Warga Aceh Patungan Rp 1 Miliar Perbaiki Jalan Rusak, Kementerian PU Buka Suara

Warkini.com, Jakarta — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) angkat bicara mengenai aksi warga di Kabupaten Bener Meriah, Aceh, yang secara swadaya mengumpulkan dana hingga Rp 1 miliar untuk memperbaiki jalan dan jembatan rusak di ruas Enang-enang. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian PU, Apri Artoto, menegaskan bahwa pemerintah tetap menjalankan program perbaikan permanen demi keselamatan pengguna jalan.

"Yang pasti program pembangunannya kalau kita di PU tetap berjalan, karena mengingat kekhawatiran terhadap keselamatan masyarakat. Kalau memang dilaksanakan secara swadaya kita khawatir terhadap keselamatan jembatannya. Jadi tetap kita akan berjalan dengan program kita," ujar Apri di kantor Kementerian PU, Jakarta, Selasa (7/7/2026).

Pernyataan itu merespons laporan media kami yang mengabarkan warga menggalang patungan untuk menangani infrastruktur yang kian membahayakan mobilitas. Jembatan dan jalan di kawasan Enang-enang menjadi akses vital yang menghubungkan beberapa desa. Kondisinya yang rusak parah membuat masyarakat turun tangan secara mandiri, meski pemerintah pusat telah berkomitmen melanjutkan proyek perbaikan.

Menurut Apri, aspek keselamatan menjadi prioritas utama. Ia mengapresiasi inisiatif warga, tetapi mengingatkan bahwa pembangunan yang tidak mengikuti standar teknis berpotensi menimbulkan risiko baru. Kementerian PU memastikan program pembangunan di wilayah itu tidak terhenti. Saat ini, proyek tersebut masih berada dalam tahap perencanaan dan penganggaran yang matang agar hasilnya kokoh dan tahan lama.

Wakil rakyat dan pemerintah daerah sebelumnya telah mendesak percepatan penanganan, terutama karena jalur itu kerap memakan korban saat musim hujan. Swadaya warga dengan nominal fantastis itu menjadi simbol betapa mendesaknya kebutuhan infrastruktur di daerah terpencil. Sumber Warkini.com menyebut dana Rp 1 miliar terkumpul dari donasi warga setempat, perantau, serta pelaku usaha lokal yang merasakan dampak buruk rusaknya akses transportasi terhadap ekonomi dan pendidikan.

Kementerian PU belum merinci jadwal pasti dimulainya konstruksi, tetapi menegaskan proyek tersebut masuk daftar prioritas. Pemerintah juga berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah agar tidak terjadi tumpang tindih antara pekerjaan swadaya dan rencana teknis kementerian. Diharapkan dengan kepastian dari pusat, warga tak lagi harus menanggung beban pembangunan yang semestinya menjadi tanggung jawab negara.

Kondisi serupa kerap terjadi di berbagai pelosok Indonesia, ketika keterbatasan anggaran dan birokrasi membuat masyarakat terpaksa mencari solusi sendiri. Meski begitu, Kementerian PU menekankan komitmennya untuk meratakan pembangunan, termasuk di Aceh, dengan tetap mengedepankan kualitas dan keselamatan.