Pemerintah Berlakukan Relaksasi Aturan DHE SDA Mulai September 2026

Pemerintah Indonesia resmi menetapkan tenggat waktu baru terkait implementasi ketentuan khusus Devisa Hasil Ekspor dari Barang Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA). Kebijakan relaksasi tersebut dijadwalkan berlaku secara efektif mulai 1 September 2026. Langkah strategis ini diambil guna memperkuat cadangan devisa negara sekaligus memberikan kepastian hukum dan fleksibilitas bagi para pelaku usaha di sektor pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan kelautan.

Regulasi mengenai devisa ekspor sejatinya dirancang untuk menjaga stabilitas makroekonomi serta memperkuat nilai tukar Rupiah di tengah ketidakpastian pasar global. Dengan menahan devisa di dalam negeri, pasokan valuta asing di pasar domestik dipastikan tetap aman. Namun, pemerintah juga menyadari bahwa menahan dana dalam jumlah besar dapat memicu masalah arus kas (cash flow) bagi sebagian eksportir, terutama mereka yang memerlukan devisa dalam waktu cepat untuk kebutuhan operasional atau kewajiban impor.

Siapa Saja yang Berhak Mendapatkan Relaksasi DHE SDA?

Pemberian relaksasi atau ketentuan khusus ini tidak diberikan kepada sembarang perusahaan. Pemerintah menyusun kriteria ketat agar fasilitas pelonggaran ini tepat sasaran dan tidak mengganggu target stabilisasi devisa nasional. Beberapa kriteria eksportir yang berpeluang mendapatkan relaksasi meliputi:

• Eksportir dengan Utang Luar Negeri: Perusahaan yang memiliki kewajiban pelunasan utang valas jatuh tempo dalam jangka pendek.
• Industri Manufaktur Berbasis Impor: Eksportir pengolahan SDA yang membutuhkan pembagian devisa segera untuk membeli bahan baku pendukung dari luar negeri.
• Pemilik Rekening Escrow Terdaftar: Pelaku usaha yang telah memiliki rekening penampungan (escrow account) resmi yang terverifikasi oleh Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan.

Analisis Kebijakan dan Komparasi Ketentuan DHE SDA

Untuk memahami dampak relaksasi yang akan berlaku pada September 2026, berikut adalah perbandingan antara aturan reguler DHE SDA yang berlaku saat ini dengan ketentuan relaksasi khusus mendatang:

Timeline Penataan Kebijakan Devisa Hasil Ekspor

Perjalanan regulasi DHE SDA di Indonesia mengalami beberapa fase evaluasi penting sebelum mencapai penyesuaian di tahun 2026 mendatang:

1. Agustus 2023: Pemerintah resmi menerbitkan PP Nomor 36 Tahun 2023 yang mewajibkan eksportir menyimpan 30% DHE SDA di sistem keuangan domestik selama 3 bulan.
2. Tahun 2024–2025: Pelaksanaan evaluasi berkala bersama Bank Indonesia untuk menilai dampak penempatan devisa terhadap daya tahan eksportir nasional.
3. 1 September 2026: Implemetasi resmi skema relaksasi khusus DHE SDA untuk memberikan fleksibilitas arus kas bagi eksportir yang memenuhi syarat.

"Kebijakan relaksasi DHE SDA pada September 2026 adalah titik temu yang sangat rasional. Pemerintah tetap bisa mengamankan pasokan devisa negara, sementara eksportir mendapatkan kelonggaran likuiditas agar tetap kompetitif di pasar internasional," ungkap Drs. Haryo Sulistyo, Analis Ekonomi Perdagangan Internasional.

Dengan adanya kepastian hukum ini, para pelaku usaha di sektor sumber daya alam kini memiliki waktu persiapan yang cukup untuk menyesuaikan skema keuangan mereka sebelum aturan khusus ini resmi berjalan penuh pada akhir 2026.