Marak Praktik Jual Kendaraan Kredit 'STNK Only' di Medsos

Di berbagai platform media sosial, terutama grup jual-beli daring dan unggahan personal, muncul fenomena yang semakin meresahkan dan berpotensi besar menjerat masyarakat dalam pusaran masalah hukum: penjualan kendaraan bermotor dengan label 'STNK Only'. Di balik tawaran harga yang tampak sangat menggiurkan dan jauh di bawah harga pasaran, praktik ini menyimpan modus operandi yang justru mengancam posisi pembeli sebagai pihak yang paling dirugikan, karena kendaraan yang diperjualbelikan sejatinya masih berstatus sebagai objek jaminan fidusia di bawah ikatan kontrak kredit atau leasing yang belum lunas.

Fenomena di Balik Layar Media Sosial

Maraknya penawaran 'STNK Only' bukanlah sekadar tren sesaat. Ini adalah indikasi dari tekanan ekonomi yang mendorong sebagian debitur untuk mencari jalan pintas melepaskan kewajiban finansialnya. Mekanisme ini terjadi ketika pemilik kendaraan yang masih dalam masa kredit ingin menjual kendaraannya tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari pihak leasing. Alih-alih menyelesaikan pelunasan, penjual hanya menyerahkan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) beserta kunci dan fisik kendaraan kepada pembeli. Sementara itu, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), yang merupakan dokumen kepemilikan sah primer, masih ditahan oleh perusahaan pembiayaan sebagai jaminan hingga seluruh angsuran dilunasi. Transaksi ini biasanya dikemas dengan narasi 'oper kredit', 'over kredit tanpa ribet', atau 'jual cepat butuh uang', namun tanpa melalui prosedur resmi pengalihan kredit seperti yang diatur dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia.

Bagaimana Modus Operandi Penjualan 'STNK Only'?

Modus penjualan ini sangat sistematis, dan seringkali memanfaatkan kelengahan pembeli yang tergiur oleh nominal harga yang rendah serta minimnya literasi hukum. Berikut adalah alur umum yang kerap terjadi dalam praktik 'STNK Only':

• Fase Penawaran Agresif: Penjual memasang iklan di platform seperti Facebook Marketplace, grup WhatsApp, dan forum jual-beli daring. Mereka menonjolkan harga miring dan kondisi kendaraan yang masih prima. Istilah 'STNK Only' sengaja ditulis untuk menyaring pembeli yang tidak mempermasalahkan status legal kendaraan.
• Fase Transaksi Informal: Setelah ada kesepakatan harga, transaksi dilakukan secara tunai tanpa melibatkan notaris atau akta resmi. Bukti pembayaran dan penyerahan kendaraan hanya berupa kuitansi di bawah tangan, yang secara hukum sangat lemah untuk membuktikan pengalihan hak milik.
• Fase 'Lepas Tangan': Penjual menerima uang, menyerahkan kendaraan dan STNK, lalu menghilang atau tidak lagi melanjutkan pembayaran angsuran. Cicilan bulanan yang tersisa menjadi tanggung jawab penjual di mata leasing, namun secara fisik kendaraan sudah berada pada pembeli baru.
• Fase Kritis: Saat pihak leasing melakukan penarikan (repossession) karena tunggakan atau pelanggaran kontrak, petugas leasing akan mendatangi alamat sesuai data kreditur. Karena kendaraan sudah berpindah tangan secara ilegal, pembelilah yang akan kehilangan kendaraan tersebut tanpa bisa menuntut pengembalian uangnya.

Konsekuensi Hukum yang Mengintai Pembeli dan Penjual

Dari perspektif hukum, praktik ini merupakan pelanggaran serius yang tidak bisa dianggap enteng. Secara perdata, pembeli tidak akan pernah bisa mengurus balik nama kepemilikan karena BPKB dikuasai leasing. Kepemilikan hanya sah jika ada faktur dan BPKB, bukan hanya STNK. Secara pidana, penjualan kendaraan yang masih menjadi objek fidusia tanpa izin tertulis dari kreditur dapat dijerat dengan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang mengancam pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda. Selain itu, jika penjual berniat jahat dengan menghilang setelah menerima uang, unsur penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP dapat diterapkan.

“Masyarakat harus waspada. Jika menemukan penawaran kendaraan dengan label 'STNK Only', bisa dipastikan kendaraan tersebut masih dalam status kredit bermasalah. Pembeli tidak memiliki hak kepemilikan seinci pun. Jika kendaraan itu ditarik leasing, pembeli tidak bisa melapor karena secara hukum ia bukan korbannya, melainkan hanya pemegang fisik ilegal,” ujar seorang praktisi hukum yang enggan disebutkan namanya saat diwawancarai melalui sambungan telepon.

Bagi pemilik leasing, praktik ini juga menimbulkan kerugian besar. Selain menurunkan kualitas portofolio kredit, perusahaan pembiayaan harus mengeluarkan biaya ekstra untuk pelacakan dan penarikan unit yang lokasinya sudah tidak jelas karena dijual kepada pihak ketiga yang tidak dikenal. Hal ini memicu pengawasan yang semakin ketat dari pihak leasing terhadap pergerakan aset debitur mereka, termasuk penggunaan teknologi GPS tracker yang terintegrasi secara permanen pada kendaraan baru.

Mengapa Praktik 'STNK Only' Tetap Subur Meski Risikonya Tinggi?

Fenomena ini persis seperti teori demand and supply dalam ekonomi bawah tanah. Tingginya permintaan akan kendaraan murah tanpa prosedur kredit yang rumit dari sisi pembeli bertemu dengan kebutuhan mendesak akan uang tunai dari sisi penjual yang gagal bayar. Faktor literasi keuangan dan hukum yang rendah di kalangan masyarakat menengah ke bawah menjadi katalis utama. Banyak pembeli yang tidak memahami bahwa STNK adalah dokumen registrasi, bukan dokumen kepemilikan. Mereka mengira bahwa memegang STNK dan kendaraan fisik sudah cukup untuk membuktikan 'kepemilikan', tanpa menyadari bahwa secara regulasi, kendaraan itu adalah milik perusahaan pembiayaan hingga kredit lunas. Ditambah lagi, proses balik nama yang dianggap ribet dan mahal oleh sebagian orang turut melanggengkan logika transaksi 'asal jalan' ini.

Perkembangan teknologi digital justru menjadi pisau bermata dua. Di satu sisi, media sosial mempermudah akses informasi dan edukasi hukum. Namun di sisi lain, platform ini menyediakan etalase raksasa yang anonim dan sulit dikontrol, tempat para pelaku jual-beli ilegal leluasa beroperasi dan saling terhubung tanpa verifikasi identitas yang ketat.

Situasi ini menuntut peran aktif dari berbagai pihak. Kepolisian perlu memperkuat patroli siber untuk menutup akun-akun penjual yang menawarkan skema ilegal ini. Sementara itu, perusahaan leasing idealnya memberikan kemudahan prosedur take over atau pengalihan kredit yang legal dan transparan, agar masyarakat tidak mencari jalan pintas yang melanggar hukum. Bagi calon pembeli, kewaspadaan mutlak diperlukan: jangan pernah membeli kendaraan tanpa BPKB asli, dan pastikan untuk mengecek status fidusia kendaraan melalui layanan resmi yang disediakan oleh Kementerian Hukum dan HAM sebelum menyerahkan uang sepeser pun.