Menteri PU Temukan 6.000 Pegawai Terindikasi Judi Online

[JAKARTA] — Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkap temuan mengejutkan di lingkungan kementeriannya. Sebanyak 6.000 pegawai terindikasi melakukan transaksi judi online (judol), sementara 4.000 pegawai lainnya terbukti memanipulasi data absen. Pengungkapan ini menjadi pukulan telak bagi citra birokrasi yang tengah digalakkan pemerintah.

Ratusan Ribu Data Absen Palsu Terungkap

Selain indikasi judol, Menteri Dody juga menyoroti praktik kecurangan absen yang meluas. Dari hasil audit internal, ditemukan bahwa 4.000 pegawai sengaja melaporkan kehadiran palsu, baik melalui sistem fingerprint maupun aplikasi digital. "Mereka datang hanya untuk memfoto absen lalu pergi, atau bahkan tidak hadir sama sekali namun absennya diatur," ungkap Menteri Dody dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (29/10). Praktik ini diperkirakan merugikan negara hingga miliaran rupiah per bulan dari gaji yang tidak layak diterima.

"Kami menemukan sekitar 6.000 pegawai yang melakukan transaksi judi online. Ini sangat memprihatinkan dan kami akan mengambil tindakan tegas. Tidak ada toleransi bagi oknum yang merusak integritas ASN."
— Menteri PU Dody Hanggodo

Modus operandi yang terungkap beragam. Untuk judi online, pegawai memanfaatkan waktu kerja, menggunakan perangkat kantor, bahkan ada yang menyalahgunakan jaringan internet kementerian. Sementara itu, kecurangan absen kerap terjadi di unit-unit yang minim pengawasan, seperti proyek lapangan dan dinas luar kota. Temuan ini didapat setelah Kementerian PU bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) serta Inspektorat Jenderal.

Langkah Tegas Kementerian PU

Menyikapi temuan ini, Kementerian PU langsung membentuk tim investigasi khusus. Tim akan memeriksa setiap pegawai yang terindikasi terlibat, termasuk memanggil yang bersangkutan untuk klarifikasi. Sanksi yang dijatuhkan bervariasi, mulai dari teguran tertulis, penundaan kenaikan pangkat, hingga pemberhentian dengan hormat atau tidak hormat, tergantung tingkat pelanggaran.

• 6.000 pegawai terindikasi transaksi judi online — akan diperiksa oleh Inspektorat Jenderal.
• 4.000 pegawai terbukti memanipulasi absen — dikenai sanksi disiplin berat.
• Data diserahkan ke BKN dan Kemenpan RB untuk registrasi sanksi nasional.
• Kementerian PU memutus akses internet ke situs judi di lingkungan kantor.

Menteri Dody juga menginstruksikan setiap direktorat untuk melakukan pengawasan harian yang lebih ketat. Sistem absen akan diperbarui dengan teknologi face recognition dan integrasi domisili lokasi kehadiran. "Kami ingin menciptakan efek jera. ASN harus jadi teladan, bukan justru terjerat judol," tegasnya.

Reaksi Publik dan Pakar

Temuan ini menuai beragam reaksi. Koordinator MAKI, Boyamin Saiman menilai ini adalah bukti bahwa kebocoran anggaran dan penyalahgunaan wewenang masih merajalela. "Judi online dan absen palsu adalah bentuk korupsi waktu dan uang negara. Harus ada sanksi pidana bagi yang melanggar," ujarnya. Sementara itu, Direktur Eksekutif Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta agar data pegawai yang terlibat judol diumumkan ke publik sebagai bentuk transparansi.

Di sisi lain, pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia, Dr. Agus Pramono, menyoroti lemahnya pengawasan internal. "Banyaknya pegawai yang berani melakukan transaksi judol dan absen palsu menunjukkan bahwa sistem kontrol di Kementerian PU belum berjalan efektif. Ini harus dibenahi secara fundamental," katanya. Ia menyarankan agar Kementerian PU segera melakukan rotasi pegawai di unit-unit rawan dan memperkuat audit dadakan.

Kementerian PU berjanji akan merampungkan investigasi dalam waktu 30 hari ke depan. Semua temuan akan dilaporkan ke Presiden dan Kemenpan RB untuk ditindaklanjuti secara nasional. Langkah ini diharapkan menjadi preseden bagi kementerian lain untuk melakukan pembersihan serupa.