PDIP Sindir Candu Kekuasaan, Golkar Balas: Kekuasaan yang Membutuhkan Kami

Jakarta – Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Sarmuji, memberikan tanggapan tegas atas sindiran yang dilontarkan oleh Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus. Sebelumnya, Deddy Sitorus menyebut Golkar sebagai partai yang candu terhadap kekuasaan karena selalu berada di pihak penguasa meskipun kalah dalam kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres). Pernyataan itu memicu polemik di kalangan elite politik, dan Sarmuji pun membalas dengan narasi yang memutar persepsi: bukan Golkar yang mengejar kuasa, melainkan kuasa yang terus menarik Golkar ke dalam lingkar pemerintahan.

Balasan Sarmuji: Kuasa yang Menarik, Bukan Kami yang Candu

Dalam keterangan kepada Warkini.com, Sabtu (20/6/2026), Sarmuji menegaskan bahwa sejarah politik Golkar justru membuktikan partai berlambang pohon beringin itu tidak selalu berada di dalam pemerintahan, tetapi selalu diundang kembali oleh pemegang kekuasaan. "Golkar kan pernah berada di luar. Tapi kekuasaan yang justru menarik ke dalam," ujar Sarmuji kepada awak media kami. Politisi asal Jawa Timur ini menambahkan bahwa fenomena tersebut menjadi indikasi kuat bahwa pihak yang berkuasa membutuhkan daya topang Partai Golkar.

Pernyataan itu ia sandingkan dengan fakta bahwa Golkar, meski tidak selalu keluar sebagai pemenang Pilpres, tetap memiliki kapasitas elektoral dan struktur organisasi yang mampu memperkuat stabilitas pemerintahan. "Itu menunjukkan bahwa yang berkuasa pun membutuhkan Golkar untuk memperkuat pemerintahan," tegas Sarmuji. Dengan demikian, klaim "candu kekuasaan" yang didengungkan oleh politikus PDIP dianggapnya tidak tepat. Bagi Sarmuji, yang terjadi adalah pragmatisme kekuasaan yang secara natural mencari sokongan politik dari partai besar seperti Golkar.

Awal Mula Sindiran dan Konteks Koalisi

Sindiran Deddy Sitorus sebelumnya mencuat di tengah dinamika menyusun kembali poros koalisi jelang Pilpres 2029. Golkar, yang dalam dua pemilu terakhir beberapa kali menjadi bagian dari koalisi pendukung pemerintah, sering kali dianggap fleksibel dalam menentukan posisi politik. Deddy menilai sikap tersebut lebih mencerminkan ketergantungan terhadap akses pemerintahan ketimbang konsistensi ideologis. Namun, balasan Sarmuji memberikan perspektif berbeda: kekuasaan yang selalu memanggil, bukan Golkar yang mencari.

Ketegangan ini membuka kembali perdebatan tentang loyalitas partai politik di luar poros pemenang Pilpres. Di satu sisi, pengamat menilai Golkar mampu menjaga relevansi politiknya justru karena pragmatismenya; di sisi lain, model itu rentan terhadap kritik seperti yang disampaikan Deddy.

Implikasi Terhadap Stabilitas Parlemen

Terlepas dari perdebatan konseptual, respons Sarmuji mencerminkan keyakinan bahwa Golkar memiliki posisi tawar yang kuat di parlemen dan pemerintahan. Hal ini relevan mengingat Golkar kini memegang kursi menteri strategis dan kursi pimpinan di DPR. Bantahan terhadap PDIP sekaligus menjadi sinyal bahwa partai beringin itu tidak akan mudah dipinggirkan dalam konfigurasi politik nasional. Bagi Golkar, kata Sarmuji, menjadi bagian dari pemerintahan bukanlah sekadar soal bagi-bagi kekuasaan, melainkan bentuk tanggung jawab menjaga dentuman program pembangunan tetap berjalan.

Pernyataan ini menegaskan bahwa persaingan antara PDIP dan Golkar, meski diselimuti diplomasi, tetap menyimpan gesekan yang tajam menjelang tahun politik. Publik pun kini menanti: akankah kekuasaan kembali "menarik" Golkar, dan seberapa kuat PDIP mampu merapatkan barisan di tengah tekanan? Laporan dari Warkini.com akan terus memantau perkembangan kedua kubu.