Wamen Ossy Pastikan Layanan Pertanahan Normal Usai OTT KPK

Kabar mengejutkan datang dari ranah birokrasi pertanahan setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) dan penyelidikan intensif di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Di tengah sorotan publik yang tajam, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, bergerak cepat untuk memastikan seluruh operasional pelayanan masyarakat tidak terhenti.

Masyarakat yang tengah mengurus sertifikat tanah, balik nama, maupun administrasi agraria lainnya sempat merasa cemas. Namun, pemerintah menegaskan bahwa proses penegakan hukum terhadap oknum tidak boleh sampai mengorbankan hak-hak warga yang membutuhkan kepastian hukum atas tanah mereka.

Komitmen Tegas: Pelayanan Publik Pantang Terganggu

Ossy Dermawan menegaskan bahwa pihaknya sepenuhnya menghormati langkah hukum yang dilakukan oleh lembaga antirasuah. Menurutnya, pembersihan internal justru menjadi momentum penting untuk menata kembali integritas di seluruh Kantor Pertanahan (Kantah), khususnya di wilayah strategis seperti Bogor dan Tangerang.

"Kami menghormati sepenuhnya proses hukum yang berjalan di KPK. Namun, satu hal yang pasti, pelayanan masyarakat di seluruh Kantor Pertanahan harus tetap berjalan normal, profesional, dan tanpa hambatan," tegas Ossy.

Menurut Ossy, jajaran Kementerian ATR/BPN telah diinstruksikan untuk tetap membuka loket layanan sesuai jam kerja reguler. Petugas garda terdepan diminta tetap melayani pemohon dengan ramah, transparan, dan akuntabel guna menjaga kepercayaan publik yang sempat goyah.

Fokus Operasional di Kantah Bogor dan Tangerang

Wilayah penyangga ibu kota seperti Kabupaten/Kota Bogor dan Tangerang dikenal memiliki volume transaksi pertanahan yang sangat tinggi. Dinamika properti yang pesat di kawasan ini sering kali menciptakan celah kerawanan jika pengawasan internal melemah. Oleh karena itu, pasca-tindakan KPK, kementerian langsung melakukan evaluasi menyeluruh terhadap alur kerja di dua wilayah tersebut.

Beberapa langkah prioritas yang langsung diterapkan di lapangan meliputi:

• Optimalisasi Layanan Digital: Mendorong masyarakat memaksimalkan aplikasi Sentuh Tanahku untuk mengurangi kontak langsung yang rawan penyimpangan.
• Monitoring Ketat Loket Fisik: Menempatkan tim pengawas internal untuk memantau kelancaran berkas dan transparansi estimasi waktu penyelesaian.
• Pemberian Kepastian Waktu dan Biaya: Memastikan seluruh pemohon mendapatkan rincian tarif resmi sesuai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tanpa pungutan liar.

Ossy menegaskan bahwa reformasi birokrasi di Kementerian ATR/BPN bukan sekadar slogan, melainkan keharusan. Penindakan oleh aparat penegak hukum dipandang sebagai trigger positif untuk menyapu bersih praktik calo dan pungli yang selama ini mencoreng citra korps pertanahan.

Mendorong Digitalisasi Menuju Wilayah Bebas Korupsi

Kementerian ATR/BPN terus mempercepat transformasi sertifikat elektronik sebagai benteng pertahanan utama melawan mafia tanah dan oknum nakal. Dengan sistem digital yang terintegrasi, setiap riwayat perubahan data pertanahan tercatat secara presisi dan sulit dimanipulasi.

Masyarakat diimbau untuk tidak ragu datang langsung ke Kantor Pertanahan atau memanfaatkan kanal pengaduan resmi jika menemukan indikasi kecurangan dalam proses kepengurusan dokumen tanah mereka.