NTB Cabut Pergub Tarif Penginapan Jelang Gelaran MotoGP 2026

Langkah mengejutkan namun strategis diambil oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB). Menjelang perhelatan balap motor paling bergengsi di dunia, MotoGP 2026 di Sirkuit Internasional Mandalika, pemerintah daerah resmi mencabut Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 9 Tahun 2022 yang sebelumnya mengatur tentang batas atas tarif akomodasi dan penginapan.

Keputusan ini diambil guna memberikan fleksibilitas pasar sekaligus menata ulang ekosistem perhotelan di Lombok agar lebih kompetitif, transparan, dan tidak menimbulkan polemik berkepanjangan antara pelaku usaha dengan wisatawan.

Kilas Balik: Dari Pembatasan Hingga Deregulasi

Dinamika regulasi tarif kamar hotel di kawasan Lombok telah melalui proses panjang sejak ajang MotoGP pertama kali digelar di Mandalika. Berikut adalah kronologi perjalanan kebijakan akomodasi tersebut:

1. Tahun 2022: Pemprov NTB menerbitkan Pergub Nomor 9 Tahun 2022 untuk membendung lonjakan harga hotel yang sempat melambung hingga puluhan kali lipat pada gelaran debut MotoGP Mandalika.
2. Periode 2023–2025: Regulasi pembatasan zona tarif menuai perdebatan teknis. Praktik di lapangan menunjukkan aturan ini sulit ditegakkan secara efektif, terutama pada transaksi melalui platform agen perjalanan daring (OTA) dan akomodasi informal.
3. Tahun 2026: Pemprov NTB resmi mencabut aturan batas tarif tersebut demi menciptakan iklim usaha yang lebih sehat serta mempersiapkan ekosistem pariwisata yang matang menyambut MotoGP 2026.

Alasan Utama di Balik Pencabutan Pergub

Pencabutan payung hukum pembatasan harga ini bukan tanpa alasan. Evaluasi komprehensif bersama pelaku industri pariwisata, PHRI (Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia), serta asosiasi travel agent menunjukkan bahwa intervensi harga kaku justru kerap memicu kebingungan di pasar.

"Pencabutan aturan ini diarahkan untuk menyehatkan mekanisme pasar tanpa mengorbankan perlindungan konsumen. Kita ingin seluruh pelaku industri pariwisata bergerak dengan standar pelayanan yang sebanding dengan harga yang mereka tawarkan kepada penonton MotoGP," ungkap perwakilan pemerintah daerah dalam evaluasi regulasi pariwisata.

Sebagai gantinya, pemerintah daerah mendorong skema pengawasan berbasis etika bisnis, transparansi paket pemesanan, dan peningkatan suplai kamar di seluruh wilayah Lombok maupun pulau-pulau satelit di sekitarnya.

Strategi Baru Menjaga Stabilitas Harga Penginapan

Meski batas tarif resmi dicabut, Pemprov NTB menegaskan tidak akan membiarkan praktik spekulasi liar merugikan wisatawan. Sejumlah langkah antisipatif disiapkan secara terpadu:

• Pengawasan Kolaboratif: Satgas Gabungan bersama asosiasi perhotelan akan memantau kewajaran harga dan kualitas layanan secara berkala.
• Optimalisasi Sarana Pendukung: Memperbanyak alternatif akomodasi seperti homestay desa wisata, glamping, serta kapal pesiar terapung untuk mengurai kepadatan hotel berbintang.
• Kanal Pengaduan Cepat: Membuka hotline resmi bagi wisatawan yang menemukan indikasi penipuan atau pembatalan sepihak oleh penyedia akomodasi.

Dengan regulasi yang lebih fleksibel, Lombok optimistis perhelatan MotoGP 2026 bakal berlangsung jauh lebih tertib, profesional, dan memberikan dampak ekonomi yang merata bagi masyarakat setempat.