PAKISTAN — Kementerian Kesehatan Ganti Sekretaris Tujuh Kali dalam 18 Bulan

Krisis kepemimpinan dan ketidakstabilan manajemen kini tengah mengguncang sektor pelayanan publik di Pakistan. Dalam kurun waktu yang terbilang sangat singkat, yakni 18 bulan terakhir, Kementerian Kesehatan Federal Pakistan tercatat telah melakukan gonta-ganti Sekretaris Kesehatan sebanyak tujuh kali. Fenomena bongkar-pasang pejabat tinggi ini memicu gelombang kekhawatiran dari para pakar kesehatan nasional, sebab kementerian yang menangani nyawa masyarakat tersebut dinilai mengidap penyakit "adhokisme" atau kebiasaan bergantung pada pejabat sementara.

Kondisi ini ironisnya terjadi di tengah masa jabatan Menteri Kesehatan Federal Pakistan, Mustafa Kamal. Banyak pihak menilai bahwa bergantinya pucuk pimpinan administrasi secara beruntun telah merusak kontinuitas program kerja dan meruntuhkan efisiensi pelayanan kesehatan publik di seluruh negeri.

Pengangkatan Pejabat Rangkap Jabatan di Tengah Krisis

Berdasarkan dokumen resmi yang beredar, pemerintah pusat Pakistan baru saja menunjuk Dr. Muhammad Fakhre Alam Irfan untuk mengisi posisi Sekretaris Divisi Layanan Kesehatan Nasional. Uniknya, pejabat golongan BS-22 dari Pakistan Administrative Service ini sebenarnya masih aktif menjabat sebagai Sekretaris Divisi Daya dan Energi (Power Division). Pengangkatan ini diberikan sebagai tugas tambahan untuk masa jabatan sementara selama tiga bulan atau hingga ditemukannya pejabat definitif.

Seorang pejabat senior kementerian mengungkapkan bahwa perombakan yang terus berulang ini bukanlah sepenuhnya wewenang menteri yang menjabat. Mekanisme birokrasi di Pakistan mengatur bahwa pengangkatan dan penarikan sekretaris kementerian berada di bawah kendali penuh Cabinet Secretariat dan Establishment Division, sehingga kementerian teknis kerap kali hanya menerima keputusan penunjukan dari pusat.

Tragedi Kebakaran PIMS dan Minimnya Evaluasi Reformasi

Sektor kesehatan Pakistan sebelumnya sempat diguncang oleh peristiwa tragis di Pakistan Institute of Medical Sciences (PIMS), salah satu rumah sakit rujukan terbesar di Islamabad. Dalam insiden kebakaran hebat tersebut, sebanyak 14 bayi baru lahir tewas mengenaskan. Tragedi memilukan ini seharusnya menjadi momentum evaluasi total bagi tata kelola rumah sakit dan kementerian.

Namun, para ahli menilai pemerintah tidak mengambil pelajaran berharga dari bencana tersebut. Hingga saat ini, lembaga-lembaga vital seperti rumah sakit PIMS, Polyclinic, serta sejumlah divisi dan departemen utama di bawah kementerian kesehatan masih terus dipimpin oleh pejabat pelaksana tugas (Plt) atau kepala sementara yang tidak memiliki kepastian wewenang jangka panjang.

Kronologi Instabilitas Kepemimpinan Kesehatan

Berikut adalah beberapa poin penting yang menggambarkan betapa parahnya krisis tata kelola di lingkungan Kementerian Kesehatan Federal Pakistan:

• Pergantian 7 Sekretaris dalam 18 Bulan: Selama masa jabatan Menteri Mustafa Kamal, tercatat sejumlah nama perwira senior seperti Nadeem Mahboob, Mirza Nasiruddin Mashood, hingga Waqarul Hasan datang dan pergi dari posisi Sekretaris Kesehatan.
• Jabatan Direktur Jenderal yang Rentan: Posisi Direktur Jenderal Kesehatan juga mengalami nasib serupa, di mana hampir tidak ada pejabat yang mampu bertahan menempati kursinya lebih dari tiga bulan.
• Kelumpuhan Lembaga Ancillary: Berbagai instansi pendukung dan fasilitas medis nasional ikut terbawa dalam arus ketidakpastian kepemimpinan karena ketidakhadiran pimpinan definitif.
• Putusnya Kontinuitas Kebijakan: Pergantian yang terlalu sering membuat setiap rencana strategis kesehatan jangka panjang terhenti di tengah jalan dan harus dimulai dari nol oleh pejabat baru.

"Sangat aneh dan prihatin melihat kondisi ini. Bahkan setelah insiden mematikan di PIMS yang merenggut nyawa 14 bayi baru lahir, kementerian kesehatan masih saja dijalankan melalui pengaturan ad-hoc. Tanpa pimpinan yang stabil, tidak ada kebijakan yang bisa berjalan secara konsisten," pukas salah seorang pakar kesehatan publik di Islamabad saat dimintai tanggapan.

Para pengamat menyimpulkan bahwa tanpa adanya komitmen birokrasi untuk menempatkan pejabat definitif yang kompeten dan bertahan lama, reformasi layanan kesehatan di Pakistan akan terus terhambat, sementara masyarakat luas yang harus menanggung dampaknya.