Waketum PKB Kritik Ajakan Jokowi ke PSI untuk Kawal Prabowo-Gibran Dua Periode: Terlalu Dini dan Kontraproduktif

Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Jazilul Fawaid, memberikan tanggapan kritis atas permintaan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang mendorong Partai Solidaritas Indonesia (PSI) untuk mengawal kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka hingga dua periode. Menurut Jazilul, wacana tersebut dinilai terlalu dini dan justru berpotensi menimbulkan hambatan di tengah masyarakat.

Berdasarkan laporan yang diterima Warkini.com, Jazilul menyampaikan pandangannya itu di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin (22/6/2026). Ia menekankan bahwa fokus utama seluruh elemen bangsa saat ini seharusnya diarahkan untuk menyukseskan pemerintahan Prabowo-Gibran yang baru saja terbentuk, bukan malah melontarkan isu kepemimpinan dua periode yang masih sangat jauh waktunya.

Fokus pada Pencapaian Periode Pertama

Jazilul mengingatkan bahwa membicarakan dukungan untuk dua periode di momen sekarang hanya akan memecah perhatian publik. "Fokus kita adalah mensukseskan Pak Prabowo. Kalau ada yang mau dua periode atau pikiran-pikiran lain di luar itu, saya justru melihatnya akan membuat hambatan-hambatan di pendapat publik," ujarnya. Pernyataan itu ditegaskan langsung di hadapan sejumlah awak media yang hadir.

"Fokus kita adalah mensukseskan Pak Prabowo. Kalau ada yang mau dua periode atau pikiran-pikiran lain di luar itu, saya justru melihatnya akan membuat hambatan-hambatan di pendapat publik."

Sikap PKB ini menjadi sorotan karena partai tersebut merupakan salah satu pengusung utama Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024. Menurut Jazilul, terlalu jauh membicarakan periode kedua tanpa memberikan ruang bagi pemerintahan saat ini untuk membuktikan kinerjanya akan menciptakan resistensi di masyarakat. Ia menekankan bahwa dukungan untuk keberlanjutan pemerintahan sebaiknya diberikan secara alami berdasarkan prestasi yang diraih, bukan melalui manuver politik yang terburu-buru.

Dalam konteks yang lebih luas, pernyataan Jokowi kepada PSI itu dinilai kontraproduktif dengan semangat rekonsiliasi nasional. Politisi senior PKB tersebut menyebut, yang terpenting adalah seluruh komponen bangsa, termasuk partai politik, bekerja sama untuk merealisasikan program-program prioritas yang telah dijanjikan dalam kampanye. "Terlalu jauh," katanya singkat namun tegas saat dimintai keterangan lebih lanjut.

Dari pantauan Warkini.com, sejumlah kalangan di parlemen juga mulai mempertanyakan urgensi dari permintaan tersebut. Apalagi, PSI sendiri bukan bagian dari koalisi utama pengusung Prabowo-Gibran, meskipun partai yang kini dipimpin oleh Kaesang Pangarep itu dikenal loyal terhadap Jokowi. Para analis politik menilai, langkah ini bisa dibaca sebagai upaya untuk menjaga pengaruh politik keluarga Jokowi dalam jangka panjang, namun di sisi lain berisiko memicu friksi dalam tubuh koalisi pemerintahan.

Jazilul menambahkan, PKB akan tetap fokus pada target-target pembangunan jangka pendek dan menengah yang telah disepakati bersama. Ia meminta semua pihak untuk tidak terpancing pada wacana-wacana yang bisa mengganggu stabilitas politik nasional. "Masyarakat saat ini butuh bukti kerja, bukan bukti manuver," pungkasnya.