Pakar USU Desak Pemerintah Perketat Pengawasan Program Makan Bergizi Gratis

Insiden kesehatan yang menimpa sejumlah siswa pascapembagian paket Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, menjadi sinyal peringatan keras bagi pengambil kebijakan. Program strategis nasional yang digadang-gadang mampu meningkatkan kualitas gizi anak sekolah ini kini dituntut untuk segera berbenah dari segi tata kelola dan sistem pengawasan di lapangan.

Akademisi dari Universitas Sumatera Utara (USU), Wahyu Ario Pratomo, menegaskan bahwa pemerintah pusat maupun daerah tidak boleh memandang remeh persoalan higienitas dan rantai distribusi makanan. Menurutnya, kegagalan pengendalian mutu di tingkat teknis dapat menggerus kepercayaan publik terhadap program prioritas ini.

"Kejadian di Karo harus menjadi bahan evaluasi total. Tata kelola program MBG tidak hanya soal alokasi anggaran dan pemenuhan kuota porsi, melainkan mencakup standar ketat pemilihan vendor, kebersihan dapur pengolahan, hingga durasi distribusi makanan sampai ke tangan anak-anak," ujar Wahyu dalam keterangannya.

Titik Kritis Pengawasan: Dari Dapur hingga Meja Sekolah

Wahyu memaparkan bahwa penyediaan makanan siap santap dalam skala ribuan porsi setiap hari memiliki risiko keamanan pangan yang sangat tinggi. Ada sejumlah titik rawan yang wajib diawasi secara berkala oleh otoritas terkait agar kejadian serupa tidak berulang di daerah lain:

• Sertifikasi dan Kelayakan Dapur: Setiap penyedia katering atau dapur umum wajib mengantongi sertifikat laik higiene sanitasi jasaboga dari Dinas Kesehatan setempat.
• Manajemen Waktu Pengolahan: Makanan bergizi yang dimasak subuh rentan mengalami pembusukan bakteri jika dibiarkan pada suhu ruang lebih dari 4 jam sebelum dikonsumsi siswa.
• Rantai Distribusi Logistik: Pengemasan dan armada pengantaran harus dipastikan steril serta terlindung dari paparan panas ekstrem atau kontaminasi debu jalanan.
• Uji Sampel Harian: Pengambilan sampel makanan (food sample archiving) dari setiap kelompok masak sebelum dibagikan ke siswa sekolah.

Penguatan regulasi dan standardisasi operasional (SOP) menurutnya mutlak dijalankan tanpa kompromi. Pemerintah daerah tidak boleh sekadar menjadi penonton, melainkan harus membentuk satuan tugas terpadu yang melibatkan instansi kesehatan, dinas pendidikan, serta perwakilan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di daerah.

Kolaborasi dan Transparansi demi Menjaga Generasi Emas

Lebih lanjut, Wahyu menekankan bahwa keterlibatan pihak sekolah dan komite orang tua murid juga menjadi benteng pertahanan terakhir. Pihak guru perlu diedukasi untuk melakukan pemeriksaan organoleptik sederhana—seperti mengecek aroma, tekstur, dan warna makanan—sebelum makanan disantap oleh para murid di kelas.

Program Makan Bergizi Gratis sejatinya membawa misi mulia untuk menekan angka stunting dan meningkatkan konsentrasi belajar siswa. Namun, tanpa tata kelola yang transparan dan akuntabel, tujuan luhur tersebut berisiko terganjal masalah teknis. "Kesehatan dan keselamatan anak-anak adalah prioritas mutlak yang tidak bisa ditawar atas nama efisiensi logistik," pungkasnya.