Tim Burnham Rencanakan Perombakan Mandat Bank of England

LONDON — Ketika Louise Haigh, mantan anggota parlemen yang naik daun dari posisi biasa, menulis proposal kebijakan di jurnal progresif Renewal pada Mei lalu, satu butir penting nyaris luput dari perhatian: gagasan untuk meninjau ulang mandat Bank of England. Kini, setelah Haigh bergabung sebagai tokoh kunci dalam tim Andy Burnham—calon pemimpin pemerintahan dari kubu oposisi—para ekonom mulai berspekulasi bahwa bank sentral Inggris tersebut akan menjadi target perubahan besar.

Haigh, yang mundur dari jabatan Menteri Perhubungan pada 2024 setelah terungkap pernah dihukum karena penipuan terkait ponsel kantor yang hilang, kembali ke panggung politik sebagai penggerak operasi Burnham. Dalam tulisannya, ia menyerukan evaluasi menyeluruh terhadap mandat Bank of England yang saat ini hanya berfokus pada stabilitas harga—sebuah target yang diberikan oleh Kanselir Bendahara. Pertanyaan mendasar kini mengemuka: Apakah model “single mandate” ini masih relevan di tengah krisis biaya hidup dan perlambatan pertumbuhan ekonomi?

Analisis: Mengapa Mandat Bank of England Dipertanyakan?

Sejak krisis keuangan global 2008,Bank of England dipercaya menjaga inflasi di sekitar target 2% melalui kebijakan suku bunga dan pelonggaran kuantitatif. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, tekanan inflasi yang dipicu gangguan rantai pasok pasca-pandemi dan perang Ukraina membuat bank sentral terpaksa menaikkan suku bunga secara agresif. Puncaknya, suku bunga acuan mencapai 5,25% pada 2023, yang membebani peminjam rumah dan usaha kecil. Burnham dan timnya melihat bahwa fokus sempit pada inflasi kerap mengorbankan aspek lain seperti lapangan kerja, investasi hijau, dan kesenjangan regional.

Menurut Dr. Rebecca Hart, ekonom Universitas Oxford, gagasan Haigh mencerminkan pergeseran paradigma di kalangan progresif. “Mandat tunggal membuat bank sentral buta terhadap konsekuensi sosial dari kebijakan moneternya. Memperluas mandat untuk mencakup lapangan kerja penuh atau transisi energi bukan ide baru—Federal Reserve AS sejak 1977 punya mandat ganda,” ujarnya.

Namun, kritikus mengingatkan bahwa perluasan mandat bisa melemahkan kredibilitas bank sentral. Prof. Martin Weale, mantan anggota Komite Kebijakan Moneter BoE, berpendapat, “Jika Bank diminta mengejar banyak tujuan sekaligus, sulit mempertanggungjawabkan kegagalan. Inflasi bisa kembali meroket jika kebijakan moneter menjadi alat politik.” Di sisi lain, pendukung reformasi menunjuk pada kenaikan harga perumahan sebesar 25% sejak 2021 sebagai bukti bahwa stabilitas harga semata tidak cukup menjamin kesejahteraan rakyat.

Dampak Potensial: Perubahan Struktural atau Sekadar Wacana?

Jika Burnham berkuasa, perubahan mandat BoE bisa menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah baru siap “berbuat berbeda.” Langkah pertama mungkin memerintahkan Kanselir Bendahara untuk menulis ulang surat mandat kepada gubernur BoE. Hal ini bisa membuka pintu bagi kebijakan suku bunga yang lebih longgar untuk mendukung investasi publik, terutama di sektor energi terbarukan dan perumahan terjangkau. Burnham sebelumnya berjanji menghabiskan £150 miliar untuk infrastruktur hijau dalam 10 tahun—target yang sulit tercapai jika BoE terus menaikkan biaya pinjaman.

Michelle Larke, analis di Capital Economics, menilai risiko terbesar adalah inflasi yang kembali tinggi. “Mandat longgar bisa membuat pasar kehilangan kepercayaan terhadap BoE. Poundsterling bisa terdepresiasi, dan biaya impor naik,” katanya. Namun, tim Burnham berargumen bahwa pengangguran kaum muda yang mencapai 12,5% adalah krisis yang sama mendesaknya—dan membutuhkan respons moneter yang berbeda.

Saat ini, belum ada keputusan resmi dari kubu Burnham. Namun, munculnya Haigh di posisi strategis dan gema proposalnya di kalangan ekonom progresif menandakan bahwa perdebatan soal mandat BoE bukan sekadar angin lalu. Di tengah ketidakpastian politik pasca-pemilu, arah kebijakan moneter Inggris bisa berubah drastis dalam beberapa tahun mendatang.