Pemkot Tangsel Akui Lahan Pembangunan SMPN 25 Belum Bersertifikat

Rencana pembangunan gedung SMP Negeri 25 Tangerang Selatan (Tangsel) yang berlokasi di kawasan Perumahan Bukit Nusa Indah, Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat, mendadak jadi sorotan hangat. Proyek fasilitas pendidikan yang awalnya digadang-gadang untuk memperluas akses belajar masyarakat ini justru memicu penolakan keras dari warga setempat.

Keresahan warga bukan tanpa alasan. Kehadiran proyek pembangunan sekolah menengah pertama negeri tersebut dinilai memicu berbagai kekhawatiran, mulai dari potensi kemacetan di jalan lingkungan yang sempit hingga legalitas pemanfaatan lahan fasos-fasum perumahan. Di tengah memanasnya silang pendapat, pihak Pemerintah Kota (Pemkot) Tangsel akhirnya mengakui bahwa status sertifikasi lahan proyek tersebut memang belum sepenuhnya tuntas.

Warga Keluhkan Dampak Lingkungan dan Kepadatan Akses

Bagi warga Perumahan Bukit Nusa Indah, ketenangan lingkungan permukiman mereka kini dibayangi oleh hiruk-pikuk konstruksi dan ancaman kepadatan lalu lintas di masa mendatang. Akses jalan perumahan yang terbatas dikhawatirkan tidak akan mampu menampung lonjakan kendaraan antar-jemput siswa ketika sekolah tersebut mulai beroperasi penuh.

Penolakan ini semakin menguat lantaran warga merasa minim dilibatkan dalam proses sosialisasi awal sebelum rencana konstruksi digulirkan. Warga menyuarakan sejumlah poin keberatan utama:

• Kapasitas Jalan Terbatas: Jalan lingkungan perumahan dinilai terlalu sempit untuk dilewati kendaraan operasional proyek maupun arus mobilitas sekolah setiap harinya.
• Kehilangan Ruang Terbuka Hijau: Lahan yang direncanakan untuk tapak sekolah selama ini difungsikan warga sebagai area serapan dan ruang terbuka bersama.
• Aspek Keamanan Permukiman: Peningkatan arus kendaraan umum dan orang luar dikhawatirkan mengikis privasi serta keamanan kawasan perumahan.

"Kami tentu mendukung kemajuan pendidikan, tetapi menempatkan sekolah berskala besar di dalam gang perumahan yang padat jelas akan menyusahkan warga setiap hari. Sejak awal sosialisasi sangat minim," ungkap salah seorang perwakilan warga yang terdampak.

Status Lahan Belum Bersertifikat Jadi Sorotan

Di balik polemik tata ruang, persoalan legalitas aset tanah menjadi batu sandungan yang cukup krusial. Pihak Pemkot Tangerang Selatan melalui dinas terkait membenarkan bahwa lahan yang diproyeksikan untuk gedung SMPN 25 tersebut saat ini masih dalam proses penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) dari pihak pengembang, sehingga belum mengantongi sertifikat resmi atas nama pemerintah daerah.

Kondisi ini memicu kritik dari berbagai pemerhati kebijakan publik di Tangerang Selatan. Memulai tahapan proyek fisik di atas lahan yang alas haknya belum berkekuatan hukum tetap dinilai berisiko menimbulkan sengketa administratif dan hukum yang lebih rumit di kemudian hari. Pemkot Tangsel diminta untuk tidak tergesa-gesa memaksakan pengerjaan sebelum semua dokumen legalitas beres.

Mencari Titik Temu demi Kepentingan Bersama

Merespons dinamika yang berkembang, jajaran dinas terkait Pemkot Tangsel berjanji akan membuka kembali ruang dialog bersama warga Bukit Nusa Indah. Pemerintah daerah menegaskan komitmennya untuk mencari jalan tengah terbaik agar kebutuhan ruang belajar anak-anak di Ciputat tetap terpenuhi tanpa mengorbankan kenyamanan warga permukiman.

Menyeimbangkan antara kebutuhan fasilitas publik dan aspirasi warga lokal adalah kunci agar pembangunan infrastruktur tidak meninggalkan luka sosial. Evaluasi menyeluruh terhadap AMDAL lalu lintas, ketersediaan lahan parkir, serta kejelasan status sertifikat tanah diharapkan dapat segera diselesaikan secara transparan.