Prabowo Bakal Bubarkan 750 BUMN demi Hemat Rp100 Triliun

Langkah besar restrukturisasi korporasi negara kembali digulirkan. Presiden Prabowo Subianto menargetkan perampingan masif terhadap 750 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) beserta anak dan cucu usahanya hingga tahun 2026 mendatang. Kebijakan pemangkasan entitas pelat merah yang dinilai membebani keuangan ini diproyeksikan mampu menyelamatkan kas negara hingga Rp100 triliun.

Rencana penataan ulang portofolio bisnis negara ini menjadi sorotan utama dalam agenda tata kelola pemerintahan baru. Banyaknya unit usaha pelat merah yang dinilai tumpang tindih, merugi, atau bahkan tidak beroperasi secara optimal menjadi alasan utama percepatan langkah likuidasi dan konsolidasi.

Langkah Berani Bersih-Bersih Perusahaan Pelat Merah

Pemerintah menilai bahwa struktur BUMN yang terlalu gemuk justru menghambat kelincahan ekonomi nasional alih-alih memberikan dividen maksimal bagi kas negara. Melalui evaluasi menyeluruh, ribuan entitas di bawah kementerian kini disaring secara ketat untuk memilah mana yang memiliki nilai strategis dan mana yang layak dilebur.

"Restrukturisasi ini bukan sekadar mengecilkan jumlah perusahaan, tetapi menyehatkan ekosistem bisnis milik negara agar lebih kompetitif, transparan, dan tidak terus-menerus bergantung pada suntikan modal APBN," tegas arah kebijakan perampingan tersebut.

Dengan memangkas ratusan entitas yang tidak produktif, beban operasional, gaji direksi, hingga potensi kebocoran anggaran dapat ditekan secara signifikan. Anggaran penghematan sebesar Rp100 triliun ini nantinya diproyeksikan untuk memperkuat program-program prioritas nasional yang berdampak langsung ke masyarakat.

Tahapan Penataan dan Penutupan Entitas BUMN

Proses perampingan 750 perusahaan pelat merah ini ditargetkan tuntas secara bertahap hingga tahun 2026 melalui sejumlah tahapan terstruktur:

1. Audit Menyeluruh dan Pemetaan Portofolio: Kementerian terkait melakukan audit finansial dan operasional terhadap seluruh anak, cucu, dan cicit usaha BUMN untuk mengidentifikasi perusahaan yang merugi kronis atau duplikatif.
2. Holdingisasi dan Konsolidasi Klaster: Unit-unit usaha yang memiliki lini bisnis serupa digabungkan ke dalam klaster holding utama guna menciptakan efisiensi skala ekonomi.
3. Proses Likuidasi dan Deregulasi: Perusahaan-perusahaan yang sudah berstatus 'mati suri' atau tidak memiliki kontribusi ekonomi langsung diproses pembubaran hukumnya secara bertahap.
4. Optimalisasi Dividen dan Pengalihan Aset: Aset produktif dari entitas yang ditutup dialihkan ke BUMN induk, sementara efisiensi belanja korporasi dialokasikan kembali ke kas negara.

Fokus Penguatan BUMN Inti dan Imbas Ekonomi

Pemerintah memastikan bahwa penutupan 750 entitas ini tidak akan mengganggu pelayanan publik esensial. Sebaliknya, BUMN induk yang bergerak di sektor strategis seperti energi, pangan, infrastruktur, dan ketahanan kesehatan justru akan diperkuat.

• Peningkatan Tata Kelola: Meminimalisasi birokrasi berbelit di anak-cucu usaha demi akuntabilitas yang lebih baik.
• Fokus pada 'Core Business': Mendorong BUMN agar tidak merambah sektor-sektor UMKM atau swasta lokal secara berlebihan.
• Kemandirian Fiskal: Mengurangi ketergantungan Penyertaan Modal Negara (PMN) ke entitas yang tidak menguntungkan.

Langkah perampingan ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem BUMN yang lebih ramping, lincah, dan berdaya saing global menjelang akhir tenggat target 2026 mendatang.