Ombudsman Dorong Pengelolaan Resmi Seluruh Perlintasan Rel Pasca Insiden Kereta di Bekasi Timur

Jakarta, Warkini.com – Ombudsman Republik Indonesia telah menyelesaikan kajian cepat atau rapid assessment terkait akuntabilitas pelayanan publik dalam tragedi tabrakan dua kereta api di kawasan Bekasi Timur. Hasil kajian tersebut menyoroti krusialnya penataan dan pengelolaan perlintasan sebidang secara terstruktur demi mencegah terulangnya insiden serupa di masa mendatang.

Dalam pemaparannya, Ombudsman menekankan bahwa akar masalah kecelakaan transportasi tidak hanya terletak pada faktor manusia, tetapi juga pada absennya standar pengelolaan infrastruktur yang memadai. Lembaga pengawas itu mendorong pemerintah dan operator perkeretaapian untuk segera menertibkan perlintasan-perlintasan liar yang selama ini tidak dilengkapi dengan sistem keamanan standar.

Standarisasi Keamanan Jadi Prioritas

Anggota Ombudsman RI, Robert Na Endi Jaweng, secara tegas menyatakan bahwa normalisasi seluruh perlintasan sebidang menjadi kewajiban mutlak. Ia menekankan bahwa setiap titik persilangan antara jalur kereta dan jalan raya harus segera beralih status menjadi perlintasan resmi yang diawasi penuh.

"Perlintasan sebidang, misalnya, harus dilengkapi dengan palang pintu resmi, dijaga secara resmi, dan kemudian berbagai perangkat teknologi informasi yang memang harus diperkuat di titik-titik tersebut," ujar Robert dalam konferensi pers di Kantor Ombudsman RI, Jakarta Selatan, Rabu (1/7/2026).

Berdasarkan hasil kajian cepat yang digelar tim, masih banyak ditemukan perlintasan sebidang yang beroperasi tanpa pengawasan resmi. Kondisi ini dinilai sangat membahayakan karena masyarakat kerap menjadikan jalur tersebut sebagai akses umum tanpa adanya sistem peringatan dini yang mumpuni.

Evaluasi Sistemik dan Akuntabilitas

Ombudsman tidak hanya berfokus pada aspek teknis di lapangan. Laporan kajian ini juga menyoroti dimensi akuntabilitas penyelenggara pelayanan publik. Menurut catatan media kami, lembaga tersebut menyayangkan lemahnya koordinasi antar pemangku kepentingan yang menyebabkan perlintasan rawan tidak segera mendapatkan penanganan.

Kajian yang berlangsung secara intensif ini juga menggarisbawahi perlunya peningkatan kompetensi penjaga perlintasan. Penjaga resmi tidak hanya bertugas menurunkan palang pintu, tetapi harus memiliki kemampuan untuk berkoordinasi langsung dengan pusat kendali perjalanan kereta api untuk memastikan rute benar-benar steril saat kereta melintas.

Lebih lanjut, Ombudsman meminta agar teknologi pendeteksi otomatis seperti sensor kedatangan kereta dan kamera pemantau atau closed-circuit television (CCTV) yang terhubung dengan ruang kendali dipasang di seluruh titik rawan. Penguatan perangkat teknologi ini diyakini dapat meminimalisir kelalaian manusia yang seringkali menjadi pemicu utama kecelakaan di perlintasan sebidang.

Rekomendasi untuk Masa Depan

Insiden yang terjadi di Bekasi Timur menjadi momentum untuk melakukan transformasi total pada sistem keselamatan perkeretaapian. Ombudsman mendesak adanya inventarisasi ulang seluruh perlintasan, khususnya perlintasan ilegal yang kerap dibangun secara swadaya oleh warga. Penutupan atau pengalihan jalur menjadi opsi yang harus dipertimbangkan apabila standar keselamatan tidak dapat dipenuhi.

Hasil lengkap dari rapid assessment ini akan diserahkan kepada kementerian terkait serta pihak operator sebagai bahan evaluasi kebijakan transportasi publik. Ombudsman berharap agar pemerintah tidak lagi bersikap reaktif setelah terjadinya korban jiwa, melainkan mulai membangun sistem mitigasi yang terstruktur dan berkekuatan hukum tetap. Dengan pengelolaan resmi yang menyeluruh, diharapkan tidak ada lagi ruang bagi tragedi perlintasan yang merenggut nyawa dan merugikan masyarakat luas.