Pakistan Desak PBB Bentuk Kerangka Global Regulasi Aset Digital

Pemerintah Pakistan secara terbuka menyerukan pentingnya pembentukan kerangka kerja institusional dan regulasi global untuk mengatur aset digital serta membentuk masa depan keuangan internasional. Langkah berani ini disampaikan langsung oleh Menteri Negara sekaligus Ketua Pakistan Virtual Assets Regulatory Authority (PVARA), Bilal Bin Saqib, dalam sebuah pengarahan virtual yang berlangsung di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Pakistan menilai bahwa era keuangan digital tidak lagi bisa dihadapi secara parsial oleh masing-masing negara, melainkan membutuhkan standar global yang terkoordinasi secara ketat demi mendorong inklusi ekonomi yang merata dan efisien.

Tiga Langkah Penting dalam Sesi Pembekalan PBB

Pertemuan bertajuk "Digital Assets and Blockchain for Sustainable Development: Advancing Digital Finance through Innovation" ini diinisiasi oleh Perutusan Tetap Pakistan untuk PBB yang bekerja sama dengan UNDP, UNCTAD, serta Kantor Utusan Sekretaris Jenderal PBB untuk Teknologi. Pertemuan ini menghadirkan perwakilan negara anggota, entitas PBB, hingga pelaku industri swasta. Dalam sesi penting tersebut, kronologi jalannya pembahasan dapat dirangkum ke dalam beberapa fase utama:

1. Pembukaan dan Pemetaan Masalah: Perwakilan PBB dan pemangku kepentingan sektor swasta memaparkan fakta bahwa teknologi sistem buku besar terdistribusi (Distributed Ledger Technology/DLT) dan tokenisasi kini berkembang sangat masif tanpa diimbangi payung hukum internasional yang setara.
2. Penyampaian Visi dari Pakistan: Ketua PVARA Bilal Bin Saqib menegaskan bahwa negara-negara berkembang memiliki kesempatan emas untuk merumuskan ulang infrastruktur keuangan global agar lebih inklusif, aman, dan efisien.
3. Seruan Aksi Bersama: Sesi ditutup dengan ajakan kepada seluruh negara anggota PBB untuk tidak sekadar menjadi penonton perkembangan teknologi, melainkan aktif menyusun regulasi yang memprioritaskan kepentingan masyarakat luas.

Transformasi Finansial dan Isu Keadilan Akses

Dalam pidatonya yang memikat perhatian banyak utusan negara, Bilal Bin Saqib menekankan bahwa pertukaran dan adopsi aset digital bukan lagi sekadar wacana teknis, melainkan sudah menjadi keniscayaan yang akan terus membesar skalanya di tingkat global. Beliau melempar pertanyaan krusial yang menantang para pemimpin dunia di ruang sidang PBB.

“Pertanyaan utama di hadapan kita semua bukanlah apakah teknologi ini akan membesar. Teknologi ini dipastikan bakal terus meluas. Pertanyaan sebenarnya adalah: siapa yang akan membentuk arah perkembangannya, dan demi kepentingan siapa teknologi ini dibuat?” tegas Bilal Bin Saqib.

Pernyataan tersebut menempatkan masyarakat sipil dan warga biasa sebagai pusat dari perdebatan tata kelola keuangan digital. Data menunjukkan bahwa saat ini masih terdapat sekitar 1,4 miliar orang dewasa di seluruh dunia yang berada di luar sistem keuangan formal (unbanked). Selain itu, miliaran orang lainnya yang sudah terhubung dengan sistem perbankan harus beroperasi dalam kondisi yang tidak setara—seperti menanggung biaya remitansi yang mahal, proses penyelesaian transaksi (settlement) yang lambat, serta keterbatasan akses pada instrumen investasi modern.

Peluang Negara Berkembang Memimpin Era Baru Keuangan

Menurut pandangan PVARA, teknologi tokenisasi aset serta sistem blockchain terdesentralisasi membawa peluang besar bagi negara berkembang untuk melakukan lonjakan teknologi (leapfrogging). Dengan infrastruktur keuangan lama yang sering kali kaku dan lambat, penerapan aset digital yang teregulasi dengan baik dapat memotong rantai birokrasi finansial, menekan biaya transaksi lintas negara, serta membuka akses permodalan bagi usaha kecil dan menengah (UKM).

Oleh karena itu, Pakistan mendesak agar PBB bersama lembaga-lembaga donor internasional tidak menunda pembentukan kerangka kerja regulasi global. Tanpa tata kelola yang padu dan disepakati bersama, inovasi aset kripto dan teknologi finansial lainnya dikhawatirkan justru akan menciptakan ketimpangan baru serta risiko kejahatan keuangan yang merugikan negara-negara berkembang. Melalui seruan di forum PBB ini, Pakistan berharap dunia internasional dapat bersatu menciptakan ekosistem keuangan masa depan yang transparan, aman, dan berpihak pada kesejahteraan bersama.