Senat Republik Ragu Dukung Janji Trump Bagi-Bagi Cek 5.000 Dolar

Rencana Presiden Donald Trump untuk membagikan stimulus tunai sebesar 5.000 dolar AS (sekitar Rp80 juta) kepada warga Amerika Serikat tampaknya bakal menghadapi jalan terjal. Alih-alih mendapat sambutan meriah dari rekan separtainya di Senat AS, gagasan yang dijuluki "Trump Dividend" ini justru menuai respons dingin dan keraguan besar dari para politisi Partai Republik.

Wacana pembagian cek langsung tunai tersebut pertama kali dilontarkan Trump dalam pidatonya di Dallas, dengan syarat Partai Republik berhasil mempertahankan kendali mayoritas di Kongres. Kendati proposal ini belum sepenuhnya dinyatakan gugur, gelombang skeptisisme di Capitol Hill memperlihatkan keengganan kuat kubu Republik untuk meloloskannya begitu saja.

Kronologi Munculnya Gagasan 'Trump Dividend'

Wacana stimulus masif ini berkembang cepat dalam beberapa pekan terakhir dan memicu perdebatan panas di internal legislatif:

1. Janji Kampanye di Dallas: Trump secara terbuka menjanjikan pembagian cek 5.000 dolar AS bagi setiap warga negara dewasa jika kubu Republik menang di pemilu paruh waktu.
2. Sinyal Pembatasan dari Wapres Vance: Wakil Presiden JD Vance mengindikasikan bahwa stimulus ini kemungkinan tidak akan menyasar warga kelas atas demi memangkas beban biaya.
3. Penolakan Dingin di Senat: Sejumlah senator senior Republik menyuarakan keberatan terbuka terkait sumber pendanaan dan ancaman lonjakan utang negara.

Kekhawatiran Membengkaknya Utang Nasional

Titik krusial yang membuat Senat Republik enggan memberikan lampu hijau adalah banderol harga yang fantastis. Jika stimulus tersebut dibagikan kepada seluruh warga dewasa di Amerika Serikat tanpa batasan ketat, total biaya yang harus digelontorkan diperkirakan menembus 1,3 triliun dolar AS (lebih dari Rp21.000 triliun).

"Saya menahan diri untuk memberi penilaian sebelum melihat daftar sumber pendanaannya secara jelas. Saya tidak mendukung opsi meminjam uang sebesar 1,2 triliun dolar AS hanya demi menulis cek tersebut," tegas Senator John Kennedy asal Louisiana.

Kekhawatiran serupa disuarakan oleh Senator Montana, Steve Daines, yang menyoroti posisi utang nasional AS yang sudah mendekati ambang kritis. Ia menegaskan kekhawatirannya terhadap utang negara yang kini membengkak hingga 40 triliun dolar AS, sehingga skema bantuan berbasis utang baru dinilai sangat berisiko bagi stabilitas ekonomi.

Belum Ada Skema Resmi di Meja Kongres

Pemimpin Mayoritas Senat, John Thune, menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada draf undang-undang spesifik yang diajukan ke Kongres. Menurutnya, Kongres akan memegang peranan mutlak dalam menentukan apakah kebijakan semacam itu realistis untuk direalisasikan atau tidak.

Selain masalah biaya, mekanisme kelayakan penerima (eligibility) masih menjadi tanda tanya besar. Kalangan fiskal konservatif di Partai Republik secara historis selalu menentang kebijakan bantuan langsung tunai berukuran raksasa, terutama di tengah tekanan inflasi dan defisit anggaran yang belum teratasi.