Prabowo Kesal Banyak Pengusaha Tak Bayar Utang Triliunan

JAKARTA, Warkini.com – Presiden Prabowo Subianto menumpahkan kekesalannya terhadap para pengusaha besar yang tidak membayar utang dengan total nilai mencapai puluhan triliun rupiah. Namun di saat yang sama, ia mengajukan kebijakan mengejutkan berupa penghapusan utang bagi petani dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang benar-benar tidak mampu melunasi kewajibannya. Gagasan ini disampaikan langsung di hadapan ribuan anggota koperasi pada puncak peringatan Hari Koperasi ke-79 di Jakarta Convention Center, Minggu (12/7/2026).

Kritik Tajam untuk Pengusaha Besar

Dalam pidatonya yang berapi-api, Prabowo menyoroti data kredit macet di sektor korporasi yang angkanya terus membengkak. “Saya sangat kecewa dan kesal. Data dari OJK menunjukkan utang macet pengusaha besar sudah mencapai Rp45 triliun. Mereka mampu, tapi sengaja tidak bayar. Ini perilaku yang tidak bermoral dan merugikan keuangan negara,” ujar Prabowo dengan nada tinggi.

“Saya sungguh kesal karena banyak pengusaha besar tidak membayar utangnya. Nilainya triliunan rupiah. Ini tidak adil bagi rakyat kecil yang patuh.”

Presiden menegaskan bahwa pemerintah tidak akan segan memberikan sanksi tegas, termasuk memblacklist para penunggak dari akses perbankan dan proyek pemerintah. Namun ia juga menyadari bahwa ada persoalan struktural yang membuat pelaku usaha kecil tercekik.

Usulan Penghapusan Utang Bagi Petani dan UMKM

Bertolak belakang dengan kritiknya terhadap pengusaha kakap, Prabowo menginstruksikan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan perbankan nasional untuk mengkaji pemutihan utang selektif bagi petani, nelayan, pedagang kaki lima, dan pelaku UMKM yang benar-benar tidak memiliki kemampuan membayar. “Mereka berjuang untuk hidup, bukan untuk menghindar. Utang mereka kecil, tapi beban bunga dari rentenir dan lembaga keuangan mencekik. Saya minta OJK bentuk mekanisme penghapusan yang adil dan tepat sasaran,” pinta Prabowo.

Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM per Mei 2026, sekitar 25% dari total 65 juta pelaku UMKM memiliki kredit bermasalah dengan total tunggakan mencapai Rp67 triliun. Sebagian besar dari mereka adalah petani dan pedagang mikro yang terjebak dalam jeratan utang berbunga tinggi. Usulan ini disambut gembira oleh Asosiasi UMKM Indonesia, yang menilai langkah tersebut akan memberi napas tambahan bagi pemulihan ekonomi kerakyatan.

Koperasi Simpan Pinjam di Setiap Desa

Tidak hanya menuntut penghapusan utang, Prabowo juga mengumumkan program ambisius untuk memperkuat koperasi simpan pinjam (KSP) di seluruh desa di Indonesia. “Saya ingin dalam dua tahun ini, setiap desa sudah memiliki setidaknya satu koperasi simpan pinjam. Koperasi harus menjadi tulang punggung ekonomi rakyat dan senjata melawan rentenir,” tegasnya.

Untuk merealisasikan target tersebut, pemerintah telah menyiapkan dana bergulir sebesar Rp10 triliun melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan UMKM (LPDB-KUMKM). Dana itu akan disalurkan dalam tiga tahap sepanjang 2026-2027, dengan prioritas desa-desa yang belum memiliki akses ke lembaga keuangan formal. Prabowo juga meminta Kepala Desa dan camat proaktif mendorong pembentukan KSP dan memanfaatkan pendampingan dari Kementerian Koperasi.

Respons dan Harapan

Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin), Nurdin Halid, menyambut baik dua kebijakan tersebut. Ia mengatakan, penghapusan utang bagi petani dan UMKM akan mendongkrak gairah usaha, sementara ekspansi KSP per desa adalah langkah strategis untuk mewujudkan inklusi keuangan nasional. “Koperasi simpan pinjam di setiap desa akan memutus mata rantai rentenir yang selama ini memangsa rakyat miskin,” ujar Nurdin.

Sementara itu, pengamat ekonomi dari Universitas Indonesia, Indra Fauzan, mengingatkan agar skema penghapusan utang dirancang dengan parameter yang ketat. “Jangan sampai ini menjadi sinyal negatif bagi budaya kredit, atau justru dimanfaatkan oleh pihak yang sebenarnya mampu. Perlu verifikasi ketat dan transparansi data debitur,” katanya.

Dengan rangkaian kebijakan tersebut, Presiden Prabowo berharap ekonomi kerakyatan bisa bangkit lebih cepat dan tercipta pemerataan kesejahteraan. Hari Koperasi ke-79 pun menjadi momentum titik balik untuk memperkuat fondasi ekonomi dari desa.