Said Iqbal Tolak Ambang Batas Parlemen 5 Persen, Usulkan 1 Persen

Wacana perubahan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold kembali memicu perdebatan hangat di panggung politik nasional. Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menegaskan sikap tegas partainya bersama koalisi partai politik nonparlemen untuk menolak usulan kenaikan ambang batas parlemen menjadi 5 persen. Said Iqbal menilai angka tersebut justru mencederai prinsip demokrasi dan berpotensi membuang jutaan suara rakyat yang sah.

Sebagai jalan tengah yang dinilai jauh lebih adil dan proporsional, Said Iqbal mengusulkan agar ambang batas parlemen disepakati di angka 1 persen. Usulan ini dipandang realistis guna mengakomodasi keterwakilan aspirasi masyarakat luas di Senayan, khususnya kelompok buruh dan kelas pekerja yang selama ini minim keterwakilan.

Kronologi Munculnya Perdebatan Ambang Batas Parlemen

Dinamika pembahasan ambang batas keterwakilan legislatif bergulir melalui sejumlah tahapan krusial:

1. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK): MK sebelumnya mengabulkan gugatan uji materi terkait ambang batas parlemen 4 persen dan memerintahkan pembentuk undang-undang untuk merumuskan ulang angka rasional sebelum Pemilu 2029.
2. Wacana Kenaikan Menjadi 5 Persen: Sejumlah pihak dan kelompok elite mulai menggulirkan gagasan untuk menaikkan ambang batas menjadi 5 persen dengan dalih penyederhanaan sistem kepartaian.
3. Konsolidasi Partai Nonparlemen: Menanggapi wacana tersebut, delapan partai politik nonparlemen yang tergabung dalam Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat (GKSR) berkonsolidasi dan menyatukan sikap perlawanan.
4. Pernyataan Resmi Penolakan: Said Iqbal secara terbuka mengumumkan penolakan kolektif terhadap angka 5 persen dan mengusulkan batas keterwakilan sebesar 1 persen.

Kekhawatiran Menguapnya Jutaan Suara Rakyat

Said Iqbal menggarisbawahi bahwa penetapan ambang batas yang terlalu tinggi terbukti menghasilkan fenomena wasted votes atau suara terbuang dalam jumlah yang sangat masif pada setiap gelaran pemilu. Jutaan pemilih yang telah menyalurkan hak konstitusionalnya berakhir tanpa representasi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

"Ambang batas 5 persen adalah bentuk pemangkasan hak rakyat secara terstruktur. Kita ingin parlemen mencerminkan kebinekaan aspirasi, bukan malah menjadi panggung oligarki yang membatasi suara rakyat kecil."

Menurut Said Iqbal, ambang batas 1 persen bukan sekadar angka kompromi, melainkan bentuk penyelamatan hak kedaulatan pemilih. Dengan angka tersebut, partai-partai baru atau partai nonparlemen yang memiliki basis dukungan riil tetap memiliki peluang memperjuangkan kebijakan publik secara langsung di parlemen.

Langkah Strategis Menuju Regulasi Pemilu yang Berkeadilan

Untuk menindaklanjuti penolakan ini, poros partai nonparlemen berencana melakukan beberapa langkah konkret:

• Lobi Legislatif: Melakukan audiensi dengan DPR RI dan pemerintah guna menyampaikan naskah akademik serta kajian dampak ambang batas terhadap demokrasi.
• Pendidikan Publik: Membangun kesadaran masyarakat mengenai bahaya hilangnya suara sah akibat batasan persentase yang terlampau tinggi.
• Pengawalan Revisi UU Pemilu: Mengawal proses legislasi agar pembahasan undang-undang pemilu berjalan transparan dan berorientasi pada penguatan partisipasi publik.

Polemik ini diprediksi masih akan terus bergulir seiring dengan persiapan pembahasan revisi Undang-Undang Pemilihan Umum oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Publik kini menanti apakah para pembuat kebijakan akan mendengarkan aspirasi partai nonparlemen demi menjaga kualitas representasi demokrasi di Indonesia.