bukan diarahkan melalui kesaksian jaksa penuntut," tegas perwakilan tim kuasa hukum pembela saat mengajukan nota keberatan resmi di persidangan.

Pihak pembela berargumen bahwa Pasal II dalam dakwaan pemakzulan harus dibuktikan melalui bukti material konkret, bukan sekadar opini hukum dari mantan pejabat peradilan. Kendati demikian, jaksa bergeming dan menilai keahlian Cabotaje-Tang sangat esensial untuk memberi parameter yang objektif bagi publik dan majelis hakim perihal batasan etika serta hukum kepemilikan harta seorang pejabat tinggi.

Dampak Politis Sidang Pemakzulan di Filipina

Kasus pemakzulan Sara Duterte ini menjadi babak baru perseteruan politik di Filipina, terutama menyusul retaknya hubungan antara klan Duterte dan Presiden Ferdinand Marcos Jr. Publik kini menyoroti bagaimana proses peradilan etik dan hukum ini berjalan secara transparan di tengah tudingan adanya motif politik di balik proses pemakzulan tersebut.

Keputusan majelis hakim untuk menerima atau membatasi keterangan Amparo Cabotaje-Tang dinilai akan menjadi preseden krusial yang menentukan arah pemeriksaan pasal-pasal dakwaan berikutnya terhadap sang Wakil Presiden.