PT Denera Sebut Pembangunan Pembangkit Sampah Butuh Waktu Satu Dekade

Mengubah tumpukan sampah perkotaan menjadi sumber energi listrik bersih ternyata bukan perkara membalikkan telapak tangan. Di Indonesia, perjalanan merealisasikan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi atau Waste-to-Energy (WtE) masih menghadapi jalan terjal dan berliku. Proses pengembangannya bahkan bisa memakan waktu hingga satu dekade penuh.

Pandangan tersebut disampaikan langsung oleh Chief Executive Officer (CEO) PT Daya Energi Bersih Nusantara (PT Denera), Fadli Rahman. Menurutnya, hambatan terbesar dalam memacu proyek transisi energi berbasis sampah ini tidak melulu soal teknologi, melainkan regulasi yang rumit serta birokrasi yang panjang.

"Pembangunan fasilitas WtE di Indonesia dapat membutuhkan waktu hingga satu dekade. Tantangan utamanya sangat berkaitan erat dengan sinkronisasi regulasi dan kesiapan tata kelola," ungkap Fadli Rahman dalam diskusi transisi energi.

Kronologi dan Tahapan Panjang Proyek Pengolahan Sampah

Untuk memahami mengapa sebuah fasilitas WtE memakan waktu hingga 10 tahun sebelum bisa beroperasi komersial, berikut adalah tahapan krusial yang umumnya harus dilalui para pengembang di tanah air:

1. Tahun 1–3 (Studi Kelayakan dan Negosiasi Awal): Pengembang melakukan studi karakter sampah daerah, uji kelayakan teknis dan lingkungan, serta memulai pembicaraan awal mengenai alokasi lahan dan komitmen pasokan sampah bersama pemerintah daerah.
2. Tahun 4–6 (Perizinan dan Penataan Regulasi): Pengurusan izin analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), perizinan berusaha, hingga negosiasi kontrak pengelolaan biaya layanan pengolahan sampah (tipping fee) dengan pemda.
3. Tahun 7–8 (Skema Pendanaan dan Kontrak Listrik): Finalisasi kesepakatan jual beli listrik (Power Purchase Agreement/PPA) dengan PT PLN (Persero) serta pemenuhan financial close bersama konsorsium perbankan.
4. Tahun 9–10 (Konstruksi dan Commissioning): Pembangunan fisik fasilitas pengolahan sampah modern, pemasangan insinerator atau teknologi termal, uji coba operasional, hingga fasilitas dinyatakan layak operasi (COD).

Tantangan Regulasi dan Tata Kelola Sampah Daerah

Fadli Rahman menyoroti bahwa proses panjang ini kerap terbentur koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Mengingat kewenangan pengelolaan sampah berada di bawah naungan pemerintah kota atau kabupaten, dinamika politik lokal dan kepastian anggaran sering kali memengaruhi keberlanjutan proyek.

Beberapa kendala utama yang menghambat percepatan proyek WtE antara lain:

• Kepastian Tipping Fee: Keterbatasan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) membuat pemda kesulitan memberikan jaminan pembayaran biaya pengelolaan sampah jangka panjang.
• Skema Perjanjian Jual Beli Listrik: Harmonisasi tarif listrik hasil WtE yang kompetitif bagi PLN namun tetap ekonomis bagi investor swasta.
• Kepastian Pasokan Bahan Baku: Kualitas dan kuantitas sampah yang belum terpilah dengan baik dari sumbernya sering membebani efisiensi mesin pembangkit.

Kendati membutuhkan waktu dan investasi yang masif, PT Denera menilai fasilitas Waste-to-Energy tetap menjadi solusi strategis ganda bagi Indonesia. Selain membantu mengatasi krisis darurat sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA), pembangkit ini menjadi tumpuan penting dalam mengejar target bauran energi baru terbarukan (EBT) nasional.