Prabowo Beri Bintang Mahaputera ke Eks Kapolri Listyo Sigit

Jakarta — Presiden Prabowo Subianto kembali menjadi sorotan publik seusai seremoni kenegaraan yang berlangsung khidmat pada Kamis, 1 Oktober 2026. Dalam kesempatan tersebut, Prabowo menganugerahkan tanda kehormatan Bintang Mahaputera kepada mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan mantan Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo. Penganugerahan ini terasa istimewa karena dilakukan tepat setelah keduanya diberhentikan secara hormat dari jabatan mereka — sebuah momen yang memicu banyak tanya di kalangan publik soal makna di balik penghargaan tersebut.

Antara Pemberhentian dan Penghargaan

Secara kronologis, kejadian ini menyimpan tensi yang menarik. Kedua perwira tinggi Polri itu resmi berpamitan dari posisi strategis mereka, lalu di hari yang sama menerima salah satu tanda kehormatan tertinggi negara. Perpaduan antara perpisahan institusional dan apresiasi kenegaraan ini membuat publik membaca momen itu dari berbagai sudut pandang — ada yang menilainya sebagai bentuk pengakuan atas dedikasi panjang, ada pula yang sekadar penasaran dengan prosedur protokoler di baliknya.

Penganugerahan tanda kehormatan dilakukan usai keduanya diberhentikan secara hormat dari jabatannya di kepolisian.

Bintang Mahaputera sendiri termasuk dalam kategori tanda kehormatan yang diberikan negara kepada individu yang dianggap berjasa besar. Dalam tradisi kenegaraan Indonesia, penghargaan semacam ini bukan sekadar seremoni, melainkan penanda bahwa jasa seseorang dicatat dalam arsip negara. Karena itu, momentum pemberian penghargaan kepada Listyo Sigit dan Dedi Prasetyo — tepat di hari penghormatan mereka — menegaskan bahwa pemisahan dari jabatan tidak lantas menghapus rekam jejak.

Rotasi Kepemimpinan di Tubuh Polri

Selain penganugerahan tanda kehormatan, agenda kenegaraan pada hari itu juga mencakup rotasi penting. Presiden Prabowo juga melantik pejabat baru dalam struktur kepolisian, termasuk Komjen Suyudi sebagai bagian dari penyegaran jajaran pimpinan. Agenda ganda ini memperlihatkan bahwa proses transisi di tubuh Polri berjalan beriringan: satu sisi menutup babak, sisi lain membuka babak baru.

Pola semacam ini lazim dalam birokrasi kepolisian: rotasi, promosi, dan pemberian penghargaan sering dijadwalkan bersamaan agar proses transisi terasa lebih tertata. Yang membedakan kali ini adalah kemasan kenegaraan yang melekat pada momen tersebut, sehingga nilai simbolisnya jauh lebih besar dibanding sekadar surat mutasi biasa.

Sinyal Politik dan Citra Institusi

Di mata pengamat, langkah Prabowo ini bisa dibaca sebagai upaya menjaga marwah institusi sekaligus mengirim sinyal politik yang halus. Memberikan penghargaan kepada perwira yang baru saja berpamitan mengirim pesan bahwa negara tetap menghargai kontribusi, tanpa mengurangi proses regenerasi. Bagi Polri, ini adalah cara mempertahankan kehormatan internal; bagi istana, ini adalah gestur pengakuan terhadap kerja yang telah selesai.

Menarik untuk dicermati ke depannya: apakah pola penganugerahan semacam ini akan terus menyertai setiap pergantian pimpinan Polri, atau justru menjadi pengecualian khusus. Yang pasti, publik kini semakin terbiasa menyimak detail protokoler kenegaraan — dan setiap tanda kehormatan selalu punya cerita lebih dari sekadar pita dan medali.