Tito Karnavian Beberkan Peran dan Tantangan BNPP dalam RDP dengan Komisi II DPR

Jakarta – Menteri Dalam Negeri yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI, Tito Karnavian, menegaskan komitmen pemerintah untuk terus memperkuat pengelolaan kawasan perbatasan. Pernyataan ini disampaikan usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, yang secara khusus membahas hasil kunjungan kerja Panitia Kerja (Panja) terkait isu perbatasan negara. Dalam forum tersebut, Tito memaparkan peran strategis BNPP serta sejumlah tantangan yang dihadapi dalam menjaga kedaulatan dan mendorong pemerataan pembangunan di wilayah perbatasan Indonesia.

Menurut laporan yang dihimpun Warkini.com, BNPP yang dibentuk pada 2010 mengemban dua mandat utama. Pertama, menyelesaikan sengketa batas negara dengan negara tetangga melalui jalur diplomasi dan teknis. Kedua, mempercepat pembangunan kawasan perbatasan agar tidak lagi menjadi wilayah tertinggal, melainkan beranda depan negara yang maju dan sejahtera.

Dua Mandat BNPP yang Berdampak Langsung ke Masyarakat

Tito menjelaskan bahwa penyelesaian batas negara tidak hanya menyangkut aspek kedaulatan, tetapi juga berdampak langsung pada kehidupan masyarakat di perbatasan. “Ketika batas negara sudah jelas, hak atas tanah, akses ekonomi, hingga layanan dasar bisa dipastikan. Masyarakat perbatasan tidak lagi hidup dalam ketidakpastian hukum,” ujarnya dalam RDP tersebut.

Sementara itu, percepatan pembangunan yang menjadi mandat kedua BNPP diwujudkan melalui pembangunan infrastruktur dasar, konektivitas, serta pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan perbatasan. Sejumlah pos lintas batas negara (PLBN), jalan paralel perbatasan, dan pasar tradisional telah dibangun untuk mengurangi ketimpangan dengan wilayah tengah dan barat Indonesia.

“Kami tidak ingin lagi perbatasan identik dengan keterisolasian. Justru sebaliknya, perbatasan harus menjadi etalase kemajuan Indonesia yang langsung terlihat oleh negara tetangga,” tegas Tito, seperti dikutip Warkini.com dari sesi pemaparan.

Tantangan Koordinasi dan Anggaran

Meski demikian, Tito tidak menampik bahwa BNPP menghadapi sejumlah tantangan klasik. Koordinasi lintas kementerian dan lembaga, serta antara pemerintah pusat dan daerah kerap menemui kendala birokrasi. Selain itu, kebutuhan anggaran yang besar untuk membangun wilayah yang tersebar di lebih dari 111 pulau terdepan menuntut prioritas dan efisiensi yang ketat.

“Perbatasan kita membentang sepanjang ribuan kilometer, dari Sabang hingga Merauke, dengan karakteristik geografis yang sangat beragam. Tidak ada solusi tunggal. Setiap segmen memerlukan pendekatan yang spesifik, baik dari sisi diplomasi maupun pembangunan,” imbuhnya.

Rapat kali ini juga menyoroti pentingnya pelibatan pemerintah daerah sebagai ujung tombak pengelolaan perbatasan. Komisi II DPR mendorong agar BNPP terus memperkuat sinergi dengan pemda, termasuk dalam hal pengalokasian dana alokasi khusus (DAK) untuk kawasan perbatasan. Laporan Warkini.com mencatat, sejumlah anggota dewan mengapresiasi kemajuan yang telah dicapai, namun tetap menekankan perlunya akselerasi di titik-titik perbatasan yang masih rawan konflik dan miskin infrastruktur.

Tito menutup pemaparannya dengan optimisme bahwa melalui kolaborasi erat antara BNPP, DPR, dan seluruh pemangku kepentingan, visi menjadikan kawasan perbatasan sebagai halaman depan yang tangguh dan sejahtera bukan sekadar wacana, melainkan kenyataan yang terus diupayakan pemerintah.